alexametrics
26.8 C
Denpasar
Wednesday, June 29, 2022

Aksi Tolak Aliran HK dan Mosi Tak Percaya AWK di Bali Berlanjut

DENPASAR – Aksi penolakan terhadap aliran Hare Krishna (HK), Senin (9/11) berlanjut.

 

Kali ini,  sejumlah perwakilan masyarakat Hindu dari 35 organisasi di Bali yang tergabung dalam Forum Koordinasi (Forkom) Taksu Bali mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali.

 

Saat penyampaian aspirasi, Forkom Taksu Bali diterima oleh Ketua DPRD Bali, I Nyoman Adi Wiryatama dan Wakil Ketua DPRD Bali, I Nyoman Sugawa Korry di Wantilan Gedung DPRD Bali.

 

Koordinator Forkom Taksu Bali, I Ketut Wisna mengatakan baru sekarang pihaknya bergabung untuk berani menyuarakan untuk melawan aliran tersebut karena dinilai sudah meresahkan masyarakat Hindu Bali. 

 

 

Wisna merasa dengan dikeluarkan rekomendasi berkaitan dengan adanya aliran Hare Krishna di Bali menunjang pergerakan Taksu Bali dalam melawan rongrongan aliran Hare Krishna.

 

Meski DPRD Bali sudah mengeluarkan rekomendasi, pihaknya akan terus “menganggu” DPRD Bali dalam perjuangannya menegakkan adat, agama dan budaya Bali.

 

“Tanpa dukungan politik, perjuangan Forkom Taksu Bali tidak akan mencapai tujuan. Itulah sebabnya kami menghadap ke sini untuk memohon apa yang kami harapkan,” tuturnya.

 

Menurut Wisna, dalam perjuangan melawan Hare Krishna pihaknya tidak hanya melawan alirannya saja, tetapi juga tengah berhadapan dengan tokoh politik yakni anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) perwakilan Bali, Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Wedasteraputra Suyasa (AWK).

 

Apalagi menurut Wisna, AWK telah menistakan agama, khususnya sesuhunan (dewa) Hindu. Dengan adanya peristiwa ini, pihaknya di Forkom Taksu Bali bahkan tidak hanya bergerak di Bali, melainkan juga ke Jakarta untuk melaporkan AWK ke Badan Kehormatan (BK) DPD RI.

 

“Itu yang kami harapkan dari bapak-bapak pimpinan DPRD Bali sehingga BK DPD RI dapat nelihat bahwa ini benar-benar sesuatu yang membuat gaduh di Bali, sesuatu yang perlu diperjuangkan oleh masyarakat Hindu Bali dan juga mungkin masyarakat non Hindu yang merasa terusik oleh tingkah polah dari Arya Wedakarna,” kata dia.

 

Lebih lanjut, meski melaporkan sampai ke Jakarta, Wisna mengaku tidak ada tujuan untuk mendongkel AWK dari jabatannya sebagai DPD RI.

Namun apabila BK DPD RI menilai hal yang dilakukan sudah membuat gaduh atau menyebabkan ketidakstabilan di Bali dan akhirnya terjadi pelengseran, pihaknya menilai itu merupakan ulah dari AWK sendiri.

 

Forkom Taksu Bali ini pun menyampaikan beberapa sikap. Pertama, mereka mengutuk dan mengecam keras pernyataan AWK yang menyatakan hubungan seks bebas di kalangan pelajar diperbolehkan asal memakai kondom.

Kedua, mereka juga mengutuk dan mengecam pernyataan AWK yang dianggap telah menghina, melecehkan dan menodai simbol Agama Hindu Bali dengan menyebut beberapa simbol adalah makhluk suci bukan Ida Sang Hyang Widhi Wasa.

 

Tak hanya itu mereka juga menyatakan mosi tidak percaya kepada AWK karena sudah membuat pernyataan ke publik yang bertentangan dengan lingkup dan tupoksinya sebagai anggota DPD RI Komite 1 di bidang Pemerintahan, Politik, Hukum, HAM, Pemukiman dan Pertanahan.

Maka dari itu, Forkom Taksu Bali menuntut BK DPD RI untuk segera memproses sesuai dengan kode etik BK DPD RI dan membersihkan lembaga negara dan lembaga pemerintahan dari Bhakta Hare Krishna.

 

Sikap yang keempat, Forkom Taksu Bali meminta kepada pihak aparat yang berwajib untuk menindak tegas tanpa tebang pilih terhadap kasus AWK yang beberapa kali dilaporkan oleh masyarakat Bali. Forkom Taksu Bali mengaku akan mengawal setiap laporan kepolisian yang dilakukan oleh masyarakat Bali terhadap AWK.

 

Kelima, Forkom Taksu Bali menilai bahwa AWK merupakan bakta dari Hare Krishna dan hal itu terbukti dari pernyataan dan kegiatan yang dilakukannya terkait aliran Hare Khrisna.

Padahal, menurut mereka, aliran Hare Khrisna sudah dilarang oleh negara berdasarkan Keputusan Kejaksaan Agung Nomor kep-107/ja/5/1984. Aliran ini dilarang karena telah merusak dan merongrong nilai-nilai budaya, adat, dan agama hindu Bali dan nusantara.

“Kami Menuntut dan meminta PHDI terhadap Aliran Hare Krishna dan Sampradaya lainnya,” tuntutnya.

 

Terkahir, Forkom Taksu Bali mengaku sejalan dan mendukung pernyataan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan bahwa ekspresi kebebasan yang mencederai kesucian agama harus dihentikan.

 

“Kebebasan berekspresi yang mencederai kehormatan, kesucian serta kesakralan nilai-nilai dan simbol agama sama sekali tidak bisa dibenarkan dan harus dihentikan,” tukasnya.



