alexametrics
25.4 C
Denpasar
Thursday, July 7, 2022

Realisasi Belanja Tak Terduga untuk Tangani Covid-19 Tembus Rp 19,8 M

SINGARAJA – Realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) selama masa pandemi covid-19, kini telah mencapai Rp 19,8 miliar.

Realisasi belanja itu berkaitan dengan kebutuhan pencegahan dan penanganan covid-19 yang digunakan dalam kurun waktu Maret hingga Mei lalu.

Data di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Buleleng, total dana BTT yang dipasang saat refocusing anggaran mencapai Rp 57 miliar.

Dana itu dipasang pada Maret lalu, sesuai kesepakatan antara Badan Anggaran DPRD Buleleng dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Buleleng.

Kepala BPKPD Buleleng Gede Sugiartha Widiada mengatakan, saat ini baru beberapa instansi saja yang mencairkan dana tersebut.

Di antaranya Dinas Kesehatan Buleleng, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Buleleng, Dinas Ketahangan Pangan dan Perikanan (DKPP) Buleleng, Dinas Sosial Buleleng, Satuan Polisi Pamong Praja Buleleng, RSUD Buleleng, dan Kecamatan Tejakula.

Dinas Kesehatan misalnya. Instansi ini tercatat tiga kali mengajukan pencairan dana BTT, dengan total realisasi Rp 6,01 miliar.

Dana itu digunakan untuk pengadaan alat-alat kesehatan di RS Pratama Giri Emas, pengadaan alat rapid test, serta pembelian alat pelindung diri (APD).

Sementara BPBD Buleleng mengajukan 4 kali pencairan dana, dengan total realisasi Rp 4,15 miliar.

Dana itu digunakan untuk pengadaan masker kain yang dibagikan melalui kecamatan, pengadaan disinfektan, hingga bantuan pangan bagi masyarakat Desa Bondalem selama karantina wilayah.

Dinas Sosial Buleleng juga mengajukan pencairan dana sebanyak 4 tahap, dengan nilai total Rp 5,64 miliar.

Seluruh dana itu digunakan untuk program Jaring Pengaman Sosial (JPS), baik itu program Bantuan Sosial Tunai (BST) maupun bantuan sembako.

Sat Pol PP Buleleng juga tercatat mengajukan 2 kali pencairan dana dengan total Rp 3,6 miliar. Dana itu digunakan untuk penjemputan pekerja migran, karantina, hingga sewa kamar dan akomodasi wisata selama karantina dilakukan.

Selanjutnya, RSUD Buleleng mengajukan sekali pencairan senilai Rp 1,2 miliar yang digunakan untuk biaya operasional tim medis dan pengobatan pasien covid di RS Pratama Giri Emas.

Kemudian DKPP Buleleng mengajukan dua kali pencairan dengan nilai Rp 1,13 miliar untuk insentif sembako bagi para relawan serta program penguatan ekonomi. Serta terakhir Kecamatan Tejakula mencairkan Rp 80 juta untuk operasional masa karantina wilayah di Desa Bondalem.

“Sementara itu penggunaannya. Kemungkinan masih bisa bertambah lagi. Karena beberapa instansi kan secara berkala mengajukan.

Misalnya Dinkes itu kalau rapid test­ dan APD sudah mau habis, mengajukan lagi untuk pembelian. Begitu juga RSUD, kalau obat-obatan untuk pasien covid sudah berkurang, diajukan lagi,” kata Sugiartha.

Lebih lanjut Sugiartha mengatakan, dari total dana sebesar Rp 22,29 miliar yang telah direalisasikan, tak seluruhnya habis digunakan.

Sejumlah instansi mengembalikan sisa anggaran yang masih bisa digunakan. “Total dana yang dikembalikan itu Rp 2,45 miliar. Jadi total dana riil yang digunakan itu Rp 19,8 miliar.

