alexametrics
25.4 C
Denpasar
Tuesday, May 24, 2022

Aneh! Tabanan Tak Masuk PPKM Level 3-4, Pekerja pun Gagal Dapat BSU

TABANAN – Pekerja di sejumlah daerah di Indonesia yang totalnya 8,35 juta orang bakal semringah mulai Agustus ini. Sebab, para pekerja itu akan mendapat bantuan subsidi upah (BSU) sebagai akibat dampak pandemi Covid-19. Namun, itu tidak berlaku bagi pekerja di Kabupaten Tabanan. Mereka akan gigit jari.

 

Sebab, pekerja di Tabanan gagal masuk dalam penerima BSU lantaran adanya keanehan. Anehnya, Kabupaten Tabanan tidak masuk dalam PPKM level 3 dan 4. Akibat tidak masuk dalam kabupaten yang masuk PPKM level 3 dan 4 adalah pekerja di wilayah itu tidak masuk dalam target BSU.

Padahal, sejak PPKM darurat hingga PPKM level 3 dan level 4, SE Gubernur selalu memasukkan Kabupaten Tabanan sebagai wilayah yang menerapkan PPKM darurat 3-20 Juli 2021, kemudian diperpanjang dengan PPKM level 3 pada 21-25 Juli 2021, dan dilanjutkan dengan PPKM level 4 pada 26 Juli sampai 2 Agustus 2021. Serta PPKM Level 4 pada 3-9 Agustus 2021.

 

Kepastian pekerja di Tabanan tidak akan mendapat BSU ini disampaikan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Tabanan Tony Hidayat, Kamis (5/8). Tony menjelaskan, pijakan dalam pemberian BSU adalah Peraturan Menteri Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Baca Juga:  Bila Ada Jalan di Karangasem Gelap Itu Keterlaluan, Ini Alasannya

 

- Advertisement -

Kata Tony, ada beberapa persyaratan calon penerima BSU. Persyaratan itu tercantum dalam Pasal 3 ayat 2 Permenaker 16 tahun 2021 tersebut. Salah satunya adalah pada Pasal 3 Ayat 2 huruf d yang menyebutkan pekerja/ buruh harus memenuhi persyaratan bekerja di wilayah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 (tiga) dan level 4 (empat) yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Nah dalam Lampiran I Permenaker 16/2021 tersebut, Tony mengungkapkan bahwa Kabupaten Tabanan tidak masuk sebagai daftar wilayahnya yang melaksanakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 3 dan 4.

 

Sehingga bantuan subsidi upah tidak dapat diterima para pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan-perusahaan yang berada di Kabupaten Tabanan.

 

“Jadi di Bali sendiri hanya 7 Kabupaten/Kota yang mendapat bantuan tunai ini. Yakni Kabupaten Jembrana, Buleleng, Badung, Gianyar, Klungkung dan Bangli. Secara otomatis para pekerja/buruh yang bekerja di wilayah tersebut akan mendapat bantuan,” terangnya.

 

Tony menambahkan, selain syarat pekerja tersebut bekerja di wilayah PPKM level 3 dan 4, pekerja yang akan menerima BSU juga harus memenuhi beberapa persyaratan lain. Antara lain pekerja yang didaftarkan oleh perusahaan sebagai peserta BP Jamsostek hingga per akhir Juni 2021.

Baca Juga:  Terdaftar di BPJS, Ratusan Tenaga Kontrak DLHK Badung Terima Subsidi

 

Selanjutnya, syarat lainnya, bekerja di sektor pertanian dalam arti luas yang mencakup, perusahaan di sektor tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, kelautan.

 

Selain itu diutamakan yang bekerja sektor usaha industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, property dan real estate. Pengecualian pada jasa kesehatan dan pendidikan.

 

“Pemberian bantuan subsidi upah tersebut diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang belum menerima bantuan baik itu program PKH, program kartu prakerja, program keluarga harapan atau program bantuan produktif usaha mikro,” terangnya.

Dia menegaskan, masing-masing pekerja yang sudah terverifikasi akan menerima dana transfer sebesar Rp 1 juta yang dibayarkan pemerintah sekaligus selama dua bulan.

 

“Jadi akan ditransfer ke rekening masing-masing penerima per Agustus ini,” ungkapnya dikonfirmasi, Kamis (5/8).

 

Sekedar diketahui dari data BPJS Ketenagakerjaan Tabanan sebelumnya sampai dengan periode Maret 2021 pihaknya mencatat total jumlah perusahaan aktif yang ada sebanyak 1.077.

 

Kemudian peserta penerima upah formal yang aktif sebanyak 16.917 peserta dan peserta bukan penerima upah aktif (Informal) sebanyak 6.766 peserta. Meski demikian ada sekitar 380 perusahaan di Tabanan macet menunggak pembayaran iuran BPJS. Dengan nilai total tunggakan iuran piutang plus denda sebesar Rp 3,6 miliar lebih.

