alexametrics
25.8 C
Denpasar
Friday, May 27, 2022

Desak Dimudahkan Dapat Solar, Nelayan Jembrana Ancam Demo

NEGARA – Nelayan di Jembrana mengancam akan melakukan demonstrasi. Itu terkait masih kesulitan mendapat solar bersubsidi. Penyebabnya, birokrasi mendapat rekomendasi pembelian solar bersubsidi masih rumit. Terutama kapal yang memiliki kapasitas di atas 10 GT hingga 30 GT.

 

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jembrana I Made Widanayasa mengatakan, keluhan nelayan tersebut sudah sering disampaikan karena membuat nelayan tidak bisa melaut. Bahkan, sudah terjadi sejak 2017, disebabkan proses pembuatan dokumen perizinan sejak saat itu belum selesai maka nelayan menggunakan solar non subsidi.

 

“Sebenarnya masalah lama, dimulai setelah pengukuran kapal dan pembuatan izinnya, tapi sejak tahun 2017 sampai sekarang proses penyelesaian belum,” ungkapanya.

 

Mengenai pengukuran ulang kapal juga mendapat protes dari nelayan. Karena setelah pengukuran ulang oleh Syahbandar, kapal yang sebelumnya dibawah 30 GT menjadi diatas 30 GT. Padahal, kapal yang diukur ulang hanya merubah bentuk dan tampilan, tanpa menambah kapasitas. Karena dianggap sudah menaikkan kapasitas, sehingga harus mengurus izin ke pemerintah pusat.

Baca Juga:  Gelombang di Selat Bali Bisa Capai 4 Meter, BMKG Imbau Warga Waspada

 

“Karena masalah ini sampai sekarang belum selesai masalahnya,” ungkapnya.

 

Berdasarkan pengukuran kapal yang baru, di Jembrana sekitar 40 persen yang berkapasitas diatas 30 GT, sehingga pengurusan izin ke pusat dan tidak mendapat jatah solar bersubsidi, tetapi solar industri. Sehingga nelayan juga protes, karena nelayan berharap tetap mendapat solar bersubsidi seperti sebelumnya.

 

Karena permasalahan ukuran ini belum selesai, Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) juga tidak dapat diproses. Karena tidak ada dokumen kapal tersebut, pihak yang berwenang mengeluarkan rekomendasi pembelian solar bersubsidi tidak bisa mengeluarkan, khususnya bagi kapal dibawah 30 GT. 

 

Widanayasa menjelaskan, dalam mendapat dokumen izin agar mendapat rekomendasi pembelian solar bersubsidi yang dibutuhkan untuk kapal berkapasitas 10 GT hingga 30 GT ke dinas provinsi. Sedangkan sampai saat ini proses SIUP dan SIPI juga belum selesai.

 

“Kalau dibawah 10 GT, dalam aturan menteri disebut nelayan tradisional. Tidak wajib pakai SIUP dan SIPI, cukup menggunakan kartu PAS yang terdaftar di dinas perikanan kabupaten,” ungkapnya.

Baca Juga:  Kadisdikpora Ingatkan PPDB Masih Rawan Bullying dan Pungli

 

Menurutnya, HNSI sebenarnya sudah berusaha menyelesaikan masalah ini ke tingkat provinsi, namun hingga saat ini belum ada keputusan. Akibatnya, nelayan masih tetap kesulitan mendapat rekomendasi karena dokumen perizinan belum dimiliki. 

 

“Nelayan rencananya mau aksi demo, sekarang kami upayakan agar mengutamakan dialog agar tidak menimbulkan kerumunan,” terangnya.

 

Kepala Dinas Kelautan, Perikanan Dan Perhubungan Jembrana Made Dwi Maharimbawa mengatakan, terikat dengan aturan terkait pemberian rekomendasi pembelian solar bersubsidi bagi nelayan memang harus mengantongi rekomendasi dari dinas. Tetapi nelayan juga harus melengkapi izin yang diperlukan.

 

Sepanjang diperbolehkan oleh aturan, pihaknya siap mengeluarkan rekomendasi pembelian solar bersubsidi. 

 

“Kalau dokumennya belum lengkap, kami tidak berani memberikan rekomendasi,” ujarnya.

 

Menurutnya, pemerintah provinsi sebenarnya sudah mengimbau nelayan agar menyiapkan dokumen persyaratan dan mengurus secara kolektif agar lebih mudah dan cepat ke provinsi. Namun karena masih ada dokumen yang belum dilengkapi nelayan, masih tersendat.


