alexametrics
26.8 C
Denpasar
Sunday, May 29, 2022

MDA Bali Minta Lembaga Adat Tak Berpolitik Praktis

GIANYAR- Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali mewanti-wanti agar seluruh lembaga adat di Bali agar tidak terlibat politik praktis saat hajatan pemilu.

 

Terlebih lembaga adat banyak yang menyampaikan kebulatan tekad saat mendukung salah satu pasangan calon (paslon) dalam pemilu.

 

 

Bendesa Agung Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet menjelaskan bahwa adanya deklarasi kebulatan tekad dalam mendukung salah satu paslon yang biasanya dilakukan saat pilkada atau pemilu sah-sah saja dilakukan.

 

Hanya saja jangan sampai membawa lembaga adat. Sebab dari segi etika, menurutnya hal itu tidak dibenarkan.

 

“Kalau dukung mendukung secara individu sah-sah saja. Tapi jangan sampai membawa lembaga adat,” tegasnya, Jumat (10/9) usai mengikuti acara Bawaslu Bali di Rumah Luwih, Desa Lebih, Kecamatan Gianyar.

Baca Juga:  MDA Tak Kukuhkan Bandesa Mas, Subawa: Desa Adat Bukan Partai Politik

 

Ida Sukahet mengatakan masih ada cara dan jalan yang lebih etis jika ingin mendukung paslon.

 

Menurutnya, berpartisipasi dalam pesta demokrasi untuk pemimpin yang baik boleh dilakukan siapa saja.

 

Namun, tetap harus memperhatikan rambu-rambu yang ada. “Kalau kebulatan tekad untuk memilih paslon itu dari individu krama-nya ya silahkan. Dan dalam UU pemilu kan sudah ada, kampanye seperti apa saja yang boleh dan tidak boleh,” imbuhnya.

 

Maka dari itu, MDA harus mempelopori agar tidak ada pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Karena kelancaran dan kesuksesan Pemilu merupakan tanggungjawab bersama.

 

“Agar pilkada berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, kalau bisa tanpa pelanggaran, apalagi money politic, dan black campaign. Beda pilihan boleh setelah pemilu selesai kami bersatu lagi,” terangnya.

Baca Juga:  Operasi 2 Jam, Petugas Jaring Belasan Pelanggar Prokes di Klungkung

 

Lebih lanjut dirinya mengatakan untuk mengantisipasi adanya pelanggaran pemilu yang menyangkut lembaga adat, maka saat menjelang Pilkada maupun Pemilu, MDA Provinsi Bali akan menggelar paruman atau rapat terlebih dahulu.

 

Tentu paruman digelar bertujuan untuk menyamankan persepsi dalam mensukseskan pilkada.

 

“Kami minta dulu kesadarannya, kami ingatkan pada Bendesa agar independen secara lembaga,” ungkapnya.

Jangan sampai, adat dibeli untuk kepentingan partai atau apapun.

 

“Kalau mau mendukung paslon ada banyak cara yang lebih etis, jangan memakai desa adat, hindari itu,” pungkasnya.


GIANYAR- Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali mewanti-wanti agar seluruh lembaga adat di Bali agar tidak terlibat politik praktis saat hajatan pemilu.

 

Terlebih lembaga adat banyak yang menyampaikan kebulatan tekad saat mendukung salah satu pasangan calon (paslon) dalam pemilu.

 

 

Bendesa Agung Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet menjelaskan bahwa adanya deklarasi kebulatan tekad dalam mendukung salah satu paslon yang biasanya dilakukan saat pilkada atau pemilu sah-sah saja dilakukan.

 

Hanya saja jangan sampai membawa lembaga adat. Sebab dari segi etika, menurutnya hal itu tidak dibenarkan.

 

“Kalau dukung mendukung secara individu sah-sah saja. Tapi jangan sampai membawa lembaga adat,” tegasnya, Jumat (10/9) usai mengikuti acara Bawaslu Bali di Rumah Luwih, Desa Lebih, Kecamatan Gianyar.

Baca Juga:  Parade Ogoh-ogoh Mendadak Ditiadakan, Pemuda Buleleng Kecewa

 

Ida Sukahet mengatakan masih ada cara dan jalan yang lebih etis jika ingin mendukung paslon.

 

Menurutnya, berpartisipasi dalam pesta demokrasi untuk pemimpin yang baik boleh dilakukan siapa saja.

 

Namun, tetap harus memperhatikan rambu-rambu yang ada. “Kalau kebulatan tekad untuk memilih paslon itu dari individu krama-nya ya silahkan. Dan dalam UU pemilu kan sudah ada, kampanye seperti apa saja yang boleh dan tidak boleh,” imbuhnya.

 

Maka dari itu, MDA harus mempelopori agar tidak ada pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Karena kelancaran dan kesuksesan Pemilu merupakan tanggungjawab bersama.

 

“Agar pilkada berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, kalau bisa tanpa pelanggaran, apalagi money politic, dan black campaign. Beda pilihan boleh setelah pemilu selesai kami bersatu lagi,” terangnya.

Baca Juga:  MDA Tak Kukuhkan Bandesa Mas, Subawa: Desa Adat Bukan Partai Politik

 

Lebih lanjut dirinya mengatakan untuk mengantisipasi adanya pelanggaran pemilu yang menyangkut lembaga adat, maka saat menjelang Pilkada maupun Pemilu, MDA Provinsi Bali akan menggelar paruman atau rapat terlebih dahulu.

 

Tentu paruman digelar bertujuan untuk menyamankan persepsi dalam mensukseskan pilkada.

 

“Kami minta dulu kesadarannya, kami ingatkan pada Bendesa agar independen secara lembaga,” ungkapnya.

Jangan sampai, adat dibeli untuk kepentingan partai atau apapun.

 

“Kalau mau mendukung paslon ada banyak cara yang lebih etis, jangan memakai desa adat, hindari itu,” pungkasnya.


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/