alexametrics
28.8 C
Denpasar
Friday, May 27, 2022

Soal Keluhan Nasib Sekolah Swasta, Giri Prasta Beri Respon Menohok

MANGUPURA– Keluh kesah Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Badung kepada DPRD Badung tentang nasib sekolah swasta mendapat respons dari Bupati Giri Prasta.

 

Namun, bukan solusi bantuan subsidi atau anggaran seperti yang diharapkan BMPS, Giri malah memberikan jawaban cukup menohok.

 

Kepada awak media usai rapat paripurna di DPRD Badung Jumat kemarin (9/7), Giri menyebut masalahnya bukan Pemkab Badung tidak memberikan subsidi untuk sekolah swasta.

 

Melainkan kata dia, saat ini Pemkab Badung telah melakukan evaluasi terkait sistem Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

 

Masalah lain yang lebih penting berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah saat ini.

 

Menurutnya persoalan yang terjadi sangat sederhana.

 

“Kan ada urusan wajib, prioritas dan urgensi. Semua disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Kalau nanti uang sudah ada, tidak diminta pun akan dikasih,” ujar Giri Prasta.

Baca Juga:  Inspektorat Kejar Pelaku Pemalsuan SK Mutasi Bodong

 

Bupati asal Desa Pelaga, Petang, itu mengungkapkan, di Kabupaten Badung pendidikan adalah prioritas.

 

Dalam APBD Badung pendidikan mendapat porsi 20 persen dari total anggaran daerah.

 

Hal itu sebagai bentuk keseriusan Pemkab Badung memperhatikan pendidikan.

 

“Tapi, untuk saat ini paling tidak operasional dan upah pegawai dulu (yang diutamakan),” tukasnya.

 

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua BMPS Kabupaten Badung Wayan Retha menyebut subsidi pembiyayan pendidikan yang dulunya diberiakan Pemkab Badung kini mandek.

Apalagi sekarang SMA menjadi wewenanga Pemprov Bali. Menurutnya, sekolah swasta tidak hanya mitra pemerintah, tapi juga aset dari negara yang wajib diperhatikan.

Dijelaskan Retha, setiap tahun sekolah swasta juga mengalami kekurangan murid. Bahkan, ada 10 SMP swasta yang saat ini sedang sakit.

“Belum lagi SMA swasta di Badung yang kembang kempis,” tukasnya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Badung Putu Parwata mengungkapkan, sumber utama operasional sekolah swasta adalah penerimaan SPP. Dalam kondisi tersebut diperlukan peran pemerintah.

Baca Juga:  ASN Badung Ngedumel, BPKAD Klaim TPP Sudah Cair Senin Kemarin

Pihaknya akan merancang regulasi serta rekomendasi untuk bisa melakukan subsidi kepada sekolah swasta. “Sehingga nantinya pemerintah tidak ragu lagi dalam membantu sekolah swasta ini,” kata Parwata.

Kendati demikian, politikus asal Dalung, Kuta Utara, itu mengingatkan sekolah tetap menjaga kualitas, sehingga bisa eksis. Salah satu caranya memanfaatkan kecanggihan teknologi .

Sementara itu, Sekda Badung Wayan Adi Arnawa mengatakan, Pemerintah Kabupaten Badung sangat memberikan ruang bagi sekolah swasta dengan mendorong memberikan stimulus kepada sekolah swasta melalui APBD.

Terkait adanya bantuan agar tetap berlanjut, Adi Arnawa menyatakan untuk saat ini belum bisa, karena melihat kondisi celah fiskal yang tidak memungkinkan. Saat ini pemerintah masih melakukan pemenuhan biaya operasional.

Setelah itu tertutupi, pemerintah akan tetap hadir membantu sekolah swasta.


MANGUPURA– Keluh kesah Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Badung kepada DPRD Badung tentang nasib sekolah swasta mendapat respons dari Bupati Giri Prasta.

 

Namun, bukan solusi bantuan subsidi atau anggaran seperti yang diharapkan BMPS, Giri malah memberikan jawaban cukup menohok.

 

Kepada awak media usai rapat paripurna di DPRD Badung Jumat kemarin (9/7), Giri menyebut masalahnya bukan Pemkab Badung tidak memberikan subsidi untuk sekolah swasta.

 

Melainkan kata dia, saat ini Pemkab Badung telah melakukan evaluasi terkait sistem Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

 

Masalah lain yang lebih penting berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah saat ini.

 

Menurutnya persoalan yang terjadi sangat sederhana.

 

“Kan ada urusan wajib, prioritas dan urgensi. Semua disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Kalau nanti uang sudah ada, tidak diminta pun akan dikasih,” ujar Giri Prasta.

Baca Juga:  Hakim PN Gianyar yang Bayari Denda Pedagang Arak Dimutasi ke Singaraja

 

Bupati asal Desa Pelaga, Petang, itu mengungkapkan, di Kabupaten Badung pendidikan adalah prioritas.

 

Dalam APBD Badung pendidikan mendapat porsi 20 persen dari total anggaran daerah.

 

Hal itu sebagai bentuk keseriusan Pemkab Badung memperhatikan pendidikan.

 

“Tapi, untuk saat ini paling tidak operasional dan upah pegawai dulu (yang diutamakan),” tukasnya.

 

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua BMPS Kabupaten Badung Wayan Retha menyebut subsidi pembiyayan pendidikan yang dulunya diberiakan Pemkab Badung kini mandek.

Apalagi sekarang SMA menjadi wewenanga Pemprov Bali. Menurutnya, sekolah swasta tidak hanya mitra pemerintah, tapi juga aset dari negara yang wajib diperhatikan.

Dijelaskan Retha, setiap tahun sekolah swasta juga mengalami kekurangan murid. Bahkan, ada 10 SMP swasta yang saat ini sedang sakit.

“Belum lagi SMA swasta di Badung yang kembang kempis,” tukasnya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Badung Putu Parwata mengungkapkan, sumber utama operasional sekolah swasta adalah penerimaan SPP. Dalam kondisi tersebut diperlukan peran pemerintah.

Baca Juga:  Wabup Suiasa Pantau Pelaksanaan Vaksinasi Sulinggih dan Tokoh Agama

Pihaknya akan merancang regulasi serta rekomendasi untuk bisa melakukan subsidi kepada sekolah swasta. “Sehingga nantinya pemerintah tidak ragu lagi dalam membantu sekolah swasta ini,” kata Parwata.

Kendati demikian, politikus asal Dalung, Kuta Utara, itu mengingatkan sekolah tetap menjaga kualitas, sehingga bisa eksis. Salah satu caranya memanfaatkan kecanggihan teknologi .

Sementara itu, Sekda Badung Wayan Adi Arnawa mengatakan, Pemerintah Kabupaten Badung sangat memberikan ruang bagi sekolah swasta dengan mendorong memberikan stimulus kepada sekolah swasta melalui APBD.

Terkait adanya bantuan agar tetap berlanjut, Adi Arnawa menyatakan untuk saat ini belum bisa, karena melihat kondisi celah fiskal yang tidak memungkinkan. Saat ini pemerintah masih melakukan pemenuhan biaya operasional.

Setelah itu tertutupi, pemerintah akan tetap hadir membantu sekolah swasta.


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/