alexametrics
26.5 C
Denpasar
Tuesday, August 9, 2022

5.279 KPM di Badung Berhak Menerima Kartu Sembako

MANGUPURA- Rapat koordinasi (Rakor) teknis pelaksanaan pendistribusian kartu bantuan sembako digelar di Kantor Cabang Utama Bank BNI, Jalan Raya Puputan Renon Denpasar, Kamis (9/4).

 

Selain dihadiri Wakil Bupati Baung I Ketut Suiasa, rakor yang difasilitasi Anggota

DPD RI Dapil Bali IGN Alit Kesuma Kelakan, itu juga dihadiri Anggota Komisi VIII DPRD Bali I Made Sukajaya, Pimpinan BNI Kanwil Denpasar beserta jajaran, Kadis Sosial Badung I Ketut Sudarsana dan Kabag Humas Made Suardita.

 

Saat rakor terungkap, kartu sembako merupakan 1 (satu) dari 6 (enam) paket bantuan pemerintah kebijakan Presiden RI Joko Widodo yang diharapkan dapat meringankan beban masyarakat saat wabah pandemi Covid-19 (Corona).

 

Keenam bantuan paket bantuan itu, diantaranya program keluarga harapan (PKH); kartu Sembako; kartu pra kerja; diskon dan gratis tarif listrik; antisipasi kebutuhan pokok dan operasi pasar dan logistic, serta keringanan pembayaran kredit.

 

BNI sebagai salah satu fasilitator distribusi kartu sembako bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pendistribusian kartu sembako di empat kabupaten di Bali yakni Kabupaten Badung dengan jumlah 5.279 KPM (Keluarga Penerima Manfaat); Gianyar sebanyak 3.534 KPM, Tabanan 11.839 KPM dan Jembrana sebanyak 6.519 KPM.

 

Adapun  titik berat pembahasan rakor, yakni bagaimana BNI bersama-sama dengan Pemerintah dan segenap stakeholder terkait mengatur teknis pendistribusian kartu sembako tersebut dalam situasi pandemi virus Corona dewasa ini.

 

Beberapa hal teknis dalam pendistribusian kartu ini mensyaratkan kehadiran langsung secara fisik KPM dan beberapa komponen distributor dari elemen pemerintah daerah dan BNI dalam pelaksanaan distribusinya akan terkesan kontradiksi dengan kebijakan dan himbauan social distancing dan physical distancing yang berlaku saat ini.

Baca Juga:  Diskes Pastikan Virus Corona Belum Masuk Bali

 

Untuk itu, krusial bagi pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan membangun komunikasi yang baik kepada media masa untuk membangun pandangan yang sama, bahwa terlepas dari dilema distribusi yang terjadi, bantuan ini merupakan itikad Pemerintah dalam meringankan beban masyarakatnya akibat pandemi virus Corona agar BKS bisa sampai ke masyarakat secara tepat sasaran.

 

Selain itu, poin penting lainnya dalam rakor, yakni terkait daftar KPM untuk bantuan kartu sembako disusun oleh Kementerian Kesehatan RI.

Database ini kemudian dikirimkan ke BNI Pusat di Jakarta yang kemudian pelaksanaan distribusi di masing-masing daerah diserahkan ke kantor cabang BNI di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota

 

Database KPM dari Kementrian Kesehatan ini oleh BNI Cabang Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan validasi data dengan bekerjasama dengan Dinas Sosial masing-masing Kabupaten/Kota.

 

Validasi dilakukan untuk sinkronisasi perubahan data penerima manfaat yang dapat diakibatkan karena kematian calon penerima manfaat, perpindahan calon penerima manfaat keluar wilayah kabupaten dan lain-lain

 

Database KPM dari Kemenkes bersifat final atau tidak dapat ditambahkan. Pengurangan jumlah KPM hanya diperbolehkan akibat perubahan (kematian, perpindahan, dll) dalam proses validasi data di Kabupaten Kota.

