alexametrics
26.5 C
Denpasar
Saturday, May 21, 2022

Insentif Tenaga Kesehatan Ngadat Empat Bulan

SINGARAJA– Pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) yang bertugas menangani pasien covid-19 ternyata masih ngadat.

Insentif yang semestinya dibayarkan dalam kurun waktu September hingga Desember 2020 lalu atau sekitar empat bulan ternyata belum terbayarkan hingga kini.

Fakta itu diungkap Ketua Komisi IV DPRD Buleleng Luh Hesti Ranitasari.

Atas macetnya pembayaran insentif bagi nakes, Senin pagi (10/5), Ranitasari langsung mendatangi Dinas Kesehatan Buleleng untuk mendapatkan penjelasan terkait masalah tersebut.

Rani menyebut pada tahun 2020 lalu, pemerintah pusat sejatinya sudah memberikan anggaran sebesar Rp 7,6 miliar untuk insentif.

Setelah dihitung, ternyata dana itu hanya cukup hingga bulan Agustus 2020. Sementara untuk September hingga Desember 2020, masih butuh tambahan anggaran sebesar Rp 3,6 miliar.

Baca Juga:  Kasus OTG Melonjak, Pemda Kewalahan Sediakan Fasilitas Isolasi Terpadu

Pemerintah pusat pun meminta agar pemerintah daerah menutupi kekurangan itu.

- Advertisement -

“Kami temukan fakta itu. Tadi saya tekankan agar bulan ini insentif bagi tenaga kesehatan itu agar sudah selesai. Karena itu hak mereka,” kata Ranitasari.

Ia juga meminta agar Dinas Kesehatan Buleleng mempercepat proses penyusunan berkas administrasi. Sebab insentif baru akan dikucurkan oleh pemerintah, apabila Dinkes telah mengajukan berkas pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Buleleng.

Sementara itu, Sekkab Buleleng Gede Suyasa tak menampik hal tersebut.

Menurutnya pemerintah telah mengalokasikan tambahan anggaran senilai Rp 3,6 miliar dalam APBD 2021.

Dana itu bersumber dari SILPA Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun 2020.

Baca Juga:  Terima Kasih Dony Aldino!

“Kekurangan insentif 2020 sudah kami anggarkan. Untuk pembayaran tinggal menunggu proses (administrasi) dari dinkes. Saya sudah koordinasikan dengan Asisten III, agar RSUD, Dinkes, dan BPKPD dipertemukan menindaklanjuti hal ini,” kata Suyasa.

Sedangkan pada tahun 2021 ini, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 16 miliar untuk insentif.

Anggaran itu diperuntukkan bagi tenaga medis maupun tenaga non medis yang ditugaskan melakukan penanganan dan penanggulangan covid-19.

Hingga kini dana itu belum bisa dicairkan. Sebab masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan. 

- Advertisement -

SINGARAJA– Pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) yang bertugas menangani pasien covid-19 ternyata masih ngadat.

Insentif yang semestinya dibayarkan dalam kurun waktu September hingga Desember 2020 lalu atau sekitar empat bulan ternyata belum terbayarkan hingga kini.

Fakta itu diungkap Ketua Komisi IV DPRD Buleleng Luh Hesti Ranitasari.

Atas macetnya pembayaran insentif bagi nakes, Senin pagi (10/5), Ranitasari langsung mendatangi Dinas Kesehatan Buleleng untuk mendapatkan penjelasan terkait masalah tersebut.

Rani menyebut pada tahun 2020 lalu, pemerintah pusat sejatinya sudah memberikan anggaran sebesar Rp 7,6 miliar untuk insentif.

Setelah dihitung, ternyata dana itu hanya cukup hingga bulan Agustus 2020. Sementara untuk September hingga Desember 2020, masih butuh tambahan anggaran sebesar Rp 3,6 miliar.

Baca Juga:  Larang Pedagang Berjualan, RSUP Sanglah Didemo

Pemerintah pusat pun meminta agar pemerintah daerah menutupi kekurangan itu.

“Kami temukan fakta itu. Tadi saya tekankan agar bulan ini insentif bagi tenaga kesehatan itu agar sudah selesai. Karena itu hak mereka,” kata Ranitasari.

Ia juga meminta agar Dinas Kesehatan Buleleng mempercepat proses penyusunan berkas administrasi. Sebab insentif baru akan dikucurkan oleh pemerintah, apabila Dinkes telah mengajukan berkas pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Buleleng.

Sementara itu, Sekkab Buleleng Gede Suyasa tak menampik hal tersebut.

Menurutnya pemerintah telah mengalokasikan tambahan anggaran senilai Rp 3,6 miliar dalam APBD 2021.

Dana itu bersumber dari SILPA Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun 2020.

Baca Juga:  Kasus OTG Melonjak, Pemda Kewalahan Sediakan Fasilitas Isolasi Terpadu

“Kekurangan insentif 2020 sudah kami anggarkan. Untuk pembayaran tinggal menunggu proses (administrasi) dari dinkes. Saya sudah koordinasikan dengan Asisten III, agar RSUD, Dinkes, dan BPKPD dipertemukan menindaklanjuti hal ini,” kata Suyasa.

Sedangkan pada tahun 2021 ini, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 16 miliar untuk insentif.

Anggaran itu diperuntukkan bagi tenaga medis maupun tenaga non medis yang ditugaskan melakukan penanganan dan penanggulangan covid-19.

Hingga kini dana itu belum bisa dicairkan. Sebab masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan. 


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/