Kurang lebih sudah 34,73 persen dari total dana BTT yang dipasang saat refocusing anggaran,” kata Sugiartha.



SINGARAJA – Realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) selama masa pandemi covid-19, kini telah mencapai Rp 19,8 miliar.

Realisasi belanja itu berkaitan dengan kebutuhan pencegahan dan penanganan covid-19 yang digunakan dalam kurun waktu Maret hingga Mei lalu.

Data di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Buleleng, total dana BTT yang dipasang saat refocusing anggaran mencapai Rp 57 miliar.

Dana itu dipasang pada Maret lalu, sesuai kesepakatan antara Badan Anggaran DPRD Buleleng dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Buleleng.

Kepala BPKPD Buleleng Gede Sugiartha Widiada mengatakan, saat ini baru beberapa instansi saja yang mencairkan dana tersebut.

Di antaranya Dinas Kesehatan Buleleng, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Buleleng, Dinas Ketahangan Pangan dan Perikanan (DKPP) Buleleng, Dinas Sosial Buleleng, Satuan Polisi Pamong Praja Buleleng, RSUD Buleleng, dan Kecamatan Tejakula.

Dinas Kesehatan misalnya. Instansi ini tercatat tiga kali mengajukan pencairan dana BTT, dengan total realisasi Rp 6,01 miliar.

Dana itu digunakan untuk pengadaan alat-alat kesehatan di RS Pratama Giri Emas, pengadaan alat rapid test, serta pembelian alat pelindung diri (APD).

Sementara BPBD Buleleng mengajukan 4 kali pencairan dana, dengan total realisasi Rp 4,15 miliar.

Dana itu digunakan untuk pengadaan masker kain yang dibagikan melalui kecamatan, pengadaan disinfektan, hingga bantuan pangan bagi masyarakat Desa Bondalem selama karantina wilayah.

Dinas Sosial Buleleng juga mengajukan pencairan dana sebanyak 4 tahap, dengan nilai total Rp 5,64 miliar.

Seluruh dana itu digunakan untuk program Jaring Pengaman Sosial (JPS), baik itu program Bantuan Sosial Tunai (BST) maupun bantuan sembako.

Sat Pol PP Buleleng juga tercatat mengajukan 2 kali pencairan dana dengan total Rp 3,6 miliar. Dana itu digunakan untuk penjemputan pekerja migran, karantina, hingga sewa kamar dan akomodasi wisata selama karantina dilakukan.

Selanjutnya, RSUD Buleleng mengajukan sekali pencairan senilai Rp 1,2 miliar yang digunakan untuk biaya operasional tim medis dan pengobatan pasien covid di RS Pratama Giri Emas.

Kemudian DKPP Buleleng mengajukan dua kali pencairan dengan nilai Rp 1,13 miliar untuk insentif sembako bagi para relawan serta program penguatan ekonomi. Serta terakhir Kecamatan Tejakula mencairkan Rp 80 juta untuk operasional masa karantina wilayah di Desa Bondalem.

“Sementara itu penggunaannya. Kemungkinan masih bisa bertambah lagi. Karena beberapa instansi kan secara berkala mengajukan.

Misalnya Dinkes itu kalau rapid test­ dan APD sudah mau habis, mengajukan lagi untuk pembelian. Begitu juga RSUD, kalau obat-obatan untuk pasien covid sudah berkurang, diajukan lagi,” kata Sugiartha.

Lebih lanjut Sugiartha mengatakan, dari total dana sebesar Rp 22,29 miliar yang telah direalisasikan, tak seluruhnya habis digunakan.

Sejumlah instansi mengembalikan sisa anggaran yang masih bisa digunakan. “Total dana yang dikembalikan itu Rp 2,45 miliar. Jadi total dana riil yang digunakan itu Rp 19,8 miliar.

Kurang lebih sudah 34,73 persen dari total dana BTT yang dipasang saat refocusing anggaran,” kata Sugiartha.



Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/