alexametrics
29.8 C
Denpasar
Sunday, July 3, 2022

Tolak Omnibus Law, Gabungan OKP di Buleleng Temui Pimpinan Dewan

SINGARAJA– Aksi solidaritas penolakan terhadap penetapan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) atau Omnibus Law di Bali makin meluas.

Setelah sebelumnya para buruh dan mahasiswa menggelar aksi di Denpasar. Pada Jumat (9/10),  sejumlah Organisasi Kepemudaan (OKP) di Buleleng melakukan aksi serupa.

Bedanya, aksi OKP di Buleleng (Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Buleleng, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Buleleng, Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Buleleng, dan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Buleleng) digelar dengan cara santun dengan melangsungkan mimbar bebas di halaman Gedung DPRD Buleleng.

Saat menggelar aksi di halaman gedung Dewan Buleleng, para perwakilan mahasiswa kemudian menemui Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna. Mereka menyampaikan sejumlah pernyataan sikap dan rasa keberatan terkait dengan keberadaan undang-undang itu.

Total ada tujuh poin pernyataan sikap yang disampaikan.

Selain menyampaikan pernyataan sikap, mereka juga menggelar mimbar bebas. Orasi, aksi musikalisasi puisi, serta pembacaan puisi, dilakukan oleh para mahasiswa. Proses itu mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian.

Koordinator Aksi Bayu Angga mengatakan aksi solidaritas itu muncul untuk menyikapi kondisi nasional terkini. Bayu menyebut saat ini semestinya pemerintah berkonsentrasi melakukan pemulihan kesehatan masyarakat akibat covid-19. Namun tiba-tiba pemerintah mengesahkan UU Cipta Kerja.

“Menurut kami pembahasannya tidak sesuai dengan nilai demokrasi. Kami sebagai Organisasi Kepemudaan di Singaraja, menolak pengesahan ini. Karena kami merasa tidak ideal dan tidak etis karena ditetapkan pada masa pandemi,” kata Bayu.

Salah satu poin yang ia tolak ialah pasal 156 dalam UU Cipta Kerja. Dulunya, kata Bayu, dalam UU ketenagakerjaan pesangon dibayarkan dalam batas minimal. Maka siapapun yang melakukan PHK, maka harus dibayar dengan batas minimal.

“Sementara di UU Cipta Kerja, itu ditetapkan dalam batas maksimal. Kami menduga ini akan jadi celah bagi para pemodal untuk memanfaatkan undang-undang ini,” tegasnya.



SINGARAJA– Aksi solidaritas penolakan terhadap penetapan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) atau Omnibus Law di Bali makin meluas.

Setelah sebelumnya para buruh dan mahasiswa menggelar aksi di Denpasar. Pada Jumat (9/10),  sejumlah Organisasi Kepemudaan (OKP) di Buleleng melakukan aksi serupa.

Bedanya, aksi OKP di Buleleng (Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Buleleng, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Buleleng, Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Buleleng, dan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Buleleng) digelar dengan cara santun dengan melangsungkan mimbar bebas di halaman Gedung DPRD Buleleng.

Saat menggelar aksi di halaman gedung Dewan Buleleng, para perwakilan mahasiswa kemudian menemui Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna. Mereka menyampaikan sejumlah pernyataan sikap dan rasa keberatan terkait dengan keberadaan undang-undang itu.

Total ada tujuh poin pernyataan sikap yang disampaikan.

Selain menyampaikan pernyataan sikap, mereka juga menggelar mimbar bebas. Orasi, aksi musikalisasi puisi, serta pembacaan puisi, dilakukan oleh para mahasiswa. Proses itu mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian.

Koordinator Aksi Bayu Angga mengatakan aksi solidaritas itu muncul untuk menyikapi kondisi nasional terkini. Bayu menyebut saat ini semestinya pemerintah berkonsentrasi melakukan pemulihan kesehatan masyarakat akibat covid-19. Namun tiba-tiba pemerintah mengesahkan UU Cipta Kerja.

“Menurut kami pembahasannya tidak sesuai dengan nilai demokrasi. Kami sebagai Organisasi Kepemudaan di Singaraja, menolak pengesahan ini. Karena kami merasa tidak ideal dan tidak etis karena ditetapkan pada masa pandemi,” kata Bayu.

Salah satu poin yang ia tolak ialah pasal 156 dalam UU Cipta Kerja. Dulunya, kata Bayu, dalam UU ketenagakerjaan pesangon dibayarkan dalam batas minimal. Maka siapapun yang melakukan PHK, maka harus dibayar dengan batas minimal.

“Sementara di UU Cipta Kerja, itu ditetapkan dalam batas maksimal. Kami menduga ini akan jadi celah bagi para pemodal untuk memanfaatkan undang-undang ini,” tegasnya.



Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/