alexametrics
26.5 C
Denpasar
Monday, August 15, 2022

Kandidat Ketum MUI Diharapkan Mampu Tingkatkan Peran Shodiqul Hukumah

DENPASAR – Sebagai Himayatul Ummah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah melakukan langkah-langkah strategis dan konkret untuk melindungi umat Islam dari hal-hal yang buruk, seperti makan dan minuman yang haram, kebodohan dan kemiskinan, dan bahaya paparan paham radikal dan terorisme. 

 

Ketua MUI Provinsi Bali, M. Taufiq As’adi mengungkapkan, sebagai Shodiqul Hukumah, MUI sudah menjalankan berbagai program kerja yang saling mengisi dan melengkapi dengan program pemerintah. MUI bekerjasama dengan berbagai kementerian dan lembaga pemerintah untuk membantu meringankan beban dan tanggung jawab pemerintah.

 

“Program tersebut antara lain mencakup bidang keagamaan, dakwah, halal, kerukunan umat beragama, pendidikan, ekonomi dan keuangan syariah, kesehatan, kependudukan, hingga masalah penyalagunaan narkoba,” ujarnya, Selasa (8/9).

 

Lebih lanjut As’adi menuturkan, hasil Rakernas V MUI mendorong seluruh elemen, khususnya pimpinan MUI di seluruh jenjang untuk kembali memperkokoh Ukhuwwah Islamiyah, Ukhuwwah Wathaniyyah dan Ukhuwwah Insaniyah, serta memperteguh posisi MUI sebagai Khadimul Ummah dan Shodiqul Hukumah.

 

Sejak dibentuk pertama kali, MUI sudah menempatkan dirinya di tengah-tengah antara masyarakat dan pemerintah.

 

Baca Juga:  Rawan Gesekan, Polda Bali Tak Keluarkan Ijin untuk YGD

“Di masyarakat, MUI berlaku sebagai Himayatul Ummah atau pelindung umat dan bagi pemerintah, menjadi mitra atau Shaqidul Hukumah.

 

Dua peran inilah untuk ditingkatkan dan dikuatkan demi persatuan umat (ukhuwah islamiyah) dan bangsa (ukhuwah wathaniyah),” tambahnya.

 

Hasil Rakernas MUI ke-V ini imbuhnya, mengamanahkan kepada Dewan Pimpinan agar menjadikan Munas 2020 sebagai momentum reposisi peran, khidmah, kebangkitan, dan transformasi MUI di era Revolusi Industri 4.0, dengan peran konstruktif ketua umum (Ketum) MUI sebagai lokomotifnya.

 

“Rakernas V MUI juga mengamanahkan penyiapan Munas dengan sebaik-baiknya. hal ini penting dilakukan karena terjadi polarisasi di kalangan umat pasca-Pemilu 2019 akibat perbedaan ijtihad politik,” lanjut As’adi.

 

Hasil Rakernas MUI ke-V juga mengamanatkan dan mengharapkan ketua umum ke depan dapat menjaga kesinambungan organisasi sekaligus menjaga tradisi alih kepemimpinan secara baik dan bijaksana bagi kelanjutan hubungan MUI dengan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah.

 

Sosok Ketua umum MUI mendatang kata dia, merupakan isu yang sangat penting, strategis, dan akan menentukan arah bangsa ini ke depan.

Baca Juga:  RESMI! MUI, NU dan Muhammadiyah Ajak Umat Islam di Bali Tidak Mudik

 

Setidaknya dalam ikut mengawal para pemimpin bangsa. MUI sebagai wadah berhimpunnya ulama, zuama, dan cendekiawan muslim di Indonesia, menjadi tumpuan harapan.

 

“Ketua Umum ke depan diharapkan terbebas dari kepentingan kelompok Islam yang berafiliasi kepada kelompok radikalisme sehingga dapat memecah belah anak bangsa khususnya umat Islam seperti ISIS, HTI dan lainnya,” paparnya.

 

Sementara untuk Munas Ke-10 MUI, ini akan menjadi momentum sangat strategis dalam mengawal NKRI, umat dan bangsa ini ke depan. Karena itu, perlu dipersiapkan evaluasi dan perumusan program yang visioner, dan mengidentifikasi calon ketua umum yang memiliki kualifikasi keulamaan yang mumpuni dan istiqamah.

 

“Kandidat atau tokoh yang memiliki peluang besar menjadi ketum umum ke depan untuk meningkatkan peran MUI sebagai Shodiqul Hukumah  adalah KH. Miftachul Ahyar yang saat ini menjabat Rais Aam PBNU dan kandidat lainnya yang dipilih melalui formatur.

