JAKARTA, radarbali.id – Johnny G Plate, Menteri Kominfo RI menjelaskan masalah stunting saat ini sangat jarang diketahui oleh para orang tua terutama pasangan muda, padahal masalah gizi pada balita merupakan masalah kesehatan masyarakat yang masih tergolong tinggi di Indonesia, baik yang bersifat akut maupun kronis.
Untuk meminimalisasi prevalensi stunting di Indonesia, pemerintah melakukan berbagai intervensi gizi spesifik dan sensitif.
Stunting adalah kondisi kekurangan gizi pada bayi di 1.000 hari pertama kehidupan yang berlangsung lama dan menyebabkan terhambatnya perkembangan otak dan tumbuh kembang anak.
Karena mengalami kekurangan gizi menahun, bayi stunting tumbuh lebih pendek dari standar tinggi balita seumurannya.
Indonesia termasuk negara dengan prevalensi stunting kelima terbesar di dunia. Berdasarkan Data Survei Status Gizi Balita Indonesia (2019), angka prevalensi stunting di Indonesia adalah sebesar 27,67 persen dan masih di atas angka standar yang ditoleransi WHO yaitu di bawah 20 persen.
Oleh karena itu, percepatan penurunan stunting menjadi prioritas pembangunan yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Angka prevalensinya ditargetkan dapat diturunkan menjadi 14 persen di tahun 2024.
BKKBN dibantu Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan strategi komunikasi publik agar masyarakat memiliki kesadaran yang lebih baik mengenai isu terkait stunting dengan amplifikasi pesan kunci melalui ajakan, sosialisasi, maupun edukasi kepada target audiens seperti remaja perempuan, ibu hamil, pasangan suami-istri muda, serta masyarakat digital yang relevan.
Intervensi gizi spesifik terdiri dari berbagai program yang bertujuan untuk menanggulangi penyebab langsung masalah stunting, sementara intervensi gizi sensitif merupakan kelompok program yang bertujuan untuk menanggulangi berbagai penyebab tak langsung dari stunting.
Dijelaskan juga pesan kunci pencegahan stunting di Indonesia adalah sosialisasi terkait kehidupan 1.000 hari kehidupan untuk anak kepada ibu hamil dan pasutri muda melalui informasi edukatif terkait stunting.
Untuk keberhasilan program tersebut, memerlukan:
1) Koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting antara Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Kementerian Agama (Kemenag) untuk tercapainya target nasional prevalensi Stunting sebesar 14% pada tahun 2024,
2) Tersedianya layanan Intervensi Spesifik, dan
3) Tersedianya layanan Intervensi Sensitif pada Pemeriksaan Kesehatan dalam Tiga Bulan Pra Nikah sebagai Upaya Pencegahan Stunting dari Hulu kepada Calon Pengantin.
Strategi Kebijakan Publik Kominfo RI
Kominfo RI sebagai pilar kedua dalam kebijakan komunikasi publik menjelaskan masalah stunting saat ini sangat jarang diketahui oleh para orang tua terutama pasangan muda, padahal masalah gizi pada balita merupakan masalah kesehatan masyarakat yang masih tergolong tinggi di Indonesia, baik yang bersifat akut maupun kronis.
Untuk meminimalisasi prevalensi stunting di Indonesia, pemerintah melakukan berbagai intervensi gizi spesifik dan sensitif.
Strategi Komunikasi Publik Kominfo RI dalam rangka menanggapi isu stunting di Indonesia pada tahun 2022.
Dirjen Informasi Komunikasi Publik Usman Kansong menjelaskan dalam penyusunan strategi kebijakan Kominfo RI tersebut tidak terlepas dari leading sektor atau berkoordinasi dengan BKKBN .
Kearifan Lokal merupakan salah satu materi yang dapat digunakan dalam penyusunan strategi kebijakan publik pencegahan stunting di Indonesia.
“Pemanfaatan sumber daya alam lokal, berupa makanan lokal berfungsi meningkatkan nutrisi dan gizi masyarakat lokal seperti jagung di Gorontalo, sanitasi di Sukabumi sehingga peran pemerintah daerah sangat penting,” ujar Usman Kansong
Kominfo RI sangat mengharapkan kerja sama dan keterlibatan aktif dari seluruh pihak untuk bersama-sama mewujudkan Indonesia Emas 2045 “SDM Unggul dan Berkualitas” melalui upaya percepatan penurunan stunting.
Harapannya melalui program pendampingan, konseling, dan pemeriksaan kesehatan dalam tiga bulan pra nikah dapat berkontribusi sebagai upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia.
“Kami mohon untuk ikut bersama-sama berkoordinasi, bersinergi dan berkolaborasi dalam mendukung program ini,” harap Usman Kansong. (rba)
