alexametrics
28.8 C
Denpasar
Friday, May 27, 2022

Pakai e-Jasa, Tenaga Kontrak di Klungkung Bisa Diupah Rp 700 Ribu

SEMARAPURA – Upah tenaga kontrak di lingkungan Pemkab Klungkung dibayarkan berdasarkan kinerja melalui aplikasi e-Jasa mulai Agustus 2021. Ini berdasarkan Keputusan Bupati Klungkung Nomor 371/22/HK/2021 tentang Penerapan e-Jasa pada Pemerintah Kabupaten Klungkung.

 

Dampaknya, apabila ada tenaga kontrak yang capaian kinerjanya masuk kategori kurang sekali, maka akan mendapat upah 50 persen dari jasa bersih atau sekitar Rp 700 ribu.

Sekda Klungkung, Gede Putu Winastra , Minggu (8/8) mengungkapkan, aplikasi e-Jasa selama ini digunakan untuk melihat kinerja para tenaga kontrak dan belum memengaruhi upah bulanan mereka.

 

Setelah dilakukan uji coba sejak tahun 2020, akhirnya upah tenaga kontrak di lingkungan Pemkab Klungkung dibayarkan berdasarkan kinerja melalui aplikasi e-Jasa mulai Agustus 2021.

 

“Kalau sebelum-sebelumnya, upah bersih tenaga kontrak rata-rata Rp1,4 juta per bulan ditambah jaminan kesehatan dan tenaga kerja. Mulai Agustus, dinilai berdasarkan kinerja,” jelasnya.

Dengan aplikasi e-Jasa, pihaknya merinci, bila total poin yang diperoleh tenaga kontrak pada bulan penilaian sebanyak 9.100 atau lebih, maka tenaga kontrak tersebut akan mendapat nilai prestasi kerja sangat baik dengan angka 91-100. Dengan begitu, upah yang didapat 100 persen dari jasa bersih, yakni Rp 1,4 juta ditambah jaminan kesehatan dan tenaga kerja.

 

Sedangkan bila mendapat total 7.600-9.099 poin, maka akan mendapat nilai prestasi kerja baik dengan angka 76-90. Untuk itu, upah yang didapat 87,5 persen dari jasa bersih ditambah jaminan kesehatan dan tenaga kerja.

Baca Juga:  Lalu Lintas di Ruas Jalan Raya Blahkiuh Dialihkan Sementara

 

Untuk total 6.100-7.599 poin per bulan yang berhasil dikumpulkan, tenaga kontrak bersangkutan akan mendapat nilai prestasi kerja cukup dengan angka 61-75. Sedangkan bila mendapat total 5.100-6.099 poin per bulan, tenaga kontrak bersangkutan akan mendapat nilai prestasi kerja kurang dengan angka 51-60.

 

“Sementara jika total poin yang diperoleh kurang dari 5,1 ribu poin per bulan, maka tenaga kerja tersebut akan mendapat nilai prestasi kurang sekali dengan angka lebih kecil dari 51. Yang mana upah yang akan didapat 50 persen dari jasa bersih atau sekitar Rp 700 ribu ditambah jaminan kesehatan dan tenaga kerja,” bebernya.

 

Selain agar upah yang diberikan sesuai dengan kinerja, penghitingan upah tenaga kontrak seperti itu dilakukan agar tenaga kontrak disiplin dalam bekerja. Begitu juga peran serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengawasi dan membina lebih dituntut dengan sistem pengupahan seperti ini.

 

“Ini hanya berlaku untuk tenaga kontrak yang jasanya dibayarkan dengan APBD. Jadi tidak termasuk tenaga kontak BLUD,” tandasnya.

 

Hal itu tentunya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta saat memberikan motivasi awal tahun 2020 kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga kontrak Klungkung di Balai Budaya Ida Dewa Agung Istri Kanya, Senin (6/1). Di mana dalam kesempatan tersebut, Suwirta mengaku berencana memberikan jasa bersih sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK) Klungkung.

Baca Juga:  Pendapatan Pasar Memble, Pemkab Tabanan Tambah Retribusi Elektronik

 

“Paling lambat 2021 upah tenaga kontrak akan dibayar sesuai UMK. Tapi dengan sistem e-Jasa tidak semua akan bisa mendapatkan hasil maksimal namun akan menjadi proporsional sesuai volume pekerjaan yang berhasil diselesaikan,” jelas Suwirta pada saat itu.

Untuk diketahui, e- Jasa diterapkan lantaran orang nomor satu di Kabupaten Klungkung itu melihat beban kerja tenaga kontrak di lingkungan Pemkab Klungkung berbeda-beda. Ada tenaga kontrak yang memiliki beban kerja sedikit dan ada pula yang memiliki beban kerja cukup berat.

 

Namun dari segi penghasilan, tenaga kontrak mendapat penghasilan yang sama, yakni Rp 1,4 juta ditambah dengan tanggungan premi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan BPJS Ketenagakerjaan.

 

“Melalui aplikasi ini, kinerja tenaga kontak dapat dinilai sehingga ketahuan yang mana tenaga kerja yang bekerja dengan baik dan yang mana tidak. Ini nantinya dapat menjadi bahan evaluasi tenaga kontrak itu. Selama ini belum pernah dilakukan penilaian kinerja tenaga kontrak,” terangnya.


