alexametrics
28.7 C
Denpasar
Tuesday, July 5, 2022

Piutang Pasien Miskin Numpuk, Direksi RSUD Buleleng Usulkan Pemutihan

SINGARAJA– Jajaran direksi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Buleleng mengusulkan agar piutang dari pasien miskin diputihkan.

Munculnya usulan pemutihan itu, karena jumlah piutang di RS plat merah di buleleng ini numpuk alias menggunung.

Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Bali, hingga akhir November lalu jumlah piutang tak kurang dari Rp 600 juta. Itu berarti dalam sebulan ada rata-rata Rp 50 juta hingga Rp 55 juta piutang yang masuk dalam pembukuan RSUD Buleleng.

Dirut RSUD Buleleng dr. Putu Arya Nugraha, Sp.PD mengatakan, piutang itu berasal dari pasien yang berstatus tidak mampu.

Arya mengatakan direksi sudah berkomitmen tetap menerima pasien. Meski pasien berstatus tidak mampu dan tidak mengantongi jaminan kesehatan, direksi berpendapat mereka tetap berhak mendapat pelayanan terbaik.

“Rumah sakit ini kan milik daerah. Jadi bukan hanya memperhitungkan profit saja. Tapi pelayanan sosial pada masyarakat harus tetap dilakukan,” ujarnya.

Arya mengatakan direksi biasanya akan memberikan kelonggaran kebijakan. Mereka tetap diizinkan pulang, meski belum membayar biaya pengobatan. Direksi kemudian memberikan skema cicilan tanpa bunga pada keluarga pasien.

Dalam perjalanan, banyak pasien yang tak mampu membayar cicilan. Saat dicek secara faktual, pasien memang dalam kondisi tidak mampu. Pihak rumah sakit pun tak mungkin melakukan langkah-langkah yang belbih tegas, seperti penyitaan aset.

“Tim kami sudah lakukan survey, cek ke rumahnya, memang tidak mampu. Kalau asetnya disita, itu kan tidak menyelesaikan masalah. Sebenarnya kami juga ingin berusaha lewat CSR. Tapi dengan kondisi pandemi begini, pendapatan RSUD memang sangat tertekan. Saat ini opsi yang paling memungkinkan adalah melakukan pemutihan. Tapi prosesnya memang panjang,” katanya.

Opsi lain ialah menyiapkan skema lain. Seperti skema dana talangan. Karena faktanya banyak masyarakat miskin dan tidak memiliki jaminan kesehatan, membutuhkan perawatan medis.

“Memang perlu dipikirkan skema lain bagaimana agar mereka bisa bayar, dan tidak berutang ke RSUD. Karena kalau piutang menumpuk, bebannya akan kembali lagi ke pemerintah daerah,” tukas Arya. 



SINGARAJA– Jajaran direksi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Buleleng mengusulkan agar piutang dari pasien miskin diputihkan.

Munculnya usulan pemutihan itu, karena jumlah piutang di RS plat merah di buleleng ini numpuk alias menggunung.

Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Bali, hingga akhir November lalu jumlah piutang tak kurang dari Rp 600 juta. Itu berarti dalam sebulan ada rata-rata Rp 50 juta hingga Rp 55 juta piutang yang masuk dalam pembukuan RSUD Buleleng.

Dirut RSUD Buleleng dr. Putu Arya Nugraha, Sp.PD mengatakan, piutang itu berasal dari pasien yang berstatus tidak mampu.

Arya mengatakan direksi sudah berkomitmen tetap menerima pasien. Meski pasien berstatus tidak mampu dan tidak mengantongi jaminan kesehatan, direksi berpendapat mereka tetap berhak mendapat pelayanan terbaik.

“Rumah sakit ini kan milik daerah. Jadi bukan hanya memperhitungkan profit saja. Tapi pelayanan sosial pada masyarakat harus tetap dilakukan,” ujarnya.

Arya mengatakan direksi biasanya akan memberikan kelonggaran kebijakan. Mereka tetap diizinkan pulang, meski belum membayar biaya pengobatan. Direksi kemudian memberikan skema cicilan tanpa bunga pada keluarga pasien.

Dalam perjalanan, banyak pasien yang tak mampu membayar cicilan. Saat dicek secara faktual, pasien memang dalam kondisi tidak mampu. Pihak rumah sakit pun tak mungkin melakukan langkah-langkah yang belbih tegas, seperti penyitaan aset.

“Tim kami sudah lakukan survey, cek ke rumahnya, memang tidak mampu. Kalau asetnya disita, itu kan tidak menyelesaikan masalah. Sebenarnya kami juga ingin berusaha lewat CSR. Tapi dengan kondisi pandemi begini, pendapatan RSUD memang sangat tertekan. Saat ini opsi yang paling memungkinkan adalah melakukan pemutihan. Tapi prosesnya memang panjang,” katanya.

Opsi lain ialah menyiapkan skema lain. Seperti skema dana talangan. Karena faktanya banyak masyarakat miskin dan tidak memiliki jaminan kesehatan, membutuhkan perawatan medis.

“Memang perlu dipikirkan skema lain bagaimana agar mereka bisa bayar, dan tidak berutang ke RSUD. Karena kalau piutang menumpuk, bebannya akan kembali lagi ke pemerintah daerah,” tukas Arya. 



Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/