SINGARAJA – Di saat ekonomi warga terguncang oleh pandemi Covid-19, anggaran kartu indonesia sehat (KIS) di Kabupaten Buleleng tahun 2022 malah berkurang drastis. Pemkab Buleleng dan Pemprov Bali hanya akan menganggarkan Rp 58,5 miliar.
Anggaran itu jauh lebih dari anggaran tahun 2021, yang mencapai Rp 114 miliar per tahun. Pengurangan biaya itu lataran pengurangan jumlah penerima KIS yang dibiayai pemerintah pada tahun 2022 mendatang.
Mengacu data pada Dinas Sosial Buleleng, tercatat ada 495.113 orang warga Buleleng yang memegang KIS. Dari ratusan orang itu, sebanyak 265.753 orang di antaranya tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Mereka yang tercantum dalam DTKS, dipastikan sebagai warga miskin.
Dalam data tersebut itu terungkap ada 229.360 orang warga Buleleng yang tidak tercantum dalam DTKS. Patut diduga ratusan ribu warga itu bukan warga miskin. Namun di sisi lain, ada 78.060 warga miskin, yang belum mengantongi KIS.
Kepala Dinas Sosial Buleleng I Putu Kariaman Putra mengatakan, pihaknya telah menyisir data penerima KIS. Hasilnya, ratusan ribu warga yang tidak tercantum dalam DTKS, akan diputus pembiayaannya oleh pemerintah daerah pada tahun 2022 mendatang.
“Sesuai dengan hasil rapat dengan pemerintah provinsi, mulai tahun depan pembiayaan KIS fokus untuk yang tercantum dalam DTKS. Supaya tepat sasaran. Kalau tidak tercantum dalam DTKS, tidak akan mendapat KIS,” tegas Kariaman kemarin (13/11).
Pada tahun 2022 mendatang, disebut ada 129.075 warga miskin yang membutuhkan KIS. Untuk membiayai KIS warga miskin itu, pemerintah membutuhkan biaya sebesar Rp 58,5 miliar dalam setahun.
Rencananya biaya itu akan ditanggung bersama oleh Pemkab Buleleng dan Pemprov Bali. Sebanyak Rp 23,41 miliar ditanggung oleh Pemprov Bali, sementara Rp 35,12 miliar sisanya ditanggung pemerintah kabupaten.
“Masih ada perbedaan data antara kami dengan provinsi. Menurut provinsi dalam setahun butuh Rp 44,96 miliar, sedangkan hitungan kami butuh Rp 58,54 miliar. Perbedaan data ini sedang kami koordinasikan dengan provinsi,” kata Kariaman.
Sekadar diketahui pada tahun 2022 mendatang, pemerintah berencana mengurangi jumlah kepesertaan KIS. Pemerintah menyatakan KIS hanya untuk warga miskin. Sehingga mulai tahun depan, hanya warga yang tercantum dalam DTKS yang mendapatkan KIS.
