alexametrics
25.9 C
Denpasar
Wednesday, May 25, 2022

Prihatin Kondisi Warga, Tamba Larang Sekolah Pungut SPP Sampai Seragam

NEGARA–Sikap kepala daerah untuk melarang adanya pungutan dan peniadaan kelengkapan sekolah saat Penerimaan Peserta  Didik  Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2021/2022 di Bali berlanjut.

Setelah sebelumnya Bupati Gianyar mengelurakan instruksi, langkah yang sama juga dilakukan Pemkab Jembrana.

Kali ini, Bupati Jembrana I Nengah Tamba juga secara resmi mengelurkan instruksi bupati (Inbup) Nomor 2335/ Dikpora/2021 tertanggal 12 Juli 2021.

Sesuai Inbup, bupati melarang pihak sekolah memungut pengadaan seragam dan perlengkapan sekolah. 

Sekolah juga tidak dibenarkan melakukan pungutan uang SPP, uang gedung dan pungutan komite lainnya untuk keperluan sekolah. 

Terkecuali, pada sekolah yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat. “Sekolah yang diselenggarakan kelompok masyarakat harapanya juga mengikuti instruksi,” terangnya.

Dalam Inbup disebutkan, pihak sekolah dilarang melakukan pengadaan/pembelian pakaian seragam wajib putih dan merah untuk SD, serta pakaian seragam putih dan biru untuk SMP.

Baca Juga:  Gagal Rehab Gedung SD dan SMP Sesuai Kontrak, Satu Rekanan Dipinalti
- Advertisement -

Kemudian sekolah juga tidak dibenarkan melakukan pengadaan atau pembelian pakaian seragam endek, batik, serrat pengadaan tas sekolah, pengadaan sepatu beserta kaos kaki.

Pengadaan pakaian seragam wajib putih dan merah untuk SD dan pakaian seragam putih dan biru untuk SMP serta seragam pramuka dilakukan sendiri oleh orang tua murid dan tidak harus baru, serta dapat menggunakan pakaian seragam layak pakai dalam kondisi bersih.

”Kita ingin ringankan beban masyarakat memasuki PPDB ini. Pakaian tidak harus baru, yang penting bersih. Kita utamakan kualitas pendidikan bukan seragamnya,”ujar Bupati Tamba.

Kebijakan ini menurutnya tidak hanya dimasa pandemi saja. Tidak ada instruksi kepada sekolah untuk melakukan pungutan seragam dan perlengkapan sekolah. 

Baca Juga:  Permohonan Ambulance Terbanyak dicari Pengguna Aplikasi JES Jembrana

Sehingga membebaskan dan tidak mengarahkan orang tua murid jika ada yang ingin membeli sendiri.

Sedangkan kepada sekolah swasta, bupati tetap mengimbau kebijakan internal diambil menyesuaikan dengan situasi pandemi covid-19. 

“Harapannya tetap menyesuaikan ya, dengan kondisi masyarakat saat ini . Jadi dikembalikan ke rumah tangga masing-masing,”imbuh Bupati Tamba.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Jembrana Ni Nengah Wartini mengatakan sudah merespon instruksi bupati tersebut dengan sosialisasi kepada masing-masing kepala sekolah SMP dan SD, serta pengawas sekolah.

“Kita sudah sampaikan instruksi bupati ini. Soal seragam, dinas tidak turut serta dan dilakukan sendiri oleh orang tua siswa bukan sekolah. Jadi tidak wajib baru yang penting bersih, bisa menggunakan pakaian saudaranya yang masih layak, tidak mesti baru,”jelas Nengah Wartini.

- Advertisement -

NEGARA–Sikap kepala daerah untuk melarang adanya pungutan dan peniadaan kelengkapan sekolah saat Penerimaan Peserta  Didik  Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2021/2022 di Bali berlanjut.

Setelah sebelumnya Bupati Gianyar mengelurakan instruksi, langkah yang sama juga dilakukan Pemkab Jembrana.

Kali ini, Bupati Jembrana I Nengah Tamba juga secara resmi mengelurkan instruksi bupati (Inbup) Nomor 2335/ Dikpora/2021 tertanggal 12 Juli 2021.

Sesuai Inbup, bupati melarang pihak sekolah memungut pengadaan seragam dan perlengkapan sekolah. 

Sekolah juga tidak dibenarkan melakukan pungutan uang SPP, uang gedung dan pungutan komite lainnya untuk keperluan sekolah. 

Terkecuali, pada sekolah yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat. “Sekolah yang diselenggarakan kelompok masyarakat harapanya juga mengikuti instruksi,” terangnya.

Dalam Inbup disebutkan, pihak sekolah dilarang melakukan pengadaan/pembelian pakaian seragam wajib putih dan merah untuk SD, serta pakaian seragam putih dan biru untuk SMP.

Baca Juga:  Tiga Desa di Tejakula Krisis Air, Ini Langkah Satgas Pengungsi...

Kemudian sekolah juga tidak dibenarkan melakukan pengadaan atau pembelian pakaian seragam endek, batik, serrat pengadaan tas sekolah, pengadaan sepatu beserta kaos kaki.

Pengadaan pakaian seragam wajib putih dan merah untuk SD dan pakaian seragam putih dan biru untuk SMP serta seragam pramuka dilakukan sendiri oleh orang tua murid dan tidak harus baru, serta dapat menggunakan pakaian seragam layak pakai dalam kondisi bersih.

”Kita ingin ringankan beban masyarakat memasuki PPDB ini. Pakaian tidak harus baru, yang penting bersih. Kita utamakan kualitas pendidikan bukan seragamnya,”ujar Bupati Tamba.

Kebijakan ini menurutnya tidak hanya dimasa pandemi saja. Tidak ada instruksi kepada sekolah untuk melakukan pungutan seragam dan perlengkapan sekolah. 

Baca Juga:  Disetujui Ortu Murid, SMAN 1 Sukawati Pungut Uang Marching Band Plus

Sehingga membebaskan dan tidak mengarahkan orang tua murid jika ada yang ingin membeli sendiri.

Sedangkan kepada sekolah swasta, bupati tetap mengimbau kebijakan internal diambil menyesuaikan dengan situasi pandemi covid-19. 

“Harapannya tetap menyesuaikan ya, dengan kondisi masyarakat saat ini . Jadi dikembalikan ke rumah tangga masing-masing,”imbuh Bupati Tamba.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Jembrana Ni Nengah Wartini mengatakan sudah merespon instruksi bupati tersebut dengan sosialisasi kepada masing-masing kepala sekolah SMP dan SD, serta pengawas sekolah.

“Kita sudah sampaikan instruksi bupati ini. Soal seragam, dinas tidak turut serta dan dilakukan sendiri oleh orang tua siswa bukan sekolah. Jadi tidak wajib baru yang penting bersih, bisa menggunakan pakaian saudaranya yang masih layak, tidak mesti baru,”jelas Nengah Wartini.


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/