 

Akun (rekening bank) dan kartu sesuai nama dalam database Kemenkes sudah dicetak di BNI Pusat di Jakarta.

Baca Juga:  Stok Makanan Menipis, Kawanan Kera Berkeliaran di Pura Goa Lawah

 

BNI cabang hanya melakukan distribusi dengan pendampingan.

 

Dalam proses distribusi untuk mendukung kebijakan social distancing dan physical distancing saat ini BNI mempermudah persyaratan pengisian formulir yang biasanya dilakukan dengan formulir lengkap, dipermudah dengan hanya mengisi/melengkapi 3 data yaitu : Nama Pemohon, Nama Ibu Kandung Pemohon dan tandatangan pemohon (beserta melampiri fotocopy KTP dan menunjukan KTP asli)

 

Proses tersebut juga dipermudah dengan pemanfaatan IT dalam mekanisme burekol (Buka Rekening Kolektif) yang diharapkan dapat menghemat waktu menjadi 2 menit per KPM, sehingga mengurangi potensi berkumpulnya orang banyak dalam waktu yang lama.

 

Kehadiran fisik anggota keluarga dari KPM dalam proses pembukaan rekening bank merupakan persyaratan Otoritas Jasa Keuangan RI yang mengharuskan pembubuhan tanda tangan basah dalam setiap pembukaan rekening.

 

Distribusi kartu sembako ini diberi deadline paling lambat tanggal 25 April – 30 April 2020 masyarakat sudah dapat memanfaatkan Kartu Sembakonya untuk ditukarkan di e-Kios yang ditetapkan oleh BNI.

 

Sementara itu Wabup Suiasa mengatakan agar sisa waktu yang ada ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga pendistribusian kartu ini sesuai dengan waktu yang ditentukan.

 

Untuk itu diperlukan kesepakatan dalam hal teknis pelaksanaan pendataan agar pendistribusian kartu sembako ini benar-benar tepat sasaran dan masyarakat segera bisa memanfaatkannya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari terlebih dalam kondisi wabah Covid-19 saat ini.(rba)

 



MANGUPURA- Rapat koordinasi (Rakor) teknis pelaksanaan pendistribusian kartu bantuan sembako digelar di Kantor Cabang Utama Bank BNI, Jalan Raya Puputan Renon Denpasar, Kamis (9/4).

 

Selain dihadiri Wakil Bupati Baung I Ketut Suiasa, rakor yang difasilitasi Anggota

DPD RI Dapil Bali IGN Alit Kesuma Kelakan, itu juga dihadiri Anggota Komisi VIII DPRD Bali I Made Sukajaya, Pimpinan BNI Kanwil Denpasar beserta jajaran, Kadis Sosial Badung I Ketut Sudarsana dan Kabag Humas Made Suardita.

 

Saat rakor terungkap, kartu sembako merupakan 1 (satu) dari 6 (enam) paket bantuan pemerintah kebijakan Presiden RI Joko Widodo yang diharapkan dapat meringankan beban masyarakat saat wabah pandemi Covid-19 (Corona).

 

Keenam bantuan paket bantuan itu, diantaranya program keluarga harapan (PKH); kartu Sembako; kartu pra kerja; diskon dan gratis tarif listrik; antisipasi kebutuhan pokok dan operasi pasar dan logistic, serta keringanan pembayaran kredit.

 

BNI sebagai salah satu fasilitator distribusi kartu sembako bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pendistribusian kartu sembako di empat kabupaten di Bali yakni Kabupaten Badung dengan jumlah 5.279 KPM (Keluarga Penerima Manfaat); Gianyar sebanyak 3.534 KPM, Tabanan 11.839 KPM dan Jembrana sebanyak 6.519 KPM.

 

Adapun  titik berat pembahasan rakor, yakni bagaimana BNI bersama-sama dengan Pemerintah dan segenap stakeholder terkait mengatur teknis pendistribusian kartu sembako tersebut dalam situasi pandemi virus Corona dewasa ini.

