alexametrics
24.8 C
Denpasar
Saturday, August 13, 2022

PT ABS Abaikan Panggilan Dinas Lingkuhan Hidup Buleleng

SINGARAJA– Pengelola peternakan babi skala besar di Desa Bila, PT. Anugerah Bersama Sukses (ABS) tak memenuhi panggilan alias mangkir dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Buleleng.

Pemerintah sengaja memanggil pengelola perusahaan, terkait tindaklanjut sanksi administrasi yang dijatuhkan pemerintah pada Maret 2020 lalu.

Terutama yang terkait pengelolaan limbah di peternakan setempat.

Semestinya pengelola peternakan harus hadir di DLH Buleleng pada Senin (11/5) lalu. Saat itu pengelola meminta agar pertemuan diundur. Karena pihak yang diberikan mandat hadir dalam pertemuan, dalam kondisi sakit. Sehingga pertemuan diundur Selasa (12/5) hari ini.

Namun kemarin, hingga pukul 12.00 siang, pengelola peternakan tak kunjung datang ke DLH.

Selain itu tak ada penjelasan mengapa mereka tak hadir. Alhasil, pemerintah berencana menempuh proses pro justitia, dalam proses pembinaan sanksi administrasi di perusahaan tersebut.

Baca Juga:  Ini yang Dikeluhkan Warga; Populasi Nyamuk dan Lalat Naik Drastis

Pihak DLH mengklaim, pemanggilan itu dilakukan karena ada fakta yang tak disampaikan pada pemerintah. “Sebelumnya kami sudah komunikasi via WA. Dikatakan tidak ada lagi aktivitas peternakan. Ternyata kami cek hari Jumat (8/5) kemarin, masih ada babi 35 ekor. Sehingga kami putuskan lakukan pemanggilan,” kata Kabid Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Buleleng, Cok Adithya Wira Putra,.

Lebih lanjut Cok menjelaskan, PT. ABS dijatuhi sanksi pada Maret lalu, karena lalai dalam kewajibannya dalam pengelolaan limbah. Baik limbah padat maupun limbah cair.

Sebenarnya, kata Cok, perusahaan sudah memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Namun izin pembuangan air limbah, hingga kini belum dikantongi perusahaan. Selain itu pengelola juga tak menyetor laporan yang mestinya wajib disampaikan tiap bulan.

Baca Juga:  Babi PT ABS Mati Bergelimpangan, Tebar Bau Busuk, Warga Bila Mengungsi

Terhadap mangkirnya pengelola peternakan, pihak DLH menyatakan segera melakukan pemanggilan secara pro justitia lewat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Itu pun pemerintah masih memberi kelonggaran, tiga kali pemanggilan oleh PPNS. Bila masih mangkir, maka pemerintah akan menyegel peternakan tersebut.

“Sebenarnya batas penyelesaian sanksi administrasinya kan sampai 8 Maret. Kalau terus tidak memenuhi pemanggilan PPNS, kami akan buat kajian untuk penyegelan. Biar tidak ada kesan DLH lalai dalam penanganan limbah di sana,” tukasnya.



SINGARAJA– Pengelola peternakan babi skala besar di Desa Bila, PT. Anugerah Bersama Sukses (ABS) tak memenuhi panggilan alias mangkir dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Buleleng.

Pemerintah sengaja memanggil pengelola perusahaan, terkait tindaklanjut sanksi administrasi yang dijatuhkan pemerintah pada Maret 2020 lalu.

Terutama yang terkait pengelolaan limbah di peternakan setempat.

Semestinya pengelola peternakan harus hadir di DLH Buleleng pada Senin (11/5) lalu. Saat itu pengelola meminta agar pertemuan diundur. Karena pihak yang diberikan mandat hadir dalam pertemuan, dalam kondisi sakit. Sehingga pertemuan diundur Selasa (12/5) hari ini.

Namun kemarin, hingga pukul 12.00 siang, pengelola peternakan tak kunjung datang ke DLH.

Selain itu tak ada penjelasan mengapa mereka tak hadir. Alhasil, pemerintah berencana menempuh proses pro justitia, dalam proses pembinaan sanksi administrasi di perusahaan tersebut.

Baca Juga:  Bandara Buleleng Batal, Sugawa : Luhut Terlalu Cepat Beri Informasi

Pihak DLH mengklaim, pemanggilan itu dilakukan karena ada fakta yang tak disampaikan pada pemerintah. “Sebelumnya kami sudah komunikasi via WA. Dikatakan tidak ada lagi aktivitas peternakan. Ternyata kami cek hari Jumat (8/5) kemarin, masih ada babi 35 ekor. Sehingga kami putuskan lakukan pemanggilan,” kata Kabid Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Buleleng, Cok Adithya Wira Putra,.

Lebih lanjut Cok menjelaskan, PT. ABS dijatuhi sanksi pada Maret lalu, karena lalai dalam kewajibannya dalam pengelolaan limbah. Baik limbah padat maupun limbah cair.

Sebenarnya, kata Cok, perusahaan sudah memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Namun izin pembuangan air limbah, hingga kini belum dikantongi perusahaan. Selain itu pengelola juga tak menyetor laporan yang mestinya wajib disampaikan tiap bulan.

Baca Juga:  Babi PT ABS Mati Bergelimpangan, Tebar Bau Busuk, Warga Bila Mengungsi

Terhadap mangkirnya pengelola peternakan, pihak DLH menyatakan segera melakukan pemanggilan secara pro justitia lewat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Itu pun pemerintah masih memberi kelonggaran, tiga kali pemanggilan oleh PPNS. Bila masih mangkir, maka pemerintah akan menyegel peternakan tersebut.

“Sebenarnya batas penyelesaian sanksi administrasinya kan sampai 8 Maret. Kalau terus tidak memenuhi pemanggilan PPNS, kami akan buat kajian untuk penyegelan. Biar tidak ada kesan DLH lalai dalam penanganan limbah di sana,” tukasnya.


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/