alexametrics
25.4 C
Denpasar
Saturday, August 20, 2022

6 Proyek Rehab Sekolah Bermasalah, Penyedia Material Ancam Bongkar

NEGARA, Radar Bali – Proyek rehabilitasi sekolah di sejumlah daerah di Kabupaten Jembrana, BAli yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) masih banyak menyisakan masalah.

Tidak hanya tunggakan pembayaran upah pekerja dan material dua sekolah dasar (SD) di Kecamatan Pekutatan, sejumlah sekolah lain juga menyisakan masalah serupa.

Karena pembayaran material masih belum lunas, penyedia material mengancam akan membongkar lagi sekolah yang sudah selesai dikerjakan.

Hal tersebut terungkap saat Komisi I DPRD Jembrana mempertemukan pihak rekanan, pekerja dan penyedia barang untuk rehabilitasi sekolah.

Saat pertemuan, masing-masing pihak menyampaikan permasalahan yang terjadi dalam proyek rehabilitasi sekolah.

Tidak hanya pembayaran upah pekerja yang belum dibayar, material untuk membangun belum dibayar mencapai puluhan juta rupiah.

Selain masalah yang terjadi di SDN 1 Medewi dan SDN 2 Asahduren, Kecamatan Pekutatan, proyek rehabilitasi sekolah yang bermasalah terjadi di SDN 1 Pergung, SDN 4 Pohsanten, SDN 5 Yehembang dan SDN 3 Penyaringan. Total yang belum dibayar sekitar Rp 500 juta, untuk pembayaran upah pekerja dan pembayaran meterial.

Karena belum ada pembayaran, pihak penyedia bahan material mengancam akan membongkar lagi bangunan yang sudah selesai dikerjakan.

“Barang masih belum dibayar, masih jadi milik kami. Jadi sah-sah saja saya ambil lagi,” kata salah satu penyedia barang.

Baca Juga:  Dikenal Licin, Sopir Pikap Duren Penyelundup Motor Lolos Empat Kali

Mengenai masalah yang disampaikan kepala tukang yang rehabilitasi empat sekolah tesebut, disampaikan di luar pokok pembahasan.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi I DPRD Jembrana hanya memanggil pihak terkait untuk memediasi dalam masalah pekerjaan rehabilitasi sekolah SDN 1 Medewi dan SDN 2 Asahduren, Kecamatan Pekutatan.

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Jembrana Ni Nengah Wartini mengatakan, mengenai pengerjaan rehabilitasi SDN 1 Medewi dan SDN 2 Asahduren, sudah selesai seratus persen sejak bulan Desember 2021 lalu.

Pembayaran kepada rekanan juga sudah dibayar lunas sesuai kontraknya sekitar Rp 780 juta. “Pembayaran sudah dilakukan sepenuhnya, seratus persen dibayarkan,” ungkapnya.

Menurutnya, pihak rekanan membayar jaminan 5 persen dari kontrak atau sebesar Rp 39 juta, sebagai jaminan pemeliharaan selama enam bulan sejak pekerjaan selesai.

Pihak rekanan yang terlambat mengerjakan rehabilitasi sekolah juga sudah membayar denda dari pinalti sebesar Rp 11 juta.

Mengenai masalah yang terjadi di SDN 1 Medewi dan SDN 2 Asahduren, Kecamatan Pekutatan, pihak pelaksana proyek yang sub kontrak dengan pemenang tender menyatakan hanya menerima pembayaran sekitar Rp 221 juta dan sudah dibayar untuk uang muka material dan sebagian upah pekerja. Padahal subkontrak kerjanya sekitar Rp 500 juta lebih.

Baca Juga:  Terancam Nganggur, Puluhan Karyawan Vila Kelapa Reatret Datangi Dewan

Sementara itu, CV. Jaya Kerti pihak rekanan pemenang tender berdalih sudah membayar kepada pelaksana pengerjaan.

Namun, pernyataan itu dibantah oleh sub kontraktor, karena hanya menerima sebagian pembayaran.

Karena pertemuan yang berlangsung tiga jam lebih tersebut tidak ada titik temu, Ketua Komisi I DPRD Jembrana Ida Bagus Susrama merekomendasikan agar pihak rekanan segera menyelesaikan permasalahan dengan pekerja dan penyedia material. “Kami minta juga pada penyedia barang, tidak membongkar bangunan dan mengambil bahannya yang sudah selesai. Karena sudah menjadi aset pemerintah,” ungkapnya.

Apabila masalah ini tidak segera diselesaikan, dikhawatirkan akan menjadi masalah hukum dikemudian hari. “Hak- pekerja, dan penyedia bahan harus segera diselesaikan. Jangan beralrut- larut. Mediasi ini belum ada titik temu, buntu. Tapi kami meminta agar ini diselesaikan kedua belah pihak,” terangnya.

Komisi I juga meminta agar dijadwalkan rapat koordinasi lagi, khusus pembahasan pembanguan SD ini. Sebab dalam rapat kemarin juga ada sejumlah pekerja di paket berbeda, empat sekolah lain juga mengalami masalah yang sama. Dan rekanan yang berkontrak dengan Disdikpora sama. “Nanti kita rapatkan lagi khusus dengan Disdikpora, ternyata masih ada banyak permasalahan dari pembangunan DAK kemarin,” tandasnya. 



