alexametrics
29.8 C
Denpasar
Tuesday, May 17, 2022

OMG! Ternyata SE Gubernur Bali No. 06 Tahun 2021 Belum Disetujui Pusat

DENPASAR-Fakta mengejutkan terungkap terkait Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Desa/Kelurahan Dalam Tananan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali.

 

Ternyata, SE terbaru yang diterbitkan Gubernur Bali dan dirilis oleh Pemerintah Provinsi Bali, ini belum mendapat persetejuan dari pemerintah pusat alias masih dalam proses pengajuan.

 

Seperti diungkap salah satu keluarga penumpang maskapai asal Bali bernama Ayu Eka, Sabtu (13/3).

 

Dijelaskan, terungkapnya SE Gubernur Bali No.6/2021 belum disetujui pusat itu, adik kandungnya ditolak oleh petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Bandara Internasional Soekarno-Hatta (SHIA) Cengkareng.

 

Saat itu, adiknya yang hendak terbang dari Jakarta ke Denpasar, Bali diminta melakukan rapid test antigen ulang karena surat keterangan hasil rapid test antigen yang ditunjukkan adiknya ke petugas dinyatakan lewat ketentuan 1×24 jam.

 

Padahal sesuai SE terbaru (SE Nomor 06/2021) yang dikeluarkan Gubernur Bali, khususnya pada poin syarat bagi pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) yang akan masuk wilayah Bali, semua pelaku perjalanan wajib menunjukkan surat keterangan negatif hasil rapid test antigen maksimal 2×24 jam sebelum keberangkatan.

Baca Juga:  Kadisos Dewa Mahendra Rinci Realisasi Bansos Kemensos RI

 

Meski mengaku sudah menyampaikan kepada petugas bandara soal adanya SE baru (SE Gubernur Bali No.6/2021), petugas KKP Soekarno Hatta tetap tak mau menerima alasan dari calon penumpang dan tetap mengacu pada SE yang dikeluarkan oleh Satgas Nasional, bahwa bagi PPDN yang akan masuk ke wilayah Bali wajib menunjukkan surat keterangan negative hasil rapid test antigen maksimal 1×24 jam.

 

“Jadi karena acuan petugas berdasar SE yang diterbitkan Satgas Nasional, adik saya rugi karena harus melakukan swab antigen lagi untuk bisa terbang ke Bali,” terang Ayu Eka.

 

Bahkan, imbuh Ayu Eka, atas penolakan suket yang dialami adiknya, ia juga mengaku sempat menghubungi Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali melalui sambungan telepon.

 

Hasilnya kata Ayu Eka mengejutkan.

 

Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali menyatakan, bahwa syarat rapid test antigen masuk Bali 2×24 jam itu baru diajukan Gubernur Bali dan belum dapat persetujuan pusat. 

Baca Juga:  Ini Daftar RS di Bali Penyedia Rapid Test Antigen dan Harganya

 

“Jelas dengan adanya kasus yang demikian dan tidak jelasnya kebijakan dari pemerintah, tentu masyarakat awam dan khususnya para pelaku perjalanan yang tidak tahu dan akan banyak dirugikan,”tandasnya

 

Sementara itu, Sekretaris Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali, I Made Rentin menyatakan bahwa untuk syarat perjalanan masih mengacu pada SE Satgas Nasional Nomor 7 tahun 2021 tentang Perpanjangan Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019.

 

“Poin 5 (lima) itu kan hanya antigen yang di bandara yang berubah. Semula 1×24 jam

menjadi 2×24 jam. SE Satgas Nasional belum berubah dan masih 1×24 jam untuk antigen,” jelasnya  

 

Oleh karena itu, ia menyatakan, dengan belum dirubahnya SE Satgas Nasional, maka petugas di bandara tetap mengacu pada aturan yang lebih tinggi (SE Satgas Nasional) yang dikeluarkan pemerintah pusat yaitu maksimal 1×24 jam. “Semoga saja SE Satgas nasional segera dirubah sesuai kondisi riil kita di Bali,”tukas Rentin berharap. 

