alexametrics
26.8 C
Denpasar
Sunday, June 26, 2022

Pemkab-Kejari Jembrana Gelar Sosialisasi Penerangan & Penyuluhan Hukum

NEGARA– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana, Kamis (8/10) menggelar sosialisasi penerapan dan penyuluhan hukum.

Sosialisasi penerapan dan penyuluhan hukum tersebut merupakan tindak lanjut setelah kedua institusi ini melakukan penandatangan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).

Digelar secara virtual di Executive Room. Hadir saat sosialisasi, selain Bupati Jembrana I Putu Artha juga hadir Kajari Jembrana Pipiet Suryo Priarto Wibowo, Sekda Jembrana I Made Sudiada, para Asisten Sekda serta para Camat se-Kabupaten Jembrana.

Pada kesempatan itu, Bupati Jembrana I Putu Artha mengapresiasi Kejari Jembrana atas bantuan dan kerjasama yang telah terjalin sehingga dapat diteruskan dan dilanjutkan kembali dalam Program Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum di Kabupaten Jembrana.

Menurut bupati, kerjasama Pemkab Jembrana dengan Kejari Jembrana diharapkan dapat meningkatkan pemahaman hukum dan pengembangan budaya hukum, sehingga tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum di lingkungan pemerintah kabupaten Jembrana.

“Melalui penerangan hukum dan pembinaan hukum yang dilakukan Kejari Jembrana, dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good governance) khususnya pada aspek kepatuhan terhadap tata aturan yang berlaku,” jelasnya.

Bupati menambahkan, terkait dengan upaya pencegahan terhadap tindak pidana korupsi, ada tiga hal yang perlu mendapat perhatian dalam pencegahan.

Diantaranya, tata kelola pemerintahan yang baik, tata kelola keuangan yang baik serta tata kelola aset.

“Upaya-upaya pencegahan tindak pidana korupsi, dari ASN sampai kepada aparat desa dan kelurahan telah sering kita sosialisasikan. Jika semua itu dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tentu tidak ada lagi keraguan dalam melaksanakan program dan kegiatan,” tegasnya.

Sementara, Kajari Jembrana Pipiet Suryo Priarto Wibowo mengatakan, sosialisasi penerangan dan penyuluhan hukum ini ditujukan kepada Pemkab Jembrana dalam hal ini ASN khususnya terkait tata kelola pemerintahan, tata kelola keuangan dan tata kelola aset.

 “Untuk itu, Kenali hukum dan jauhi hukuman. Dengan kita bisa mengajak para ASN dalam hal tata kelola pemerintahan yang baik, kita harapkan melalui sosialisasi ini mereka akan dapat mengenali hukum dan menjauhi hukuman, sehingga dengan demikian akan dapat menghasilkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa,” ujarnya.

Kajari juga berpesan pada para Perbekel se-Jembrana, sebagai penerima dana desa dari pemerintah, jika ada keraguan dalam mengimplementasikan programnya di desa, para perbekel bisa mendapat pendampingan dari kejaksaan.

“Karena mereka menerima Dana Desa yang mereka kelola untuk kepentingan masyarakat desanya, jika ada hal-hal yang dianggap masih meragukan dalam menjalankan programnya di desa, maka pihak kejaksaan perlu melakukan pendampingan,” pungkasnya (adv)



NEGARA– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana, Kamis (8/10) menggelar sosialisasi penerapan dan penyuluhan hukum.

Sosialisasi penerapan dan penyuluhan hukum tersebut merupakan tindak lanjut setelah kedua institusi ini melakukan penandatangan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).

Digelar secara virtual di Executive Room. Hadir saat sosialisasi, selain Bupati Jembrana I Putu Artha juga hadir Kajari Jembrana Pipiet Suryo Priarto Wibowo, Sekda Jembrana I Made Sudiada, para Asisten Sekda serta para Camat se-Kabupaten Jembrana.

Pada kesempatan itu, Bupati Jembrana I Putu Artha mengapresiasi Kejari Jembrana atas bantuan dan kerjasama yang telah terjalin sehingga dapat diteruskan dan dilanjutkan kembali dalam Program Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum di Kabupaten Jembrana.

Menurut bupati, kerjasama Pemkab Jembrana dengan Kejari Jembrana diharapkan dapat meningkatkan pemahaman hukum dan pengembangan budaya hukum, sehingga tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum di lingkungan pemerintah kabupaten Jembrana.

“Melalui penerangan hukum dan pembinaan hukum yang dilakukan Kejari Jembrana, dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good governance) khususnya pada aspek kepatuhan terhadap tata aturan yang berlaku,” jelasnya.

Bupati menambahkan, terkait dengan upaya pencegahan terhadap tindak pidana korupsi, ada tiga hal yang perlu mendapat perhatian dalam pencegahan.

Diantaranya, tata kelola pemerintahan yang baik, tata kelola keuangan yang baik serta tata kelola aset.

“Upaya-upaya pencegahan tindak pidana korupsi, dari ASN sampai kepada aparat desa dan kelurahan telah sering kita sosialisasikan. Jika semua itu dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tentu tidak ada lagi keraguan dalam melaksanakan program dan kegiatan,” tegasnya.

Sementara, Kajari Jembrana Pipiet Suryo Priarto Wibowo mengatakan, sosialisasi penerangan dan penyuluhan hukum ini ditujukan kepada Pemkab Jembrana dalam hal ini ASN khususnya terkait tata kelola pemerintahan, tata kelola keuangan dan tata kelola aset.

 “Untuk itu, Kenali hukum dan jauhi hukuman. Dengan kita bisa mengajak para ASN dalam hal tata kelola pemerintahan yang baik, kita harapkan melalui sosialisasi ini mereka akan dapat mengenali hukum dan menjauhi hukuman, sehingga dengan demikian akan dapat menghasilkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa,” ujarnya.

Kajari juga berpesan pada para Perbekel se-Jembrana, sebagai penerima dana desa dari pemerintah, jika ada keraguan dalam mengimplementasikan programnya di desa, para perbekel bisa mendapat pendampingan dari kejaksaan.

“Karena mereka menerima Dana Desa yang mereka kelola untuk kepentingan masyarakat desanya, jika ada hal-hal yang dianggap masih meragukan dalam menjalankan programnya di desa, maka pihak kejaksaan perlu melakukan pendampingan,” pungkasnya (adv)



Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/