NEGARA, Radar Bali – Proyek rehabilitasi sekolah di sejumlah daerah di Kabupaten Jembrana, BAli yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) masih banyak menyisakan masalah.

Tidak hanya tunggakan pembayaran upah pekerja dan material dua sekolah dasar (SD) di Kecamatan Pekutatan, sejumlah sekolah lain juga menyisakan masalah serupa.

Karena pembayaran material masih belum lunas, penyedia material mengancam akan membongkar lagi sekolah yang sudah selesai dikerjakan.

Hal tersebut terungkap saat Komisi I DPRD Jembrana mempertemukan pihak rekanan, pekerja dan penyedia barang untuk rehabilitasi sekolah.

Saat pertemuan, masing-masing pihak menyampaikan permasalahan yang terjadi dalam proyek rehabilitasi sekolah.

Tidak hanya pembayaran upah pekerja yang belum dibayar, material untuk membangun belum dibayar mencapai puluhan juta rupiah.

Selain masalah yang terjadi di SDN 1 Medewi dan SDN 2 Asahduren, Kecamatan Pekutatan, proyek rehabilitasi sekolah yang bermasalah terjadi di SDN 1 Pergung, SDN 4 Pohsanten, SDN 5 Yehembang dan SDN 3 Penyaringan. Total yang belum dibayar sekitar Rp 500 juta, untuk pembayaran upah pekerja dan pembayaran meterial.

Karena belum ada pembayaran, pihak penyedia bahan material mengancam akan membongkar lagi bangunan yang sudah selesai dikerjakan.

“Barang masih belum dibayar, masih jadi milik kami. Jadi sah-sah saja saya ambil lagi,” kata salah satu penyedia barang.

Baca Juga:  8-11 Agustus, Hindari Tampak Gangsul

Mengenai masalah yang disampaikan kepala tukang yang rehabilitasi empat sekolah tesebut, disampaikan di luar pokok pembahasan.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi I DPRD Jembrana hanya memanggil pihak terkait untuk memediasi dalam masalah pekerjaan rehabilitasi sekolah SDN 1 Medewi dan SDN 2 Asahduren, Kecamatan Pekutatan.

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Jembrana Ni Nengah Wartini mengatakan, mengenai pengerjaan rehabilitasi SDN 1 Medewi dan SDN 2 Asahduren, sudah selesai seratus persen sejak bulan Desember 2021 lalu.

Pembayaran kepada rekanan juga sudah dibayar lunas sesuai kontraknya sekitar Rp 780 juta. “Pembayaran sudah dilakukan sepenuhnya, seratus persen dibayarkan,” ungkapnya.

Menurutnya, pihak rekanan membayar jaminan 5 persen dari kontrak atau sebesar Rp 39 juta, sebagai jaminan pemeliharaan selama enam bulan sejak pekerjaan selesai.

Pihak rekanan yang terlambat mengerjakan rehabilitasi sekolah juga sudah membayar denda dari pinalti sebesar Rp 11 juta.

Mengenai masalah yang terjadi di SDN 1 Medewi dan SDN 2 Asahduren, Kecamatan Pekutatan, pihak pelaksana proyek yang sub kontrak dengan pemenang tender menyatakan hanya menerima pembayaran sekitar Rp 221 juta dan sudah dibayar untuk uang muka material dan sebagian upah pekerja. Padahal subkontrak kerjanya sekitar Rp 500 juta lebih.

Baca Juga:  Masih Ada Penawar Rendah, Proyek Konstruksi di Jembrana Dievaluasi

Sementara itu, CV. Jaya Kerti pihak rekanan pemenang tender berdalih sudah membayar kepada pelaksana pengerjaan.

Namun, pernyataan itu dibantah oleh sub kontraktor, karena hanya menerima sebagian pembayaran.

Karena pertemuan yang berlangsung tiga jam lebih tersebut tidak ada titik temu, Ketua Komisi I DPRD Jembrana Ida Bagus Susrama merekomendasikan agar pihak rekanan segera menyelesaikan permasalahan dengan pekerja dan penyedia material. “Kami minta juga pada penyedia barang, tidak membongkar bangunan dan mengambil bahannya yang sudah selesai. Karena sudah menjadi aset pemerintah,” ungkapnya.

Apabila masalah ini tidak segera diselesaikan, dikhawatirkan akan menjadi masalah hukum dikemudian hari. “Hak- pekerja, dan penyedia bahan harus segera diselesaikan. Jangan beralrut- larut. Mediasi ini belum ada titik temu, buntu. Tapi kami meminta agar ini diselesaikan kedua belah pihak,” terangnya.

Komisi I juga meminta agar dijadwalkan rapat koordinasi lagi, khusus pembahasan pembanguan SD ini. Sebab dalam rapat kemarin juga ada sejumlah pekerja di paket berbeda, empat sekolah lain juga mengalami masalah yang sama. Dan rekanan yang berkontrak dengan Disdikpora sama. “Nanti kita rapatkan lagi khusus dengan Disdikpora, ternyata masih ada banyak permasalahan dari pembangunan DAK kemarin,” tandasnya. 


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/