alexametrics
25.4 C
Denpasar
Saturday, August 20, 2022

Fraksi Gerindra Sodok Gubernur Koster Soal Bonus Atlet PON

DENPASAR – Fraksi Partai Gerindra DPRD Bali menyodok Gubernur Bali Wayan Koster terkait bonus atlet Bali yang meraih medali PON di Papua 2021 lalu. Hal itu disampaikan Fraksi Partai Gerindra DPRD Bali dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Bali yang berlangsung di Gedung DPRD Provinsi Bali Senin (14/2). 

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Bali yakni I Ketut Juliarta mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Bali yang dipimpin Gubernur Wayan Koster tidak memotong bonus atlet. Sebaliknya, Fraksi Gerindra meminta agar Koster meningkatkan bonus untuk atlet duta Bali di ajang olah raga empat tahunan tersebut. 

  

Usulan itu tidak lepas dari munculnya polemik terkait penerimaan bonus atlet PON Bali yang dinilai rendah, bahkan dipotong pajak yang tinggi. 

Baca Juga:  Krama Desa Adat Intaran Kompak Tolak Terminal LNG, Geruduk Kantor Gubernur

 

“Kami Fraksi Gerindra memahami kondisi keuangan Pemprov Bali, tetapi bonus atlet adalah penghargaan bagi atlet yang telah berjuang mengharumkan nama Bali di tingkat nasional, dan masalah hak-hak atlet sudah diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan,” terangnya. 

 

Begitu pula, lanjut Juliarta, Pergub Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Bentuk dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Kepada Olahragawan dan Pelaku Olahraga Berprestasi, sudah mengatur tata cara pemberian bonus kepada atlet. 

 

Kepada Gubernur Bali, Wayan Koster pihaknya memohon kalaupun kemampuan Keuangan Daerah kita yang tidak mencukupi, mungkin  bisa dibayar dua kali tahun anggaran atau mohon pajaknya dibantu oleh Pemprov Bali.

Baca Juga:  Koster Umumkan Pergub, Tiga Bahan Plastik Ini Dilarang Dipakai Di Bali

 

“Agar tidak dibebankan kepada atlet,” kata dia.

Di sisi lain, Ketua DPD Gerindra Provinsi Bali Made Muliawan Arya alias De Gadjah membenarkan sikap Fraksi Partai Gerindra DPRD Bali tersebut. Jika anggaran tidak mencukupi untuk bonus atlet dalam satu tahun anggaran, dia meminta agar bisa diberikan dalam dua tahun anggaran.

“Sesuai Pergub, sebenarnya pembayaran binus atlet bisa dilakukan dalam dua tahun anggaran dan pajaknya agar dibantu oleh pemprov Bali, tidak dibebankan kepada atlet,” ujar pejabat yang juga Ketua Persatuan Tinju Amatir Indonesia Daerah Bali ini. 



DENPASAR – Fraksi Partai Gerindra DPRD Bali menyodok Gubernur Bali Wayan Koster terkait bonus atlet Bali yang meraih medali PON di Papua 2021 lalu. Hal itu disampaikan Fraksi Partai Gerindra DPRD Bali dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Bali yang berlangsung di Gedung DPRD Provinsi Bali Senin (14/2). 

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Bali yakni I Ketut Juliarta mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Bali yang dipimpin Gubernur Wayan Koster tidak memotong bonus atlet. Sebaliknya, Fraksi Gerindra meminta agar Koster meningkatkan bonus untuk atlet duta Bali di ajang olah raga empat tahunan tersebut. 

  

Usulan itu tidak lepas dari munculnya polemik terkait penerimaan bonus atlet PON Bali yang dinilai rendah, bahkan dipotong pajak yang tinggi. 

Baca Juga:  Gubernur Layangkan SP, Ini Jawaban Ksatria Tiga Ormas Besar di Bali

 

“Kami Fraksi Gerindra memahami kondisi keuangan Pemprov Bali, tetapi bonus atlet adalah penghargaan bagi atlet yang telah berjuang mengharumkan nama Bali di tingkat nasional, dan masalah hak-hak atlet sudah diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan,” terangnya. 

 

Begitu pula, lanjut Juliarta, Pergub Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Bentuk dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Kepada Olahragawan dan Pelaku Olahraga Berprestasi, sudah mengatur tata cara pemberian bonus kepada atlet. 

 

Kepada Gubernur Bali, Wayan Koster pihaknya memohon kalaupun kemampuan Keuangan Daerah kita yang tidak mencukupi, mungkin  bisa dibayar dua kali tahun anggaran atau mohon pajaknya dibantu oleh Pemprov Bali.

Baca Juga:  Gaji Tak Terbayar, Pekerja Pulang, Proyek Kampus Menteri Susi Mangkrak

 

“Agar tidak dibebankan kepada atlet,” kata dia.

Di sisi lain, Ketua DPD Gerindra Provinsi Bali Made Muliawan Arya alias De Gadjah membenarkan sikap Fraksi Partai Gerindra DPRD Bali tersebut. Jika anggaran tidak mencukupi untuk bonus atlet dalam satu tahun anggaran, dia meminta agar bisa diberikan dalam dua tahun anggaran.

“Sesuai Pergub, sebenarnya pembayaran binus atlet bisa dilakukan dalam dua tahun anggaran dan pajaknya agar dibantu oleh pemprov Bali, tidak dibebankan kepada atlet,” ujar pejabat yang juga Ketua Persatuan Tinju Amatir Indonesia Daerah Bali ini. 


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/