alexametrics
25.4 C
Denpasar
Wednesday, August 10, 2022

Digelontor Dana Rp95,54 Miliar, Pemkab Buleleng Genjot Proyek Pusat

SINGARAJA– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng berusaha menggenjot proyek-proyek yang dibiayai oleh pemerintah pusat.

Terutama sejumlah proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Apalagi dana yang digelontorkan pemerintah pusat, cukup besar.

Mengacu data dari Kementerian Keuangan, pada tahun 2022, Pemkab Buleleng menerima pembiayaan proyek senilai Rp 95,54 miliar.

Pembiayaan itu bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Hampir separonya, merupakan proyek yang berkaitan dengan bidang pendidikan. Ada pula yang berkaitan dengan kesehatan, air minum, sanitasi, perumahan, pariwisata, lingkungan hidup, serta jalan.

Selain itu pemerintah pusat juga mengucurkan DAK non fisik senilai Rp 314,19 miliar.

Dana itu diperuntukkan bagi Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Tunjangan Profesi Guru (TPG), bantuan operasional museum, bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana, pariwisata, serta ketahanan pangan.

 

Sekretaris Kabupaten Buleleng Gede Suyasa mengatakan, saat ini pihaknya berusaha mempercepat serapan realisasi DAK fisik pada tahun 2022.

Baca Juga:  Tertipu Agen Bodong, Mantan Chef Hotel asal Ubud Telantar 9 Hari di Singapura

Sebab realisasi DAK fisik, akan memberikan dorongan ekonomi di Kabupaten Buleleng. Semakin besar realisasi serapan anggaran, maka dampak ekonomi semkain besar.

“Minimal ada serapan tenaga kerja yang terserap di proyek-proyek fisik itu. Sehingga memberikan dampak ekonomi bagi daerah kita,” kata Suyasa yang ditemui di Gedung Unit IV Kantor Bupati Buleleng, Selasa (15/2).

Menurut Suyasa perencanaan proyek harus digenjot. Sebab kontrak proyek harus diunggah ke aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAM), paling lambat pada 21 Juli mendatang.

“Kalau melewati batas waktu itu, maka seluruh pembiayaan proyek akan dibebankan pada APBD. Makanya kami sekarang sedang mengatur strategi. Membahas semua kendala. Supaya semua kegiatan yang sumbernya dari DAK, kontraknya selesai pada 21 Juli 2022,” kata Suyasa.

Baca Juga:  BIN Bantu Pemkab Buleleng Lakukan Vaksinasi

Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Singaraja, Jordan berharap Pemkab Buleleng dapat merealisasikan DAK pada angka 90-95 persen.

Menurutnya, kendala utama yang dihadapi adalah koordinasi birokrasi. Hal itu harus dilakukan secara lebih cepat dan efektif, sehingga pemerintah dapat merealisasikan proyek sesuai target.

“Harus bisa memilah proses pengadaan. Mana yang harus dilakukan percepatan, mana yang bisa dilakukan lewat e-purchasing, mana yang dilakukan lewat penunjukan langsung. Semua harus sesuai aturan,” katanya.

Selain dari sisi perencanaan, ia juga meminta agar Pemkab Buleleng memerhatikan sisi pelaporan. Sebab selama ini realisasi fisik dan serapan anggaran di Buleleng terbilang tinggi.

Hanya saja pelaporan tidak dilakukan dengan cepat. Dampaknya proses review pekerjaan di Kementerian Keuangan juga menjadi lebih lama. 



SINGARAJA– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng berusaha menggenjot proyek-proyek yang dibiayai oleh pemerintah pusat.

Terutama sejumlah proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Apalagi dana yang digelontorkan pemerintah pusat, cukup besar.

Mengacu data dari Kementerian Keuangan, pada tahun 2022, Pemkab Buleleng menerima pembiayaan proyek senilai Rp 95,54 miliar.

Pembiayaan itu bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Hampir separonya, merupakan proyek yang berkaitan dengan bidang pendidikan. Ada pula yang berkaitan dengan kesehatan, air minum, sanitasi, perumahan, pariwisata, lingkungan hidup, serta jalan.

Selain itu pemerintah pusat juga mengucurkan DAK non fisik senilai Rp 314,19 miliar.

Dana itu diperuntukkan bagi Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Tunjangan Profesi Guru (TPG), bantuan operasional museum, bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana, pariwisata, serta ketahanan pangan.

 

Sekretaris Kabupaten Buleleng Gede Suyasa mengatakan, saat ini pihaknya berusaha mempercepat serapan realisasi DAK fisik pada tahun 2022.

Baca Juga:  Hibah Pariwisita Rp 13 M Masuk Penyidikan, Penetapan TSK Tunggu Waktu

Sebab realisasi DAK fisik, akan memberikan dorongan ekonomi di Kabupaten Buleleng. Semakin besar realisasi serapan anggaran, maka dampak ekonomi semkain besar.

“Minimal ada serapan tenaga kerja yang terserap di proyek-proyek fisik itu. Sehingga memberikan dampak ekonomi bagi daerah kita,” kata Suyasa yang ditemui di Gedung Unit IV Kantor Bupati Buleleng, Selasa (15/2).

Menurut Suyasa perencanaan proyek harus digenjot. Sebab kontrak proyek harus diunggah ke aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAM), paling lambat pada 21 Juli mendatang.

“Kalau melewati batas waktu itu, maka seluruh pembiayaan proyek akan dibebankan pada APBD. Makanya kami sekarang sedang mengatur strategi. Membahas semua kendala. Supaya semua kegiatan yang sumbernya dari DAK, kontraknya selesai pada 21 Juli 2022,” kata Suyasa.

Baca Juga:  Seluruh Sekolah di Buleleng Siap Gelar PTM Penuh

Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Singaraja, Jordan berharap Pemkab Buleleng dapat merealisasikan DAK pada angka 90-95 persen.

Menurutnya, kendala utama yang dihadapi adalah koordinasi birokrasi. Hal itu harus dilakukan secara lebih cepat dan efektif, sehingga pemerintah dapat merealisasikan proyek sesuai target.

“Harus bisa memilah proses pengadaan. Mana yang harus dilakukan percepatan, mana yang bisa dilakukan lewat e-purchasing, mana yang dilakukan lewat penunjukan langsung. Semua harus sesuai aturan,” katanya.

Selain dari sisi perencanaan, ia juga meminta agar Pemkab Buleleng memerhatikan sisi pelaporan. Sebab selama ini realisasi fisik dan serapan anggaran di Buleleng terbilang tinggi.

Hanya saja pelaporan tidak dilakukan dengan cepat. Dampaknya proses review pekerjaan di Kementerian Keuangan juga menjadi lebih lama. 


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/