DENPASAR-Fakta mengejutkan terungkap terkait Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Desa/Kelurahan Dalam Tananan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali.

 

Ternyata, SE terbaru yang diterbitkan Gubernur Bali dan dirilis oleh Pemerintah Provinsi Bali, ini belum mendapat persetejuan dari pemerintah pusat alias masih dalam proses pengajuan.

 

Seperti diungkap salah satu keluarga penumpang maskapai asal Bali bernama Ayu Eka, Sabtu (13/3).

 

Dijelaskan, terungkapnya SE Gubernur Bali No.6/2021 belum disetujui pusat itu, adik kandungnya ditolak oleh petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Bandara Internasional Soekarno-Hatta (SHIA) Cengkareng.

 

Saat itu, adiknya yang hendak terbang dari Jakarta ke Denpasar, Bali diminta melakukan rapid test antigen ulang karena surat keterangan hasil rapid test antigen yang ditunjukkan adiknya ke petugas dinyatakan lewat ketentuan 1×24 jam.

 

Padahal sesuai SE terbaru (SE Nomor 06/2021) yang dikeluarkan Gubernur Bali, khususnya pada poin syarat bagi pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) yang akan masuk wilayah Bali, semua pelaku perjalanan wajib menunjukkan surat keterangan negatif hasil rapid test antigen maksimal 2×24 jam sebelum keberangkatan.

Baca Juga:  Jangan Coba-coba, di Bangli, Tak Pakai Masker Langsung Tes Antigen

 

Meski mengaku sudah menyampaikan kepada petugas bandara soal adanya SE baru (SE Gubernur Bali No.6/2021), petugas KKP Soekarno Hatta tetap tak mau menerima alasan dari calon penumpang dan tetap mengacu pada SE yang dikeluarkan oleh Satgas Nasional, bahwa bagi PPDN yang akan masuk ke wilayah Bali wajib menunjukkan surat keterangan negative hasil rapid test antigen maksimal 1×24 jam.

 

“Jadi karena acuan petugas berdasar SE yang diterbitkan Satgas Nasional, adik saya rugi karena harus melakukan swab antigen lagi untuk bisa terbang ke Bali,” terang Ayu Eka.

 

Bahkan, imbuh Ayu Eka, atas penolakan suket yang dialami adiknya, ia juga mengaku sempat menghubungi Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali melalui sambungan telepon.

 

Hasilnya kata Ayu Eka mengejutkan.

 

Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali menyatakan, bahwa syarat rapid test antigen masuk Bali 2×24 jam itu baru diajukan Gubernur Bali dan belum dapat persetujuan pusat. 

Baca Juga:  Terungkap! Klinik Rapid Test Antigen di Gilimanuk Bikin Kartel Harga

 

“Jelas dengan adanya kasus yang demikian dan tidak jelasnya kebijakan dari pemerintah, tentu masyarakat awam dan khususnya para pelaku perjalanan yang tidak tahu dan akan banyak dirugikan,”tandasnya

 

Sementara itu, Sekretaris Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali, I Made Rentin menyatakan bahwa untuk syarat perjalanan masih mengacu pada SE Satgas Nasional Nomor 7 tahun 2021 tentang Perpanjangan Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019.

 

“Poin 5 (lima) itu kan hanya antigen yang di bandara yang berubah. Semula 1×24 jam

menjadi 2×24 jam. SE Satgas Nasional belum berubah dan masih 1×24 jam untuk antigen,” jelasnya  

 

Oleh karena itu, ia menyatakan, dengan belum dirubahnya SE Satgas Nasional, maka petugas di bandara tetap mengacu pada aturan yang lebih tinggi (SE Satgas Nasional) yang dikeluarkan pemerintah pusat yaitu maksimal 1×24 jam. “Semoga saja SE Satgas nasional segera dirubah sesuai kondisi riil kita di Bali,”tukas Rentin berharap. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/