alexametrics
25.4 C
Denpasar
Saturday, August 13, 2022

Badung Terapkan PPKM Level III, Pusat Keramaian Bakal Diawasi Ketat

MANGUPURA, Radar Bali – Pemerintah memutuskan untuk kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa-Bali dan berlaku efektif Selasa 8 Februari hingga 14 Februari 2022.  

Bahkan di Kabupaten Badung juga menerapkan PPKM Level 3.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung melalui Satgas Penanganan Covid-19 akan melakukan pengawasan ekstra ketat di sejumlah pusat keramaian.

 Juru Bicara Satgas Covid-19 Badung, I Gusti Ngurah Gede Jaya Saputra tak menampik angka positif Covid-19 di Badung tinggi.

Pada Senin lalu (7/2) lalu, angka kasus mencapai 366 dengan Positivity Rate 10,10.

Untuk itu, pihaknya akan menerapkan kebijakan sesuai arahan pemerintah pusat.

Sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri telah memperpanjang dan memperbaharui level PPKM untuk wilayah Jawa Bali melalui diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2022, tanggal 7 Februari 2021.

Baca Juga:  Pohon Tumbang Tutup Akses Jalan, Jalur Amlapura-Singaraja Macet

“Dengan peningkatan level 3 ini, Kami akan melaksanakan kebijakan tersebut, apalagi dalam SE itu sudah sangat detail,” terang Jaya Saputra, Selasa (8/2) kemarin.

Kata dia, pemerintah kabupaten telah berkoordinasi dengan dinas terkait, seperti Satpol PP untuk melakukan pengawasan ekstra pada pusat-pusat keramaian. Seperti, pasar tradisional, taman rekreasi, dan objek wisata.  

“Kebijakan mengikuti aturan, baik untuk fasilitas umum, ibadah, pelayanan publik dan  sektor-sektor kehidupan masyarakat yang intinya penegakan prokes,” jelas mantan Camat Mengwi ini.

Sementara secara terpisah, Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung, I Gde Eka Sudarwitha mengatakan, melihat situasi Covid-19 belakangan ini, Pemkab Badung akan mengambil keputusan  pelaksanaan upacara agar tidak menimbulkan kerumunan dan penyebaran Covid-19.  

Baca Juga:  Ibu Pembuang Bayi Tinggalkan Pesan, Bunyinya Bikin Merinding

“Memang kami akan mengeluarkan surat edaran lagi berdasarkan perkembangan terakhir. Bapak Sekda sudah mengamanatkan agar kami di Disbud terus memantau perkembangan kasus covid-19,” ungkap Mantan Camat Petang ini.

Menurutnya, kebijaksanaan pelaksanaan pawai ogoh-ogoh nantinya akan berdasarkan pada status zona banjar ataupun desa/kelurahan bersangkutan.

Desa yang zona merah dengan tingkat penyebaran kasus covid-19 cukup tinggi, maka otomatis pawai ogoh-ogoh tidak boleh dilaksanakan.

Kemudian upacara dilakukan dengan ngubeng yang melibatkan sedikit peserta. “Kalau zona nya hijau atau kuning masih boleh, dengan batasan 50 orang dan taat prokes. Jadi sesuai zona wilayah saat itu, tidak bisa kita menutup semua,” pungkasnya. 



MANGUPURA, Radar Bali – Pemerintah memutuskan untuk kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa-Bali dan berlaku efektif Selasa 8 Februari hingga 14 Februari 2022.  

Bahkan di Kabupaten Badung juga menerapkan PPKM Level 3.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung melalui Satgas Penanganan Covid-19 akan melakukan pengawasan ekstra ketat di sejumlah pusat keramaian.

 Juru Bicara Satgas Covid-19 Badung, I Gusti Ngurah Gede Jaya Saputra tak menampik angka positif Covid-19 di Badung tinggi.

Pada Senin lalu (7/2) lalu, angka kasus mencapai 366 dengan Positivity Rate 10,10.

Untuk itu, pihaknya akan menerapkan kebijakan sesuai arahan pemerintah pusat.

Sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri telah memperpanjang dan memperbaharui level PPKM untuk wilayah Jawa Bali melalui diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2022, tanggal 7 Februari 2021.

Baca Juga:  Gelar Festival Musik, Panitia Terapkan Prokes Ketat

“Dengan peningkatan level 3 ini, Kami akan melaksanakan kebijakan tersebut, apalagi dalam SE itu sudah sangat detail,” terang Jaya Saputra, Selasa (8/2) kemarin.

Kata dia, pemerintah kabupaten telah berkoordinasi dengan dinas terkait, seperti Satpol PP untuk melakukan pengawasan ekstra pada pusat-pusat keramaian. Seperti, pasar tradisional, taman rekreasi, dan objek wisata.  

“Kebijakan mengikuti aturan, baik untuk fasilitas umum, ibadah, pelayanan publik dan  sektor-sektor kehidupan masyarakat yang intinya penegakan prokes,” jelas mantan Camat Mengwi ini.

Sementara secara terpisah, Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung, I Gde Eka Sudarwitha mengatakan, melihat situasi Covid-19 belakangan ini, Pemkab Badung akan mengambil keputusan  pelaksanaan upacara agar tidak menimbulkan kerumunan dan penyebaran Covid-19.  

Baca Juga:  Bupati Launching Inovasi Pelayanan Kesehatan & Kependudukan di Badung

“Memang kami akan mengeluarkan surat edaran lagi berdasarkan perkembangan terakhir. Bapak Sekda sudah mengamanatkan agar kami di Disbud terus memantau perkembangan kasus covid-19,” ungkap Mantan Camat Petang ini.

Menurutnya, kebijaksanaan pelaksanaan pawai ogoh-ogoh nantinya akan berdasarkan pada status zona banjar ataupun desa/kelurahan bersangkutan.

Desa yang zona merah dengan tingkat penyebaran kasus covid-19 cukup tinggi, maka otomatis pawai ogoh-ogoh tidak boleh dilaksanakan.

Kemudian upacara dilakukan dengan ngubeng yang melibatkan sedikit peserta. “Kalau zona nya hijau atau kuning masih boleh, dengan batasan 50 orang dan taat prokes. Jadi sesuai zona wilayah saat itu, tidak bisa kita menutup semua,” pungkasnya. 


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/