alexametrics
29.8 C
Denpasar
Sunday, May 22, 2022

Bantuan Subsidi Upah Bagi Pekerja dan Buruh Tabanan Masih Gabeng

TABANAN–Terkait bantuan subsidi upah (BSU) bagi pekerja dan buruh, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan hanya bisa menunggu keputusan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja.

Bahkan, meski Gubenur Bali Wayan Koster telah meminta peninjauan ulang terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah bagi pekerja/buruh dalam penanganan dampak coronavirus disease 2019 (Covid-19), namun kepastian BSU bagi buruh sebesar Rp 1 juta belum jelas alias gabeng.

Sesuai Peraturan Menteri, Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Bangli tidak masuk wilayah yang menerima bantuan subsidi upah (BSU).  

Sementara di Bali sendiri hanya ada 7 (tujuh) kabupaten/kota yang menerima bantuan (BSU) untuk wilayah yang menerapkan PPKM level tiga dan empat.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tabanan, I Putu Santika mengaku sampai saat ini belum ada informasi dari Kemenaker RI apakah para pekerja/buruh di Tabanan akan menerima bantuan BSU atau tidak.

Menurut Santika, pihaknya mengaku masih menunggu, kendati Gubernur Bali I Wayan Koster juga telah bersurat ke pusat pada 29 Juli 2021 lalu.

Memohon agar Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2021 yang jadi landasan hukum pelaksanaan BSU ditinjau kembali.

Baca Juga:  Duhhh..Nekat Curi Kabel di Perusahaan Sendiri, Empat Buruh Ditangkap
- Advertisement -

“Saya sudah berkoordinasi dengan Disnaker Provinsi Bali. Agar hal ini bisa diperjuangkan. Namun sampai saat ini belum ada informasi atau perkembangan lebih lanjut. Kami berharap bisa ditinjau kembali,” ungkap Santika, Jumat (13/8) kemarin.

Dia menyebutkan, realisasi program BSU yang dijalankan Kemenaker tersebut mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 15 Tahun 2021. Atau, instruksi penerapan PPKM yang pertama.

“Sesuai instruksi yang pertama itu, Tabanan masuk PPKM level dua. Sehingga otomatis pada saat Permenaker Nomor 16 Tahun 2021 tidak terdaftar sebagai wilayah penerapan PPKM darurat,” jelas Santika.

Meski demikian, pihaknya telah mengupayakan agar Tabanan memperoleh kesempatan yang sama dalam program subsidi tersebut.

“Tentu kami berharap memperoleh bantuan itu. Karena semua pekerja berharap demikian. Nilainya juga lumayan. Rp 1 juta untuk dua bulan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Tabanan Tony Hidayat menyebut pekerja yang akan menerima bantuan subsidi upah tersebut hanya pekerja yang didaftarkan oleh perusahaan sebagai peserta BP Jamsostek hingga per akhir Juni 2021.

Masing-masing pekerja yang sudah terverifikasi akan menerima dana transfer sebesar Rp 1 Juta yang dibayarkan pemerintah sekaligus selama dua bulan.

Baca Juga:  Pastikan Lahan Digarap Baik, Jokowi Janji Temui Warga Sumberklampok

“Jadi akan ditransfer ke rekening masing-masing penerima per Agustus ini,” ungkapnya.

Nah, khusus di Tabanan sendiri jika merujuk pada Peraturan Menteri Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 16 Tahun 2021 tersebut. Kabupaten Tabanan tidak masuk sebagai daftar wilayahnya yang melaksanakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 3 dan 4.

Sehingga bantuan subsidi upah tidak dapat diterima para pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan-perusahaan yang berada di Kabupaten Tabanan.

“Jadi di Bali sendiri hanya 7 Kabupaten/Kota yang mendapat bantuan tunai ini. Yakni Kabupaten Jembrana, Buleleng, Badung, Gianyar, Klungkung dan Bangli. Secara otomatis para pekerja/buruh yang bekerja di wilayah tersebut akan mendapat bantuan,” terangnya.

Sementara itu dari data BPJS Ketenagakerjaan Tabanan sebelumnya sampai dengan periode Maret 2021 pihaknya mencatat total jumlah perusahaan aktif yang ada sebanyak 1.077.

Kemudian peserta penerima upah formal yang aktif sebanyak 16.917 peserta dan peserta bukan penerima upah aktif (Informal) sebanyak 6.766 peserta.

Meski demikian ada sekitar 380 perusahaan di Tabanan macet menunggak pembayaran iuran BPJS. Dengan nilai total tunggakan iuran piutang plus denda sebesar Rp 3,6 miliar lebih.

