alexametrics
27.6 C
Denpasar
Wednesday, July 6, 2022

Pakai Hak Politik Tolak Sipeng, AWK: Bisa Digugat karena Langgar UU!

DENPASAR – Wacana Sipeng atau Nyepi Desa Adat selama 3 (tiga) hari tak hanya membuat gaduh dan menimbulkan pro kontra di masyarakat.

 

Atas wacana nyepi tambahan di seluruh desa adat di Bali sebagaimana usulan Majelis Desa Adat (MDA) itu juga memantik reaksi dari  Anggota DPD RI, Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna atau AWK.

 

Bahkan atas wacana Nyepi tambahan yang akan dilaksanakan pada tanggal 18,19 dan 20 April 2020 mendatang, AWK menggunakan hak politiknya untuk menolak wacana yang diusulkan MDA itu.

 

Penolakan wacana Sipeng itu disampaikan AWK melalui akun media socialnya dan viral

 

“Sebagai wakil rakyat Bali di pusat, saya menggunakan hak politik saya untuk menolak Nyepi tambahan buin (lagi) tiga hari,” tulisnya pada Selasa (7/4).

 

Bahkan menurutnya jika Sipeng itu dilanjutkan maka akan berpotensi didugat hukum karena melanggar undang-undang. 

 

“Silahkan Pemerintah Bali dan Majelis Adat cari cara lain yang kreatif untuk hindari Corona, biarkan Nyepi jadi hari sakral ya,” lanjutnya.

 

Postingan Arya Wedakarna tersebut pun mendapatkan ribuan komentar dari para netizen. Ada yang meminta agar AWK tak hanya menulis di medsos saja.

 

“Makanya Ajik bukannya hanya menulis di medsos saja, tapi sebagai aparatur negara harusnya bekerjasama dengan pemerintah terutama Pemprov Bali, karena Ajik merupakan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Bali. Kalau di medsos aja, kapan dong bencana ini selesai?,”tulis Made Djr Sudana.

 

Begitu juga komentar dari Akun Indra Yoga. “Nyepi mau ditambah 5 hari juga nggak apa-apa pak, asal yang bikin ide juga selama Nyepi bisa kasi sembako buat makan di rumah,” tulisnya.

 

Disisi lain, Pemprov Bali justru tak mau ikut campur bahkan cenderung angkat tangan. Hal itu ditegaskan dalam siaran persnya pada Selasa (7/4).

 

Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menegaskan berkenaan dengan ritual keagamaan, tradisi, yadnya maupun pelaksanaan tradisi di wilayah desa adat, bukanlah  wilayah kewenangan dari Pemerintah Provinsi  Bali dan juga bukan kewenangan dari Gubernur selaku Kepala Pemerintah Daerah. 

 

Sekda Dewa Indra menyampaikan Pemprov Bali sangat memahami ide maupun gagasan Nyepi Desa Adat yang dikaitkan dengan upaya-upaya  penguatan pencegahan Covid-19 yang dihubungkan dengan tradisi yang kita miliki di Bali yaitu Nyepi.

 

Demikian pula halnya dengan banyaknya muncul di media pemikiran maupun penjelasan yang bernada kurang setuju dengan wacana tersebut dengan argumen masing-masing  baik dari sisi agama, hukum, sosial, ekonomi dan lain sebagainya.

 

Dalam hal ini Pemprov Bali mengaku sangat memahami munculnya pandangan berbeda tersebut.

 

Menyadari ini bukan kewenangan dari Pemerintah Daerah maupun Gubernur, Pemprov Bali telah menyampaikan hal ini kepada Ketua PHDIdan juga Majelis Desa Adat untuk dilakukan pembahasan.

 

“Besok (8/4), PHDI dan jajarannya akan membahas hal ini dalam Sabha Pandita. Para Sulinggih akan mengkaji hal ini dari segi sastra agama.

 

Ketika nantinya  Sabha Pandita dengan berdasar kajian sastra agama  menyetujui ‘Nyepi desa Adat’’ di laksanakan di seluruh Desa Adat di Bali, maka yang memimpin pelaksanaannya adalah  Majelis Desa Adat baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota beserta Bendesa adatnya. 