DENPASAR – Aksi penolakan terhadap aliran Hare Krishna (HK), Senin (9/11) berlanjut.

 

Kali ini,  sejumlah perwakilan masyarakat Hindu dari 35 organisasi di Bali yang tergabung dalam Forum Koordinasi (Forkom) Taksu Bali mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali.

 

Saat penyampaian aspirasi, Forkom Taksu Bali diterima oleh Ketua DPRD Bali, I Nyoman Adi Wiryatama dan Wakil Ketua DPRD Bali, I Nyoman Sugawa Korry di Wantilan Gedung DPRD Bali.

 

Koordinator Forkom Taksu Bali, I Ketut Wisna mengatakan baru sekarang pihaknya bergabung untuk berani menyuarakan untuk melawan aliran tersebut karena dinilai sudah meresahkan masyarakat Hindu Bali. 

 

 

Wisna merasa dengan dikeluarkan rekomendasi berkaitan dengan adanya aliran Hare Krishna di Bali menunjang pergerakan Taksu Bali dalam melawan rongrongan aliran Hare Krishna.

 

Meski DPRD Bali sudah mengeluarkan rekomendasi, pihaknya akan terus “menganggu” DPRD Bali dalam perjuangannya menegakkan adat, agama dan budaya Bali.

 

“Tanpa dukungan politik, perjuangan Forkom Taksu Bali tidak akan mencapai tujuan. Itulah sebabnya kami menghadap ke sini untuk memohon apa yang kami harapkan,” tuturnya.

 

Menurut Wisna, dalam perjuangan melawan Hare Krishna pihaknya tidak hanya melawan alirannya saja, tetapi juga tengah berhadapan dengan tokoh politik yakni anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) perwakilan Bali, Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Wedasteraputra Suyasa (AWK).

 

Apalagi menurut Wisna, AWK telah menistakan agama, khususnya sesuhunan (dewa) Hindu. Dengan adanya peristiwa ini, pihaknya di Forkom Taksu Bali bahkan tidak hanya bergerak di Bali, melainkan juga ke Jakarta untuk melaporkan AWK ke Badan Kehormatan (BK) DPD RI.

 

“Itu yang kami harapkan dari bapak-bapak pimpinan DPRD Bali sehingga BK DPD RI dapat nelihat bahwa ini benar-benar sesuatu yang membuat gaduh di Bali, sesuatu yang perlu diperjuangkan oleh masyarakat Hindu Bali dan juga mungkin masyarakat non Hindu yang merasa terusik oleh tingkah polah dari Arya Wedakarna,” kata dia.

 

Lebih lanjut, meski melaporkan sampai ke Jakarta, Wisna mengaku tidak ada tujuan untuk mendongkel AWK dari jabatannya sebagai DPD RI.

Namun apabila BK DPD RI menilai hal yang dilakukan sudah membuat gaduh atau menyebabkan ketidakstabilan di Bali dan akhirnya terjadi pelengseran, pihaknya menilai itu merupakan ulah dari AWK sendiri.

 

Forkom Taksu Bali ini pun menyampaikan beberapa sikap. Pertama, mereka mengutuk dan mengecam keras pernyataan AWK yang menyatakan hubungan seks bebas di kalangan pelajar diperbolehkan asal memakai kondom.

Kedua, mereka juga mengutuk dan mengecam pernyataan AWK yang dianggap telah menghina, melecehkan dan menodai simbol Agama Hindu Bali dengan menyebut beberapa simbol adalah makhluk suci bukan Ida Sang Hyang Widhi Wasa.

 

Tak hanya itu mereka juga menyatakan mosi tidak percaya kepada AWK karena sudah membuat pernyataan ke publik yang bertentangan dengan lingkup dan tupoksinya sebagai anggota DPD RI Komite 1 di bidang Pemerintahan, Politik, Hukum, HAM, Pemukiman dan Pertanahan.

Maka dari itu, Forkom Taksu Bali menuntut BK DPD RI untuk segera memproses sesuai dengan kode etik BK DPD RI dan membersihkan lembaga negara dan lembaga pemerintahan dari Bhakta Hare Krishna.

 

Sikap yang keempat, Forkom Taksu Bali meminta kepada pihak aparat yang berwajib untuk menindak tegas tanpa tebang pilih terhadap kasus AWK yang beberapa kali dilaporkan oleh masyarakat Bali. Forkom Taksu Bali mengaku akan mengawal setiap laporan kepolisian yang dilakukan oleh masyarakat Bali terhadap AWK.

 

Kelima, Forkom Taksu Bali menilai bahwa AWK merupakan bakta dari Hare Krishna dan hal itu terbukti dari pernyataan dan kegiatan yang dilakukannya terkait aliran Hare Khrisna.

Padahal, menurut mereka, aliran Hare Khrisna sudah dilarang oleh negara berdasarkan Keputusan Kejaksaan Agung Nomor kep-107/ja/5/1984. Aliran ini dilarang karena telah merusak dan merongrong nilai-nilai budaya, adat, dan agama hindu Bali dan nusantara.

“Kami Menuntut dan meminta PHDI terhadap Aliran Hare Krishna dan Sampradaya lainnya,” tuntutnya.

 

Terkahir, Forkom Taksu Bali mengaku sejalan dan mendukung pernyataan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan bahwa ekspresi kebebasan yang mencederai kesucian agama harus dihentikan.

 

“Kebebasan berekspresi yang mencederai kehormatan, kesucian serta kesakralan nilai-nilai dan simbol agama sama sekali tidak bisa dibenarkan dan harus dihentikan,” tukasnya.



Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/