Puluhan Buruh dan Mahasiswa Bali “Segel” Kantor Partai dan DPRD Bali

DENPASAR-Unjuk rasa penolakan terhadap Undang-Undang (UU) Cipta Kerja atau Omnibus Law, Rabu (7/10) digelar kaum buruh dan mahasiswa di Bali.

Aksi demo puluhan buruh dan mahasiswa di Bali yang tergabung dalam “Aliansi Bali Tidak Diam” ini sebagai salah satu bentuk protes atas pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang oleh DPR RI saat rapat paripurna di Gedung Senayan, Senin (5/6) lalu

Selain menggelar aksi turun jalan, para aktivis buruh dan mahasiswa ini juga melakukan aksi pasang banner di sejumlah kantor partai di Bali dan juga gerbang kantor DPRD Bali di Jalan Dr Kusuma Atmaja No.3 Niti Mandala, Renon, Denpasar.

Saat aksi di depan gedung Dewan Bali, para mahasiswa dan buruh “menyegel” dengan memasang banner bertuliskan “Bubarkan DPRD, Mosi Tidak Percaya, dan Tolak Omnibus Law” di pintu masuk atau pintu gerbang kantor DPRD Bali

Juru Bicara Aksi Aliansi Bali Tidak Diam Abror Toriq Tanjila, mengatakan, aksi para buruh dan mahasiswa, ini digelar sebagai pesan untuk menyampaikan mosi tidak percaya terhadap wakil rakyat yang duduk di DPRD Bali.

“Sebelum ke DPRD Bali, kami sudah ke kantor-kantor partai. Kami hanya pasang banner saja dan menyuarakan kepada masyarakat Indonesia, khusus Bali bahwa kami sudah tak percaya lagi pada DPRD,” ujar Abror Toriq Tanjila.

Mosi tidak percaya terhadap wakil rakyat, itu imbuh Abror karena selaku wakil rakyat, mereka tak peduli dan “tuli” dengan kondisi yang dialami oleh kaum kecil.

“Aksi ini kali kesekian kami turun melakukan aksi. Namun mereka (para wakil rakyat di DPRD Bali) seolah tak mau mendengar,”tandas Abror.

Lebih lanjut, masih kata Abror, sebagai aksi lanjutan menolak pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja, rencananya Aliansi Bali Tidak Diam juga akan menggelar aksi lebih besar dengan turun jalan pada, Kamis (8/10) esok.

“Sebaran undangan untuk aksi pun telah dilakukan di media sosial untuk menyikapi Undang-Undang yang dinilai sangat kontroversial dan cenderung ada banyak pesanan hingga merugikan banyak buruh dan rakyat Indonesia ini,”tukasnya.

DENPASAR-Unjuk rasa penolakan terhadap Undang-Undang (UU) Cipta Kerja atau Omnibus Law, Rabu (7/10) digelar kaum buruh dan mahasiswa di Bali.

Aksi demo puluhan buruh dan mahasiswa di Bali yang tergabung dalam “Aliansi Bali Tidak Diam” ini sebagai salah satu bentuk protes atas pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang oleh DPR RI saat rapat paripurna di Gedung Senayan, Senin (5/6) lalu

Selain menggelar aksi turun jalan, para aktivis buruh dan mahasiswa ini juga melakukan aksi pasang banner di sejumlah kantor partai di Bali dan juga gerbang kantor DPRD Bali di Jalan Dr Kusuma Atmaja No.3 Niti Mandala, Renon, Denpasar.

Saat aksi di depan gedung Dewan Bali, para mahasiswa dan buruh “menyegel” dengan memasang banner bertuliskan “Bubarkan DPRD, Mosi Tidak Percaya, dan Tolak Omnibus Law” di pintu masuk atau pintu gerbang kantor DPRD Bali

Juru Bicara Aksi Aliansi Bali Tidak Diam Abror Toriq Tanjila, mengatakan, aksi para buruh dan mahasiswa, ini digelar sebagai pesan untuk menyampaikan mosi tidak percaya terhadap wakil rakyat yang duduk di DPRD Bali.

“Sebelum ke DPRD Bali, kami sudah ke kantor-kantor partai. Kami hanya pasang banner saja dan menyuarakan kepada masyarakat Indonesia, khusus Bali bahwa kami sudah tak percaya lagi pada DPRD,” ujar Abror Toriq Tanjila.

Mosi tidak percaya terhadap wakil rakyat, itu imbuh Abror karena selaku wakil rakyat, mereka tak peduli dan “tuli” dengan kondisi yang dialami oleh kaum kecil.

“Aksi ini kali kesekian kami turun melakukan aksi. Namun mereka (para wakil rakyat di DPRD Bali) seolah tak mau mendengar,”tandas Abror.

Lebih lanjut, masih kata Abror, sebagai aksi lanjutan menolak pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja, rencananya Aliansi Bali Tidak Diam juga akan menggelar aksi lebih besar dengan turun jalan pada, Kamis (8/10) esok.

“Sebaran undangan untuk aksi pun telah dilakukan di media sosial untuk menyikapi Undang-Undang yang dinilai sangat kontroversial dan cenderung ada banyak pesanan hingga merugikan banyak buruh dan rakyat Indonesia ini,”tukasnya.