- Advertisement -

TABANAN – Pekerja di sejumlah daerah di Indonesia yang totalnya 8,35 juta orang bakal semringah mulai Agustus ini. Sebab, para pekerja itu akan mendapat bantuan subsidi upah (BSU) sebagai akibat dampak pandemi Covid-19. Namun, itu tidak berlaku bagi pekerja di Kabupaten Tabanan. Mereka akan gigit jari.

 

Sebab, pekerja di Tabanan gagal masuk dalam penerima BSU lantaran adanya keanehan. Anehnya, Kabupaten Tabanan tidak masuk dalam PPKM level 3 dan 4. Akibat tidak masuk dalam kabupaten yang masuk PPKM level 3 dan 4 adalah pekerja di wilayah itu tidak masuk dalam target BSU.

Padahal, sejak PPKM darurat hingga PPKM level 3 dan level 4, SE Gubernur selalu memasukkan Kabupaten Tabanan sebagai wilayah yang menerapkan PPKM darurat 3-20 Juli 2021, kemudian diperpanjang dengan PPKM level 3 pada 21-25 Juli 2021, dan dilanjutkan dengan PPKM level 4 pada 26 Juli sampai 2 Agustus 2021. Serta PPKM Level 4 pada 3-9 Agustus 2021.

 

Kepastian pekerja di Tabanan tidak akan mendapat BSU ini disampaikan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Tabanan Tony Hidayat, Kamis (5/8). Tony menjelaskan, pijakan dalam pemberian BSU adalah Peraturan Menteri Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Baca Juga:  Bila Ada Jalan di Karangasem Gelap Itu Keterlaluan, Ini Alasannya

 

Kata Tony, ada beberapa persyaratan calon penerima BSU. Persyaratan itu tercantum dalam Pasal 3 ayat 2 Permenaker 16 tahun 2021 tersebut. Salah satunya adalah pada Pasal 3 Ayat 2 huruf d yang menyebutkan pekerja/ buruh harus memenuhi persyaratan bekerja di wilayah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 (tiga) dan level 4 (empat) yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Nah dalam Lampiran I Permenaker 16/2021 tersebut, Tony mengungkapkan bahwa Kabupaten Tabanan tidak masuk sebagai daftar wilayahnya yang melaksanakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 3 dan 4.

 

Sehingga bantuan subsidi upah tidak dapat diterima para pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan-perusahaan yang berada di Kabupaten Tabanan.

 

“Jadi di Bali sendiri hanya 7 Kabupaten/Kota yang mendapat bantuan tunai ini. Yakni Kabupaten Jembrana, Buleleng, Badung, Gianyar, Klungkung dan Bangli. Secara otomatis para pekerja/buruh yang bekerja di wilayah tersebut akan mendapat bantuan,” terangnya.

 

Tony menambahkan, selain syarat pekerja tersebut bekerja di wilayah PPKM level 3 dan 4, pekerja yang akan menerima BSU juga harus memenuhi beberapa persyaratan lain. Antara lain pekerja yang didaftarkan oleh perusahaan sebagai peserta BP Jamsostek hingga per akhir Juni 2021.

Baca Juga:  Tolak Tanda Tangan Eksekusi Ganti Rugi Korupsi, Tanda Winasa Bangkrut?

 

Selanjutnya, syarat lainnya, bekerja di sektor pertanian dalam arti luas yang mencakup, perusahaan di sektor tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, kelautan.

 

Selain itu diutamakan yang bekerja sektor usaha industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, property dan real estate. Pengecualian pada jasa kesehatan dan pendidikan.

 

“Pemberian bantuan subsidi upah tersebut diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang belum menerima bantuan baik itu program PKH, program kartu prakerja, program keluarga harapan atau program bantuan produktif usaha mikro,” terangnya.

Dia menegaskan, masing-masing pekerja yang sudah terverifikasi akan menerima dana transfer sebesar Rp 1 juta yang dibayarkan pemerintah sekaligus selama dua bulan.

 

“Jadi akan ditransfer ke rekening masing-masing penerima per Agustus ini,” ungkapnya dikonfirmasi, Kamis (5/8).

 

Sekedar diketahui dari data BPJS Ketenagakerjaan Tabanan sebelumnya sampai dengan periode Maret 2021 pihaknya mencatat total jumlah perusahaan aktif yang ada sebanyak 1.077.

 

Kemudian peserta penerima upah formal yang aktif sebanyak 16.917 peserta dan peserta bukan penerima upah aktif (Informal) sebanyak 6.766 peserta. Meski demikian ada sekitar 380 perusahaan di Tabanan macet menunggak pembayaran iuran BPJS. Dengan nilai total tunggakan iuran piutang plus denda sebesar Rp 3,6 miliar lebih.


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/