alexametrics
25.8 C
Denpasar
Friday, May 27, 2022

Delapan Koruptor Dana PEN Pariwisata Terancam Dipecat

SINGARAJA– Para terdakwa kasus korupsi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sektor Pariwisata terancam dipecat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Saat ini pemerintah masih menanti status perkara yang telah bergulir di Pengadilan Tipikor Denpasar.

 

Para terdakwa telah dijatuhi vonis oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor Denpasar. Vonis itu dibacakan majelis hakim pada Rabu (6/10). Hanya saja putusan tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap.

 

Meski begitu, pemerintah tetap mengambil langkah-langkah strategis yang terkait dengan hal tersebut.

 

Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya menghormati proses hukum yang telah berjalan di lembaga peradilan.

 

“Sebagai kepala daerah saya selalu menghormati proses hukum yang sudah berjalan. Hal itu (vonis perkara PEN, Red) sudah menjadi kewenangan lembaga yudikatif,” kata Agus saat dikonfirmasi pada Rabu (6/10) sore.

 

Menurut Agus, setelah majelis hakim membacakan putusan hukum, pihaknya akan membahas status kepegawaian para terdakwa. Ia telah meminta Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Buleleng, I Gede Wisnawa, untuk melakukan konsultasi pada Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

 

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan perampingan struktur organisasi. Rencananya Dinas Pariwisata akan digabungkan dengan Dinas Kebudayaan. Sehingga kinerja Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) menjadi lebih efektif dan efisien.

Baca Juga:  MIMIH! Jaspel Belum Dibayar, Insentif Covid-19 Nakes Jembrana Dipotong

 

“Bagian Organisasi (Setda) Buleleng saya minta buat kajian supaya digabungkan lagi. Sambil menunggu hasil konsultasi BKPSDM dengan BKN, terkait status kepegawaian yang sudah divonis ini,” ujar Agus.

 

Sementara itu, Kepala BKPSDM Buleleng I Gede Wisnawa yang dikonfirmasi terpisah mengatakan, pihaknya masih menunggu kepastian hukum terkait perkara tersebut. Sebab ada waktu 7 hari kerja bagi para terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Denpasar. Itu berarti, kepastian hukum baru akan diketahui pada Kamis (14/10) pekan depan.

 

Apabila perkara dinyatakan incraht, maka pihaknya akan segera memproses status kepegawaian para terdakwa PEN. Bila merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-XVI/2018, maka para pegawai yang menjadi koruptor dana PEN, akan dipecat sebagai Aparatur Sipil Negara.

 

“Kalau sudah incraht, akan berproses di Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek). Nanti Bapek akan mengeluarkan rekomendasi dan ditindaklanjuti oleh kepala daerah. Status kepegawaiannya akan segera berproses begitu dinyatakan incraht,” kata Wisnawa.

Baca Juga:  Puncak Mudik, Antrean Panjang Tembus 2 Km dari Pelabuhan Gilimanuk

 

Humas Kejari Buleleng Anak Agung Jayalantara yang dihubungi secara terpisah menyatakan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) masih melakukan kajian terhadap putusan yang disampaikan majelis hakim.

 

“Ada waktu 7 hari kerja yang diberikan majelis hakim. Tim JPU masih mempelajari putusan tersebut. Nanti kami akan sampaikan seperti apa sikap dari JPU. Tapi kalau dari terdakwa sih mereka menerima semua sepertinya,” kata Jayalantara.

 

Asal tahu saja Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor Denpasar telah menjatuhkan vonis terhadap para ASN di Dinas Pariwisata Buleleng yang melakukan korupsi pada dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sektor pariwisata pada tahun 2020.

 

Terdakwa I Made Sudama Diana yang mantan Kepala Dinas Pariwisata Buleleng, dijatuhi hukuman 2 tahun dan 8 bulan penjara, denda Rp 50 juta subsidair 4 bulan penjara, dan membayar uang pengganti kerugian negara sebanyak Rp 7.989.416 subsidair 1 tahun penjara.

 

Sementara tujuh terdakwa lainnya divonis 1 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsidair 4 bulan penjara. Para terdakwa itu adalah Ni Nyoman Ayu Wiratni, Putu Budiani, Putu Sudarsana, Kadek Widiastra, I Nyoman Sempiden, I Nyoman Gede Gunawan, dan I Gusti Ayu Maheri Agung.


