SINGARAJA– Masih ingat dengan kisah miris keluarga Gede Wangi?
Setelah sempat viral di media, warga miskin yang memilih tinggal di hutan negara di Kabupaten Bangli bersama keluarganya ini akhirnya bakal diupayakan mendapat bantuan.
Dinas Sosial Buleleng akhirnya memberikan perhatian khusus pada Gede Wangi, 62.
Bahkan, Dinsos berjanji akan memfasilitasi Gede Wangi, agar mendapat bantuan pemerintah. Selayaknya bantuan yang diberikan pada keluarga miskin lain.
Kepala Dinas Sosial Buleleng I Putu Kariaman Putra mengatakan, dirinya sudah sempat melihat langsung kondisi keluarga Gede Wangi.
Saat itu, dirinya juga menyerahkan paket sembako pada keluarga Gede Wangi.
Dari pengamatan, keluarga Gede Wangi semestinya layak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Sebab keluarga itu tak memiliki hunian yang layak, hidup tanpa listrik, juga tak memiliki fasilitas MCK yang memadai. Bahkan, bagi keluarga ini, nasi menjadi makanan paling istimewa saat tinggal di hutan.
Ia mengaku belum tahu pasti mengapa data keluarga tersebut bisa terpental dari DTKS.
“Informasi sementara yang kami terima itu kan data ganda. Nah ini yang akan kami cari tahu, kenapa bisa sampai dianggap data ganda,” kata Kariaman.
Menurutnya solusi tercepat yang bisa diberikan pemerintah ialah mengembalikan data keluarga Gede Wangi ke dalam DTKS.
Ia berjanji akan mengawal pengusulan data keluarga tersebut pada Kementerian Sosial.
Kariaman juga mengingatkan agar data keluarga Gede Wangi diusulkan lewat musyarawah desa (Musdes).
“Secara faktual kondisi keluarga ini kan memang layak. Mungkin ada kekeliruan di sistem. Ini yang akan kami selesaikan.
Desa silahkan mengusulkan kembali data keluarga yang bersangkutan, mengacu data kependudukan yang terbaru. Kami akan mengawal sampai masuk dalam DTKS,” imbuh pria yang juga mantan Sekretaris Dinas Perpustakaan Buleleng itu.
Lebih lanjut Kariaman mengatakan, keluarga itu juga sejatinya layak menerima bantuan bedah rumah. Hanya saja saat ini pemerintah masih terkendala terkait status kepemilikan tanah. Dirinya berjanji akan berkoordinasi dengan desa dinas dan desa adat terkait permasalahan tersebut.
“Apakah diberi pinjaman tanah desa dulu selama 20 tahun, atau dicarikan solusi lain. Yang jelas kalau membangun di tempat dia tinggal sekarang kan tidak mungkin, karena itu tanah negara. Kami upayakan solusi supaya mereka bisa hidup layak,” tukas Kariaman.