 

Formatur tersebut semacam Ahlul Wali Wal Afdi yaitu menentukan tentang pertama siapa yang dipilih menjadi Ketum kemudian diberi kewenangan untuk menyusun dewan pimpinan harian,” tukasnya.(rba) 



DENPASAR – Sebagai Himayatul Ummah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah melakukan langkah-langkah strategis dan konkret untuk melindungi umat Islam dari hal-hal yang buruk, seperti makan dan minuman yang haram, kebodohan dan kemiskinan, dan bahaya paparan paham radikal dan terorisme. 

 

Ketua MUI Provinsi Bali, M. Taufiq As’adi mengungkapkan, sebagai Shodiqul Hukumah, MUI sudah menjalankan berbagai program kerja yang saling mengisi dan melengkapi dengan program pemerintah. MUI bekerjasama dengan berbagai kementerian dan lembaga pemerintah untuk membantu meringankan beban dan tanggung jawab pemerintah.

 

“Program tersebut antara lain mencakup bidang keagamaan, dakwah, halal, kerukunan umat beragama, pendidikan, ekonomi dan keuangan syariah, kesehatan, kependudukan, hingga masalah penyalagunaan narkoba,” ujarnya, Selasa (8/9).

 

Lebih lanjut As’adi menuturkan, hasil Rakernas V MUI mendorong seluruh elemen, khususnya pimpinan MUI di seluruh jenjang untuk kembali memperkokoh Ukhuwwah Islamiyah, Ukhuwwah Wathaniyyah dan Ukhuwwah Insaniyah, serta memperteguh posisi MUI sebagai Khadimul Ummah dan Shodiqul Hukumah.

 

Sejak dibentuk pertama kali, MUI sudah menempatkan dirinya di tengah-tengah antara masyarakat dan pemerintah.

 

Baca Juga:  DMI Ajak Warga Muslim Sukseskan "Gerakan 25K" Untuk Renovasi Masjid

“Di masyarakat, MUI berlaku sebagai Himayatul Ummah atau pelindung umat dan bagi pemerintah, menjadi mitra atau Shaqidul Hukumah.

 

Dua peran inilah untuk ditingkatkan dan dikuatkan demi persatuan umat (ukhuwah islamiyah) dan bangsa (ukhuwah wathaniyah),” tambahnya.

 

Hasil Rakernas MUI ke-V ini imbuhnya, mengamanahkan kepada Dewan Pimpinan agar menjadikan Munas 2020 sebagai momentum reposisi peran, khidmah, kebangkitan, dan transformasi MUI di era Revolusi Industri 4.0, dengan peran konstruktif ketua umum (Ketum) MUI sebagai lokomotifnya.

 

“Rakernas V MUI juga mengamanahkan penyiapan Munas dengan sebaik-baiknya. hal ini penting dilakukan karena terjadi polarisasi di kalangan umat pasca-Pemilu 2019 akibat perbedaan ijtihad politik,” lanjut As’adi.

 

Hasil Rakernas MUI ke-V juga mengamanatkan dan mengharapkan ketua umum ke depan dapat menjaga kesinambungan organisasi sekaligus menjaga tradisi alih kepemimpinan secara baik dan bijaksana bagi kelanjutan hubungan MUI dengan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah.

 

Sosok Ketua umum MUI mendatang kata dia, merupakan isu yang sangat penting, strategis, dan akan menentukan arah bangsa ini ke depan.

Baca Juga:  Tokoh dan Komponen Masyarakat Bangli Tolak Demo Anarkis UU Ciptaker

 

Setidaknya dalam ikut mengawal para pemimpin bangsa. MUI sebagai wadah berhimpunnya ulama, zuama, dan cendekiawan muslim di Indonesia, menjadi tumpuan harapan.

 

“Ketua Umum ke depan diharapkan terbebas dari kepentingan kelompok Islam yang berafiliasi kepada kelompok radikalisme sehingga dapat memecah belah anak bangsa khususnya umat Islam seperti ISIS, HTI dan lainnya,” paparnya.

 

Sementara untuk Munas Ke-10 MUI, ini akan menjadi momentum sangat strategis dalam mengawal NKRI, umat dan bangsa ini ke depan. Karena itu, perlu dipersiapkan evaluasi dan perumusan program yang visioner, dan mengidentifikasi calon ketua umum yang memiliki kualifikasi keulamaan yang mumpuni dan istiqamah.

 

“Kandidat atau tokoh yang memiliki peluang besar menjadi ketum umum ke depan untuk meningkatkan peran MUI sebagai Shodiqul Hukumah  adalah KH. Miftachul Ahyar yang saat ini menjabat Rais Aam PBNU dan kandidat lainnya yang dipilih melalui formatur.

 

Formatur tersebut semacam Ahlul Wali Wal Afdi yaitu menentukan tentang pertama siapa yang dipilih menjadi Ketum kemudian diberi kewenangan untuk menyusun dewan pimpinan harian,” tukasnya.(rba) 


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/