alexametrics
26.5 C
Denpasar
Sunday, August 14, 2022

Persadha Nusantara Minta Polisi Hentikan Kasus Ngaben Massal di Sudaji

SINGARAJA – Desakan agar polisi menghentikan proses penyidikan kasus pengabenan massal yang terjadi di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, mulai mencuat.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persadha Nusantara – LSM yang bergerak di bidang adat, agama, dan budaya – meminta agar polisi menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3.

Seperti disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Persadha Nusantara Gede Suardana.

Menurutnya, dalam perkara tersebut, polisi harus mengedepankan asas restorative justice.

“Dalam perkara ini, pembinaan dan pendekatan kemanusiaan lebih penting daripada mengenakan sangkaan pidana dalam kondisi pandemi covid-19 saat ini,” kata Suardana saat ditemui di Singaraja, Rabu (6/5) siang.

Gede Suardana berpendapat, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan tak dapat digunakan menjerat Gede Suwardana, Ketua Panitia Ngaben Massal di Dadia Pasek Kubayan Desa Sudaji.

Baca Juga:  Banjar Munduk Dikarantina, Enam Warga Reaktif Jalani Isolasi Mandiri

Sebab saat ini Provinsi Bali, terlebih Kabupaten Buleleng, tidak ditetapkan sebagai wilayah yang melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Saat ini posisinya masih imbauan, jadi tidak bisa dikenakan pasal itu. Statusnya harus sudah kekarantinaan atau PSBB untuk daerah dimana kejadian itu terjadi, baru pelanggaran bisa dikenakan sanksi pidana,” kata pria yang juga mantan Ketua KPU Buleleng itu.

Dengan status tersangka yang dikenakan pada Gede Suwardana, ia menilai sudah berlebihan. Sebab publik melihat dengan nyata bahwa ada kejadian kegiatan keagamaan dimana orang ziarah begitu banyak di Denpasar, tidak dikenakan sanksi pidana. Pun demikian dengan kegiatan yang melibatkan orang banyak di pasar tradisional, juga tidak dikenakan sanksi pidana.

Bila memang polisi hendak menjerat dengan UU Wabah Penyakit Menular dan UU Kekarantinaan Kesehatan, seharusnya polisi dan pemerintah bersikap adil. Yakni menerapkan PSBB atau karantina wilayah dengan segala konsekuensinya.

Baca Juga:  Saudara Kembar Pedagang Godoh Ikut Terpapar Covid-19

Selanjutnya menerapkan sanksi pidana bagi yang melanggar aturan PSBB.

“Ini status masih himbauan kok sudah main pidana. Narapidana yang dipenjara saja dibebaskan, padahal itu jelas-jelas melakukan tindak pidana. Ini yang menyelenggarakan upacara yadnya, ngaben, kok mau dipenjara. Bagi kami, ini melukai rasa keadilan,” tukasnya.

Seperti diketahui, polisi melakukan penyelidikan terkait prosesi ngaben massal Dadia Pasek Kubayan, di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan. Penyelidikan dilakukan, karena proses ngaben itu melibatkan lebih dari 25 orang. Sehingga dinilai melanggar maklumat kapolri dan himbauan pemerintah, terkait social dan physical distancing.

Selain itu di beberapa sudut Desa Sudaji juga terjadi aksi vandalisme. Diduga aksi itu berkaitan dengan prosesi ngaben yang berlangsung beberapa hari lalu. Belum diketahui siapa yang melakukan aksi vandalisme tersebut. 



SINGARAJA – Desakan agar polisi menghentikan proses penyidikan kasus pengabenan massal yang terjadi di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, mulai mencuat.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persadha Nusantara – LSM yang bergerak di bidang adat, agama, dan budaya – meminta agar polisi menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3.

Seperti disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Persadha Nusantara Gede Suardana.

Menurutnya, dalam perkara tersebut, polisi harus mengedepankan asas restorative justice.

“Dalam perkara ini, pembinaan dan pendekatan kemanusiaan lebih penting daripada mengenakan sangkaan pidana dalam kondisi pandemi covid-19 saat ini,” kata Suardana saat ditemui di Singaraja, Rabu (6/5) siang.

Gede Suardana berpendapat, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan tak dapat digunakan menjerat Gede Suwardana, Ketua Panitia Ngaben Massal di Dadia Pasek Kubayan Desa Sudaji.

Baca Juga:  Petugas Temukan Dua Tempat Usaha di Kutsel Belum Terapkan Prokes

Sebab saat ini Provinsi Bali, terlebih Kabupaten Buleleng, tidak ditetapkan sebagai wilayah yang melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Saat ini posisinya masih imbauan, jadi tidak bisa dikenakan pasal itu. Statusnya harus sudah kekarantinaan atau PSBB untuk daerah dimana kejadian itu terjadi, baru pelanggaran bisa dikenakan sanksi pidana,” kata pria yang juga mantan Ketua KPU Buleleng itu.

Dengan status tersangka yang dikenakan pada Gede Suwardana, ia menilai sudah berlebihan. Sebab publik melihat dengan nyata bahwa ada kejadian kegiatan keagamaan dimana orang ziarah begitu banyak di Denpasar, tidak dikenakan sanksi pidana. Pun demikian dengan kegiatan yang melibatkan orang banyak di pasar tradisional, juga tidak dikenakan sanksi pidana.

Bila memang polisi hendak menjerat dengan UU Wabah Penyakit Menular dan UU Kekarantinaan Kesehatan, seharusnya polisi dan pemerintah bersikap adil. Yakni menerapkan PSBB atau karantina wilayah dengan segala konsekuensinya.

Baca Juga:  Dampak Pembatasan Operasional Pasar, Volume Sampah di Buleleng Turun

Selanjutnya menerapkan sanksi pidana bagi yang melanggar aturan PSBB.

“Ini status masih himbauan kok sudah main pidana. Narapidana yang dipenjara saja dibebaskan, padahal itu jelas-jelas melakukan tindak pidana. Ini yang menyelenggarakan upacara yadnya, ngaben, kok mau dipenjara. Bagi kami, ini melukai rasa keadilan,” tukasnya.

Seperti diketahui, polisi melakukan penyelidikan terkait prosesi ngaben massal Dadia Pasek Kubayan, di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan. Penyelidikan dilakukan, karena proses ngaben itu melibatkan lebih dari 25 orang. Sehingga dinilai melanggar maklumat kapolri dan himbauan pemerintah, terkait social dan physical distancing.

Selain itu di beberapa sudut Desa Sudaji juga terjadi aksi vandalisme. Diduga aksi itu berkaitan dengan prosesi ngaben yang berlangsung beberapa hari lalu. Belum diketahui siapa yang melakukan aksi vandalisme tersebut. 


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/