 

Sekali lagi hal ini bukan wewenang pemerintah dan pemerintah  tidak intervensi  terhadap  kajian  yang terkait sastra agama, “ imbuhnya. 



DENPASAR – Wacana Sipeng atau Nyepi Desa Adat selama 3 (tiga) hari tak hanya membuat gaduh dan menimbulkan pro kontra di masyarakat.

 

Atas wacana nyepi tambahan di seluruh desa adat di Bali sebagaimana usulan Majelis Desa Adat (MDA) itu juga memantik reaksi dari  Anggota DPD RI, Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna atau AWK.

 

Bahkan atas wacana Nyepi tambahan yang akan dilaksanakan pada tanggal 18,19 dan 20 April 2020 mendatang, AWK menggunakan hak politiknya untuk menolak wacana yang diusulkan MDA itu.

 

Penolakan wacana Sipeng itu disampaikan AWK melalui akun media socialnya dan viral

 

“Sebagai wakil rakyat Bali di pusat, saya menggunakan hak politik saya untuk menolak Nyepi tambahan buin (lagi) tiga hari,” tulisnya pada Selasa (7/4).

 

Bahkan menurutnya jika Sipeng itu dilanjutkan maka akan berpotensi didugat hukum karena melanggar undang-undang. 

 

“Silahkan Pemerintah Bali dan Majelis Adat cari cara lain yang kreatif untuk hindari Corona, biarkan Nyepi jadi hari sakral ya,” lanjutnya.

 

Postingan Arya Wedakarna tersebut pun mendapatkan ribuan komentar dari para netizen. Ada yang meminta agar AWK tak hanya menulis di medsos saja.

 

“Makanya Ajik bukannya hanya menulis di medsos saja, tapi sebagai aparatur negara harusnya bekerjasama dengan pemerintah terutama Pemprov Bali, karena Ajik merupakan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Bali. Kalau di medsos aja, kapan dong bencana ini selesai?,”tulis Made Djr Sudana.

 

Begitu juga komentar dari Akun Indra Yoga. “Nyepi mau ditambah 5 hari juga nggak apa-apa pak, asal yang bikin ide juga selama Nyepi bisa kasi sembako buat makan di rumah,” tulisnya.

 

Disisi lain, Pemprov Bali justru tak mau ikut campur bahkan cenderung angkat tangan. Hal itu ditegaskan dalam siaran persnya pada Selasa (7/4).

 

Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menegaskan berkenaan dengan ritual keagamaan, tradisi, yadnya maupun pelaksanaan tradisi di wilayah desa adat, bukanlah  wilayah kewenangan dari Pemerintah Provinsi  Bali dan juga bukan kewenangan dari Gubernur selaku Kepala Pemerintah Daerah. 

 

Sekda Dewa Indra menyampaikan Pemprov Bali sangat memahami ide maupun gagasan Nyepi Desa Adat yang dikaitkan dengan upaya-upaya  penguatan pencegahan Covid-19 yang dihubungkan dengan tradisi yang kita miliki di Bali yaitu Nyepi.

 

Demikian pula halnya dengan banyaknya muncul di media pemikiran maupun penjelasan yang bernada kurang setuju dengan wacana tersebut dengan argumen masing-masing  baik dari sisi agama, hukum, sosial, ekonomi dan lain sebagainya.

 

Dalam hal ini Pemprov Bali mengaku sangat memahami munculnya pandangan berbeda tersebut.

 

Menyadari ini bukan kewenangan dari Pemerintah Daerah maupun Gubernur, Pemprov Bali telah menyampaikan hal ini kepada Ketua PHDIdan juga Majelis Desa Adat untuk dilakukan pembahasan.

 

“Besok (8/4), PHDI dan jajarannya akan membahas hal ini dalam Sabha Pandita. Para Sulinggih akan mengkaji hal ini dari segi sastra agama.

 

Ketika nantinya  Sabha Pandita dengan berdasar kajian sastra agama  menyetujui ‘Nyepi desa Adat’’ di laksanakan di seluruh Desa Adat di Bali, maka yang memimpin pelaksanaannya adalah  Majelis Desa Adat baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota beserta Bendesa adatnya. 

 

Sekali lagi hal ini bukan wewenang pemerintah dan pemerintah  tidak intervensi  terhadap  kajian  yang terkait sastra agama, “ imbuhnya. 



Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/