 

Beberapa hal teknis dalam pendistribusian kartu ini mensyaratkan kehadiran langsung secara fisik KPM dan beberapa komponen distributor dari elemen pemerintah daerah dan BNI dalam pelaksanaan distribusinya akan terkesan kontradiksi dengan kebijakan dan himbauan social distancing dan physical distancing yang berlaku saat ini.

Baca Juga:  Gagal Kejar Target Rp 167 Miliar, Dirut RS Buleleng Ungkap Fakta Baru

 

Untuk itu, krusial bagi pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan membangun komunikasi yang baik kepada media masa untuk membangun pandangan yang sama, bahwa terlepas dari dilema distribusi yang terjadi, bantuan ini merupakan itikad Pemerintah dalam meringankan beban masyarakatnya akibat pandemi virus Corona agar BKS bisa sampai ke masyarakat secara tepat sasaran.

 

Selain itu, poin penting lainnya dalam rakor, yakni terkait daftar KPM untuk bantuan kartu sembako disusun oleh Kementerian Kesehatan RI.

Database ini kemudian dikirimkan ke BNI Pusat di Jakarta yang kemudian pelaksanaan distribusi di masing-masing daerah diserahkan ke kantor cabang BNI di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota

 

Database KPM dari Kementrian Kesehatan ini oleh BNI Cabang Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan validasi data dengan bekerjasama dengan Dinas Sosial masing-masing Kabupaten/Kota.

 

Validasi dilakukan untuk sinkronisasi perubahan data penerima manfaat yang dapat diakibatkan karena kematian calon penerima manfaat, perpindahan calon penerima manfaat keluar wilayah kabupaten dan lain-lain

 

Database KPM dari Kemenkes bersifat final atau tidak dapat ditambahkan. Pengurangan jumlah KPM hanya diperbolehkan akibat perubahan (kematian, perpindahan, dll) dalam proses validasi data di Kabupaten Kota.

 

Akun (rekening bank) dan kartu sesuai nama dalam database Kemenkes sudah dicetak di BNI Pusat di Jakarta.

Baca Juga:  Ribuan Pegawai Belum Terima Honor Rp 1,2 Juta, Tenaga Kontrak Pakrimik

 

BNI cabang hanya melakukan distribusi dengan pendampingan.

 

Dalam proses distribusi untuk mendukung kebijakan social distancing dan physical distancing saat ini BNI mempermudah persyaratan pengisian formulir yang biasanya dilakukan dengan formulir lengkap, dipermudah dengan hanya mengisi/melengkapi 3 data yaitu : Nama Pemohon, Nama Ibu Kandung Pemohon dan tandatangan pemohon (beserta melampiri fotocopy KTP dan menunjukan KTP asli)

 

Proses tersebut juga dipermudah dengan pemanfaatan IT dalam mekanisme burekol (Buka Rekening Kolektif) yang diharapkan dapat menghemat waktu menjadi 2 menit per KPM, sehingga mengurangi potensi berkumpulnya orang banyak dalam waktu yang lama.

 

Kehadiran fisik anggota keluarga dari KPM dalam proses pembukaan rekening bank merupakan persyaratan Otoritas Jasa Keuangan RI yang mengharuskan pembubuhan tanda tangan basah dalam setiap pembukaan rekening.

 

Distribusi kartu sembako ini diberi deadline paling lambat tanggal 25 April – 30 April 2020 masyarakat sudah dapat memanfaatkan Kartu Sembakonya untuk ditukarkan di e-Kios yang ditetapkan oleh BNI.

 

Sementara itu Wabup Suiasa mengatakan agar sisa waktu yang ada ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga pendistribusian kartu ini sesuai dengan waktu yang ditentukan.

 

Untuk itu diperlukan kesepakatan dalam hal teknis pelaksanaan pendataan agar pendistribusian kartu sembako ini benar-benar tepat sasaran dan masyarakat segera bisa memanfaatkannya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari terlebih dalam kondisi wabah Covid-19 saat ini.(rba)

 


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/