NEGARA – Nelayan di Jembrana mengancam akan melakukan demonstrasi. Itu terkait masih kesulitan mendapat solar bersubsidi. Penyebabnya, birokrasi mendapat rekomendasi pembelian solar bersubsidi masih rumit. Terutama kapal yang memiliki kapasitas di atas 10 GT hingga 30 GT.

 

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jembrana I Made Widanayasa mengatakan, keluhan nelayan tersebut sudah sering disampaikan karena membuat nelayan tidak bisa melaut. Bahkan, sudah terjadi sejak 2017, disebabkan proses pembuatan dokumen perizinan sejak saat itu belum selesai maka nelayan menggunakan solar non subsidi.

 

“Sebenarnya masalah lama, dimulai setelah pengukuran kapal dan pembuatan izinnya, tapi sejak tahun 2017 sampai sekarang proses penyelesaian belum,” ungkapanya.

 

Mengenai pengukuran ulang kapal juga mendapat protes dari nelayan. Karena setelah pengukuran ulang oleh Syahbandar, kapal yang sebelumnya dibawah 30 GT menjadi diatas 30 GT. Padahal, kapal yang diukur ulang hanya merubah bentuk dan tampilan, tanpa menambah kapasitas. Karena dianggap sudah menaikkan kapasitas, sehingga harus mengurus izin ke pemerintah pusat.

Baca Juga:  Pasien Covid-19 Asal Sawan Meninggal, GTPP Catat 28 Angka Kematian

 

“Karena masalah ini sampai sekarang belum selesai masalahnya,” ungkapnya.

 

Berdasarkan pengukuran kapal yang baru, di Jembrana sekitar 40 persen yang berkapasitas diatas 30 GT, sehingga pengurusan izin ke pusat dan tidak mendapat jatah solar bersubsidi, tetapi solar industri. Sehingga nelayan juga protes, karena nelayan berharap tetap mendapat solar bersubsidi seperti sebelumnya.

 

Karena permasalahan ukuran ini belum selesai, Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) juga tidak dapat diproses. Karena tidak ada dokumen kapal tersebut, pihak yang berwenang mengeluarkan rekomendasi pembelian solar bersubsidi tidak bisa mengeluarkan, khususnya bagi kapal dibawah 30 GT. 

 

Widanayasa menjelaskan, dalam mendapat dokumen izin agar mendapat rekomendasi pembelian solar bersubsidi yang dibutuhkan untuk kapal berkapasitas 10 GT hingga 30 GT ke dinas provinsi. Sedangkan sampai saat ini proses SIUP dan SIPI juga belum selesai.

 

“Kalau dibawah 10 GT, dalam aturan menteri disebut nelayan tradisional. Tidak wajib pakai SIUP dan SIPI, cukup menggunakan kartu PAS yang terdaftar di dinas perikanan kabupaten,” ungkapnya.

Baca Juga:  Ngebut, Pickup Isi Sayuran Terguling Tabrak 2 Mobil Depan Pura Pulaki

 

Menurutnya, HNSI sebenarnya sudah berusaha menyelesaikan masalah ini ke tingkat provinsi, namun hingga saat ini belum ada keputusan. Akibatnya, nelayan masih tetap kesulitan mendapat rekomendasi karena dokumen perizinan belum dimiliki. 

 

“Nelayan rencananya mau aksi demo, sekarang kami upayakan agar mengutamakan dialog agar tidak menimbulkan kerumunan,” terangnya.

 

Kepala Dinas Kelautan, Perikanan Dan Perhubungan Jembrana Made Dwi Maharimbawa mengatakan, terikat dengan aturan terkait pemberian rekomendasi pembelian solar bersubsidi bagi nelayan memang harus mengantongi rekomendasi dari dinas. Tetapi nelayan juga harus melengkapi izin yang diperlukan.

 

Sepanjang diperbolehkan oleh aturan, pihaknya siap mengeluarkan rekomendasi pembelian solar bersubsidi. 

 

“Kalau dokumennya belum lengkap, kami tidak berani memberikan rekomendasi,” ujarnya.

 

Menurutnya, pemerintah provinsi sebenarnya sudah mengimbau nelayan agar menyiapkan dokumen persyaratan dan mengurus secara kolektif agar lebih mudah dan cepat ke provinsi. Namun karena masih ada dokumen yang belum dilengkapi nelayan, masih tersendat.


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/