alexametrics
29.8 C
Denpasar
Monday, May 23, 2022

Tak Bisa Jualan, Pedagang di Pantai Penimbangan Menjerit Kelaparan

SINGARAJA– Hari ketiga pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, para pedagang yang selama ini berjualan di Pantai Penimbangan mulai dibuat menjerit.

Para pedagang ini mengaku tak bisa memperoleh penghasilan, bahkan meski untuk kebutuhan makan sehari-hari.

Mereka tak bisa ‘makan’ lantaran obyek wisata Pantai Penimbangan ditutup total.

Seperti diketahui, sesuai Surat Keputusan (SK) Bupati Buleleng Nomor 51 Tahun 2017 secara tegas menuangkan Pantai Penimbangan sebagai salah satu objek wisata.

Sesuai ketentuan PPKM Darurat, objek wisata ini juga mesti ditutup. Namun masalah baru timbul. Para pedagang kelaparan, karena tak punya penghasilan selama PPKM Darurat.

Bendesa Adat Galiran, Jro Putu Anteng mengatakan, pada awal PPKM Darurat diterapkan, warung sudah diminta tutup pihak kepolisian.

Tadinya warga hendak berencana berjualan sejak pagi hingga pukul 20.00 malam saja.

Baca Juga:  Buleleng Butuh Alat Apheresis, Ini Syarat Pendonor Plasma Konvalesen
- Advertisement -

“Tapi pas awal PPKM itu dari pagi sudah ditutup sama petugas. Informasinya dari kepolisian. Sedangkan aturan kan masih boleh berjualan. Asal tidak makan di tempat. Yang membuat warga kami keberatan itu, mereka tidak boleh berjualan,” kata Anteng saat ditemui pada Senin (5/7) malam.

Anteng mengaku dirinya dalam posisi serba sulit.

Di satu sisi, pihaknya sebagai pemucuk di Satgas Gotong Royong Desa Adat Galiran, harus menegakkan aturan.

Namun bila memberlakukan peraturan secara kaku, sedikitnya ada 31 kepala keluarga yang kehilangan pendapatan.

Keluhan itu pun sudah ia suarakan pada Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana.

“Warga kami ini bukannya menolak ada PPKM. Kalau memang aturannya hanya dibungkus, warga kami siap sebenarnya. Tapi kalau memang harus tutup total selama PPKM, mereka keberatan. Karena (tutup selama) 20 hari itu lumayan. Sedangkan untuk makan sehari-hari, mereka hanya mengandalkan pendapatan dari jualan di sini saja,” jelasnya.

Baca Juga:  Begini Kronologis Sambaran Petir yang Memicu Tewasnya Dua Korban

Sementara itu, Bupati Buleleng Agus Suradnyana mengakui adanya keluhan dari desa adat. Menurut Agus, kawasan Pantai Penimbangan memang ditutup karena jadi salah satu objek wisata.

Selain itu, lokasi sengaja ditutup karena berpotensi menimbulkan kerumunan.

Terkait keluhan itu, ia mengaku akan segera membahas masalah itu bersama Satgas Penanganan Covid-19 Buleleng.

“Supaya ada jalan tengah. PPKM tetap jalan, tapi mereka juga bisa makan. Karena kalau ekstrem ditutup total, keluhannya kan begitu (tidak bisa jualan). Nanti kami formulasikan di satgas bersama forkompinda,” tukas Agus.

- Advertisement -

SINGARAJA– Hari ketiga pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, para pedagang yang selama ini berjualan di Pantai Penimbangan mulai dibuat menjerit.

Para pedagang ini mengaku tak bisa memperoleh penghasilan, bahkan meski untuk kebutuhan makan sehari-hari.

Mereka tak bisa ‘makan’ lantaran obyek wisata Pantai Penimbangan ditutup total.

Seperti diketahui, sesuai Surat Keputusan (SK) Bupati Buleleng Nomor 51 Tahun 2017 secara tegas menuangkan Pantai Penimbangan sebagai salah satu objek wisata.

Sesuai ketentuan PPKM Darurat, objek wisata ini juga mesti ditutup. Namun masalah baru timbul. Para pedagang kelaparan, karena tak punya penghasilan selama PPKM Darurat.

Bendesa Adat Galiran, Jro Putu Anteng mengatakan, pada awal PPKM Darurat diterapkan, warung sudah diminta tutup pihak kepolisian.

Tadinya warga hendak berencana berjualan sejak pagi hingga pukul 20.00 malam saja.

Baca Juga:  29 Dilaporkan Hilang, Belum Temukan Lagi Korban Tragedi Kapal Yunicee

“Tapi pas awal PPKM itu dari pagi sudah ditutup sama petugas. Informasinya dari kepolisian. Sedangkan aturan kan masih boleh berjualan. Asal tidak makan di tempat. Yang membuat warga kami keberatan itu, mereka tidak boleh berjualan,” kata Anteng saat ditemui pada Senin (5/7) malam.

Anteng mengaku dirinya dalam posisi serba sulit.

Di satu sisi, pihaknya sebagai pemucuk di Satgas Gotong Royong Desa Adat Galiran, harus menegakkan aturan.

Namun bila memberlakukan peraturan secara kaku, sedikitnya ada 31 kepala keluarga yang kehilangan pendapatan.

Keluhan itu pun sudah ia suarakan pada Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana.

“Warga kami ini bukannya menolak ada PPKM. Kalau memang aturannya hanya dibungkus, warga kami siap sebenarnya. Tapi kalau memang harus tutup total selama PPKM, mereka keberatan. Karena (tutup selama) 20 hari itu lumayan. Sedangkan untuk makan sehari-hari, mereka hanya mengandalkan pendapatan dari jualan di sini saja,” jelasnya.

Baca Juga:  Bukan 3 Juli, Bali Terapkan PPKM Darurat Lebih Awal

Sementara itu, Bupati Buleleng Agus Suradnyana mengakui adanya keluhan dari desa adat. Menurut Agus, kawasan Pantai Penimbangan memang ditutup karena jadi salah satu objek wisata.

Selain itu, lokasi sengaja ditutup karena berpotensi menimbulkan kerumunan.

Terkait keluhan itu, ia mengaku akan segera membahas masalah itu bersama Satgas Penanganan Covid-19 Buleleng.

“Supaya ada jalan tengah. PPKM tetap jalan, tapi mereka juga bisa makan. Karena kalau ekstrem ditutup total, keluhannya kan begitu (tidak bisa jualan). Nanti kami formulasikan di satgas bersama forkompinda,” tukas Agus.


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/