SEMARAPURA – Upah tenaga kontrak di lingkungan Pemkab Klungkung dibayarkan berdasarkan kinerja melalui aplikasi e-Jasa mulai Agustus 2021. Ini berdasarkan Keputusan Bupati Klungkung Nomor 371/22/HK/2021 tentang Penerapan e-Jasa pada Pemerintah Kabupaten Klungkung.

 

Dampaknya, apabila ada tenaga kontrak yang capaian kinerjanya masuk kategori kurang sekali, maka akan mendapat upah 50 persen dari jasa bersih atau sekitar Rp 700 ribu.

Sekda Klungkung, Gede Putu Winastra , Minggu (8/8) mengungkapkan, aplikasi e-Jasa selama ini digunakan untuk melihat kinerja para tenaga kontrak dan belum memengaruhi upah bulanan mereka.

 

Setelah dilakukan uji coba sejak tahun 2020, akhirnya upah tenaga kontrak di lingkungan Pemkab Klungkung dibayarkan berdasarkan kinerja melalui aplikasi e-Jasa mulai Agustus 2021.

 

“Kalau sebelum-sebelumnya, upah bersih tenaga kontrak rata-rata Rp1,4 juta per bulan ditambah jaminan kesehatan dan tenaga kerja. Mulai Agustus, dinilai berdasarkan kinerja,” jelasnya.

Dengan aplikasi e-Jasa, pihaknya merinci, bila total poin yang diperoleh tenaga kontrak pada bulan penilaian sebanyak 9.100 atau lebih, maka tenaga kontrak tersebut akan mendapat nilai prestasi kerja sangat baik dengan angka 91-100. Dengan begitu, upah yang didapat 100 persen dari jasa bersih, yakni Rp 1,4 juta ditambah jaminan kesehatan dan tenaga kerja.

 

Sedangkan bila mendapat total 7.600-9.099 poin, maka akan mendapat nilai prestasi kerja baik dengan angka 76-90. Untuk itu, upah yang didapat 87,5 persen dari jasa bersih ditambah jaminan kesehatan dan tenaga kerja.

Baca Juga:  MIRIS! Guru Honor Hanya Diupah Rp200 Ribu, Dewan Desak Jadi Kontrak

 

Untuk total 6.100-7.599 poin per bulan yang berhasil dikumpulkan, tenaga kontrak bersangkutan akan mendapat nilai prestasi kerja cukup dengan angka 61-75. Sedangkan bila mendapat total 5.100-6.099 poin per bulan, tenaga kontrak bersangkutan akan mendapat nilai prestasi kerja kurang dengan angka 51-60.

 

“Sementara jika total poin yang diperoleh kurang dari 5,1 ribu poin per bulan, maka tenaga kerja tersebut akan mendapat nilai prestasi kurang sekali dengan angka lebih kecil dari 51. Yang mana upah yang akan didapat 50 persen dari jasa bersih atau sekitar Rp 700 ribu ditambah jaminan kesehatan dan tenaga kerja,” bebernya.

 

Selain agar upah yang diberikan sesuai dengan kinerja, penghitingan upah tenaga kontrak seperti itu dilakukan agar tenaga kontrak disiplin dalam bekerja. Begitu juga peran serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengawasi dan membina lebih dituntut dengan sistem pengupahan seperti ini.

 

“Ini hanya berlaku untuk tenaga kontrak yang jasanya dibayarkan dengan APBD. Jadi tidak termasuk tenaga kontak BLUD,” tandasnya.

 

Hal itu tentunya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta saat memberikan motivasi awal tahun 2020 kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga kontrak Klungkung di Balai Budaya Ida Dewa Agung Istri Kanya, Senin (6/1). Di mana dalam kesempatan tersebut, Suwirta mengaku berencana memberikan jasa bersih sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK) Klungkung.

Baca Juga:  Pemkab Badung Sorot Tenaga Kontrak Ikut Kampanye

 

“Paling lambat 2021 upah tenaga kontrak akan dibayar sesuai UMK. Tapi dengan sistem e-Jasa tidak semua akan bisa mendapatkan hasil maksimal namun akan menjadi proporsional sesuai volume pekerjaan yang berhasil diselesaikan,” jelas Suwirta pada saat itu.

Untuk diketahui, e- Jasa diterapkan lantaran orang nomor satu di Kabupaten Klungkung itu melihat beban kerja tenaga kontrak di lingkungan Pemkab Klungkung berbeda-beda. Ada tenaga kontrak yang memiliki beban kerja sedikit dan ada pula yang memiliki beban kerja cukup berat.

 

Namun dari segi penghasilan, tenaga kontrak mendapat penghasilan yang sama, yakni Rp 1,4 juta ditambah dengan tanggungan premi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan BPJS Ketenagakerjaan.

 

“Melalui aplikasi ini, kinerja tenaga kontak dapat dinilai sehingga ketahuan yang mana tenaga kerja yang bekerja dengan baik dan yang mana tidak. Ini nantinya dapat menjadi bahan evaluasi tenaga kontrak itu. Selama ini belum pernah dilakukan penilaian kinerja tenaga kontrak,” terangnya.


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/