- Advertisement -

TABANAN–Terkait bantuan subsidi upah (BSU) bagi pekerja dan buruh, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan hanya bisa menunggu keputusan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja.

Bahkan, meski Gubenur Bali Wayan Koster telah meminta peninjauan ulang terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah bagi pekerja/buruh dalam penanganan dampak coronavirus disease 2019 (Covid-19), namun kepastian BSU bagi buruh sebesar Rp 1 juta belum jelas alias gabeng.

Sesuai Peraturan Menteri, Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Bangli tidak masuk wilayah yang menerima bantuan subsidi upah (BSU).  

Sementara di Bali sendiri hanya ada 7 (tujuh) kabupaten/kota yang menerima bantuan (BSU) untuk wilayah yang menerapkan PPKM level tiga dan empat.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tabanan, I Putu Santika mengaku sampai saat ini belum ada informasi dari Kemenaker RI apakah para pekerja/buruh di Tabanan akan menerima bantuan BSU atau tidak.

Menurut Santika, pihaknya mengaku masih menunggu, kendati Gubernur Bali I Wayan Koster juga telah bersurat ke pusat pada 29 Juli 2021 lalu.

Memohon agar Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2021 yang jadi landasan hukum pelaksanaan BSU ditinjau kembali.

Baca Juga:  Catat! Wisatawan yang Singgah 14 Hari di Tiongkok Ditolak Masuk Bali

“Saya sudah berkoordinasi dengan Disnaker Provinsi Bali. Agar hal ini bisa diperjuangkan. Namun sampai saat ini belum ada informasi atau perkembangan lebih lanjut. Kami berharap bisa ditinjau kembali,” ungkap Santika, Jumat (13/8) kemarin.

Dia menyebutkan, realisasi program BSU yang dijalankan Kemenaker tersebut mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 15 Tahun 2021. Atau, instruksi penerapan PPKM yang pertama.

“Sesuai instruksi yang pertama itu, Tabanan masuk PPKM level dua. Sehingga otomatis pada saat Permenaker Nomor 16 Tahun 2021 tidak terdaftar sebagai wilayah penerapan PPKM darurat,” jelas Santika.

Meski demikian, pihaknya telah mengupayakan agar Tabanan memperoleh kesempatan yang sama dalam program subsidi tersebut.

“Tentu kami berharap memperoleh bantuan itu. Karena semua pekerja berharap demikian. Nilainya juga lumayan. Rp 1 juta untuk dua bulan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Tabanan Tony Hidayat menyebut pekerja yang akan menerima bantuan subsidi upah tersebut hanya pekerja yang didaftarkan oleh perusahaan sebagai peserta BP Jamsostek hingga per akhir Juni 2021.

Masing-masing pekerja yang sudah terverifikasi akan menerima dana transfer sebesar Rp 1 Juta yang dibayarkan pemerintah sekaligus selama dua bulan.

Baca Juga:  Alamak, Korban PHK di Buleleng Terancam Tak Tersentuh BLT Dana Desa

“Jadi akan ditransfer ke rekening masing-masing penerima per Agustus ini,” ungkapnya.

Nah, khusus di Tabanan sendiri jika merujuk pada Peraturan Menteri Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 16 Tahun 2021 tersebut. Kabupaten Tabanan tidak masuk sebagai daftar wilayahnya yang melaksanakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 3 dan 4.

Sehingga bantuan subsidi upah tidak dapat diterima para pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan-perusahaan yang berada di Kabupaten Tabanan.

“Jadi di Bali sendiri hanya 7 Kabupaten/Kota yang mendapat bantuan tunai ini. Yakni Kabupaten Jembrana, Buleleng, Badung, Gianyar, Klungkung dan Bangli. Secara otomatis para pekerja/buruh yang bekerja di wilayah tersebut akan mendapat bantuan,” terangnya.

Sementara itu dari data BPJS Ketenagakerjaan Tabanan sebelumnya sampai dengan periode Maret 2021 pihaknya mencatat total jumlah perusahaan aktif yang ada sebanyak 1.077.

Kemudian peserta penerima upah formal yang aktif sebanyak 16.917 peserta dan peserta bukan penerima upah aktif (Informal) sebanyak 6.766 peserta.

Meski demikian ada sekitar 380 perusahaan di Tabanan macet menunggak pembayaran iuran BPJS. Dengan nilai total tunggakan iuran piutang plus denda sebesar Rp 3,6 miliar lebih.


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/