alexametrics
26.5 C
Denpasar
Friday, August 12, 2022

Pansus Temukan 73 Titik Kecolongan Potensi Parkir di Tabanan

TABANAN – Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Parkir DPRD Tabanan menyebut setidakya ada 73 titik Pemkab Tabanan kecolongan potensi parkir. Bila titik-titik itu bisa dikejar, maka akan memberi tambahan bagi pendapatan daerah.

DPRD Tabanan pun kini telah membentuk tim pansus yang untuk mengkaji potensi-potensi parkir yang selama ini belum terkelola maksimal. Agar perluasan obyek pengelolaan parkir bisa dilakukan.

Setelah itu, baru secepatnya dibahas dari sisi regulasinya. Apakah nantinya akan dilakukan perbaikan atau revisi Peraturan Daerah (Perda) Parkir yang telah ada. Atau revisi pada tingkat peraturan bupati (perbup).

“Sejauh ini kajian pansus sementara ada tambahan 73 titik yang baru objek parkir yang kami temukan. Yang harus dibuat kajian sehingga mampu meningkat PAD,” kata Ketua DPRD Tabanan I Made Dirga, ditemui belum lama ini.

Dari 73 titik tambahan parkir ini tersebut memang belum tergarap oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan. Pemkab Tabanan seakan kecolongan adanya potensi retribusi parkir ini.

Baca Juga:  Api Bakar Rumah Dadong Rerod, Ngurah: Api Seperti Mengejar Tubuh Saya

Terpantau 21 titik telah digarap oleh pihak lainnya. Yakni Desa Adat atau kelompok lainnya. Sementara baru 30 titik yang dipungut retribusinya oleh Pemkab Tabanan.

“Nah inilah yang kita carikan solusi agar bisa dikerjasamakan pengelolaan antara Pemkab Tabanan dengan desa adat,” jelasnya

Menurutnya, bila optimalisasi retribusi parkir sukses, tidak menutup kemungkinan hal serupa berlaku juga untuk sumber pendapatan daerah lainnya.

“Kalau sukses dengan cara ini, kami berharap sumber PAD lainnya bisa dioptimalisasi juga. Apakah itu PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), PHR (Pajak Hotel dan Restoran), dan sumber pendapatan lainnya,” ungkapnya.

Pansus yang dibentuk kemarin nantinya akan diketuai oleh Anak Agung Nyoman Dharmaputra yang juga Ketua Komisi III. Secara keanggotaan, pansus tersebut bersifat lintas fraksi dan komisi.

Baca Juga:  Gandeng BPS, Jembrana Launching Desa Bagus

Sementara itu dari data yang ada, pada tahun 2019 lalu pendapatan parkir di Tabanan mencapai Rp5,6 miliar lebih. Dari pendapatan tersebut masuk ke PAD daerah Rp3,04 miliar, lantaran dipotong biaya operasional petugas retribusi parkir sebanyak 162 orang dan biaya operasional lainnya sebesar Rp2,6 miliar.  

Selanjutnya pendapatan parkir pada tahun 2020 sebesar Rp4,3 miliar. Dari hasil tersebut masuk ke PAD Tabanan hanya Rp1,8 miliar lebih. Setelah dipotong biaya operasional Rp2,4 miliar. Dan pada tahun 2021 pendapatan parkir mencapai Rp 4,3 miliar dengan dipotong biaya operasional Rp2,6 miliar sehingga masuk ke PAD hanya sebesar Rp1,6 miliar.

Turunnya pendapatan parkir tahun 2020 dan tahun 2021, akibat dampak dari pandemi Covid-19. Karena menurunnya pendapatan parkir yang ada di sejumlah DTW dan tempat wisata di Tabanan.



TABANAN – Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Parkir DPRD Tabanan menyebut setidakya ada 73 titik Pemkab Tabanan kecolongan potensi parkir. Bila titik-titik itu bisa dikejar, maka akan memberi tambahan bagi pendapatan daerah.

DPRD Tabanan pun kini telah membentuk tim pansus yang untuk mengkaji potensi-potensi parkir yang selama ini belum terkelola maksimal. Agar perluasan obyek pengelolaan parkir bisa dilakukan.

Setelah itu, baru secepatnya dibahas dari sisi regulasinya. Apakah nantinya akan dilakukan perbaikan atau revisi Peraturan Daerah (Perda) Parkir yang telah ada. Atau revisi pada tingkat peraturan bupati (perbup).

“Sejauh ini kajian pansus sementara ada tambahan 73 titik yang baru objek parkir yang kami temukan. Yang harus dibuat kajian sehingga mampu meningkat PAD,” kata Ketua DPRD Tabanan I Made Dirga, ditemui belum lama ini.

Dari 73 titik tambahan parkir ini tersebut memang belum tergarap oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan. Pemkab Tabanan seakan kecolongan adanya potensi retribusi parkir ini.

Baca Juga:  Tabanan Batal Bikin PD Parkir, Ketua DPRD Tabanan: Gede di Ongkos!

Terpantau 21 titik telah digarap oleh pihak lainnya. Yakni Desa Adat atau kelompok lainnya. Sementara baru 30 titik yang dipungut retribusinya oleh Pemkab Tabanan.

“Nah inilah yang kita carikan solusi agar bisa dikerjasamakan pengelolaan antara Pemkab Tabanan dengan desa adat,” jelasnya

Menurutnya, bila optimalisasi retribusi parkir sukses, tidak menutup kemungkinan hal serupa berlaku juga untuk sumber pendapatan daerah lainnya.

“Kalau sukses dengan cara ini, kami berharap sumber PAD lainnya bisa dioptimalisasi juga. Apakah itu PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), PHR (Pajak Hotel dan Restoran), dan sumber pendapatan lainnya,” ungkapnya.

Pansus yang dibentuk kemarin nantinya akan diketuai oleh Anak Agung Nyoman Dharmaputra yang juga Ketua Komisi III. Secara keanggotaan, pansus tersebut bersifat lintas fraksi dan komisi.

Baca Juga:  Gilimanuk Siap Sambut Pemudik, Polres Antisipasi Banjir di Jalur Mudik

Sementara itu dari data yang ada, pada tahun 2019 lalu pendapatan parkir di Tabanan mencapai Rp5,6 miliar lebih. Dari pendapatan tersebut masuk ke PAD daerah Rp3,04 miliar, lantaran dipotong biaya operasional petugas retribusi parkir sebanyak 162 orang dan biaya operasional lainnya sebesar Rp2,6 miliar.  

Selanjutnya pendapatan parkir pada tahun 2020 sebesar Rp4,3 miliar. Dari hasil tersebut masuk ke PAD Tabanan hanya Rp1,8 miliar lebih. Setelah dipotong biaya operasional Rp2,4 miliar. Dan pada tahun 2021 pendapatan parkir mencapai Rp 4,3 miliar dengan dipotong biaya operasional Rp2,6 miliar sehingga masuk ke PAD hanya sebesar Rp1,6 miliar.

Turunnya pendapatan parkir tahun 2020 dan tahun 2021, akibat dampak dari pandemi Covid-19. Karena menurunnya pendapatan parkir yang ada di sejumlah DTW dan tempat wisata di Tabanan.


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/