SINGARAJA– Para terdakwa kasus korupsi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sektor Pariwisata terancam dipecat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Saat ini pemerintah masih menanti status perkara yang telah bergulir di Pengadilan Tipikor Denpasar.

 

Para terdakwa telah dijatuhi vonis oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor Denpasar. Vonis itu dibacakan majelis hakim pada Rabu (6/10). Hanya saja putusan tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap.

 

Meski begitu, pemerintah tetap mengambil langkah-langkah strategis yang terkait dengan hal tersebut.

 

Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya menghormati proses hukum yang telah berjalan di lembaga peradilan.

 

“Sebagai kepala daerah saya selalu menghormati proses hukum yang sudah berjalan. Hal itu (vonis perkara PEN, Red) sudah menjadi kewenangan lembaga yudikatif,” kata Agus saat dikonfirmasi pada Rabu (6/10) sore.

 

Menurut Agus, setelah majelis hakim membacakan putusan hukum, pihaknya akan membahas status kepegawaian para terdakwa. Ia telah meminta Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Buleleng, I Gede Wisnawa, untuk melakukan konsultasi pada Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

 

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan perampingan struktur organisasi. Rencananya Dinas Pariwisata akan digabungkan dengan Dinas Kebudayaan. Sehingga kinerja Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) menjadi lebih efektif dan efisien.

Baca Juga:  Perbekel Celukan Bawang Jadi TSK, Begini Perkembangan Kasusnya…

 

“Bagian Organisasi (Setda) Buleleng saya minta buat kajian supaya digabungkan lagi. Sambil menunggu hasil konsultasi BKPSDM dengan BKN, terkait status kepegawaian yang sudah divonis ini,” ujar Agus.

 

Sementara itu, Kepala BKPSDM Buleleng I Gede Wisnawa yang dikonfirmasi terpisah mengatakan, pihaknya masih menunggu kepastian hukum terkait perkara tersebut. Sebab ada waktu 7 hari kerja bagi para terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Denpasar. Itu berarti, kepastian hukum baru akan diketahui pada Kamis (14/10) pekan depan.

 

Apabila perkara dinyatakan incraht, maka pihaknya akan segera memproses status kepegawaian para terdakwa PEN. Bila merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-XVI/2018, maka para pegawai yang menjadi koruptor dana PEN, akan dipecat sebagai Aparatur Sipil Negara.

 

“Kalau sudah incraht, akan berproses di Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek). Nanti Bapek akan mengeluarkan rekomendasi dan ditindaklanjuti oleh kepala daerah. Status kepegawaiannya akan segera berproses begitu dinyatakan incraht,” kata Wisnawa.

Baca Juga:  Relokasi Pengungsi, Kasatgas: Bagi yang Menolak Harus Tetap Dipindah

 

Humas Kejari Buleleng Anak Agung Jayalantara yang dihubungi secara terpisah menyatakan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) masih melakukan kajian terhadap putusan yang disampaikan majelis hakim.

 

“Ada waktu 7 hari kerja yang diberikan majelis hakim. Tim JPU masih mempelajari putusan tersebut. Nanti kami akan sampaikan seperti apa sikap dari JPU. Tapi kalau dari terdakwa sih mereka menerima semua sepertinya,” kata Jayalantara.

 

Asal tahu saja Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor Denpasar telah menjatuhkan vonis terhadap para ASN di Dinas Pariwisata Buleleng yang melakukan korupsi pada dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sektor pariwisata pada tahun 2020.

 

Terdakwa I Made Sudama Diana yang mantan Kepala Dinas Pariwisata Buleleng, dijatuhi hukuman 2 tahun dan 8 bulan penjara, denda Rp 50 juta subsidair 4 bulan penjara, dan membayar uang pengganti kerugian negara sebanyak Rp 7.989.416 subsidair 1 tahun penjara.

 

Sementara tujuh terdakwa lainnya divonis 1 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsidair 4 bulan penjara. Para terdakwa itu adalah Ni Nyoman Ayu Wiratni, Putu Budiani, Putu Sudarsana, Kadek Widiastra, I Nyoman Sempiden, I Nyoman Gede Gunawan, dan I Gusti Ayu Maheri Agung.


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/