alexametrics
26.5 C
Denpasar
Monday, July 4, 2022

Antisipasi Warga Tercecer Program JKN, Desak Siapkan Dana Talangan

SINGARAJA – Komisi IV DPRD Buleleng mendesak pemerintah menyiapkan dana talangan. Dana tersebut harus ditempatkan di RSUD Buleleng.

Sehingga masyarakat Buleleng yang tak memiliki jaminan kesehatan, tetap mendapat pelayanan kesehatan yang memadai.

Hal itu terungkap saat Komisi IV DPRD Buleleng melakukan rapat dengar pendapat. Rapat itu dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Buleleng Luh Hesti Ranitasari.

Rapat dihadiri Kepala Dinas Sosial Buleleng Putu Kariaman Putra, Kepala Dinas Kesehatan Buleleng dr. IGN Mahapramana, dan Dirut RSUD Buleleng dr. Putu Arya Nugraha.

Dalam rapat itu, Ranitasari berharap pemerintah dapat menyiapkan dana talangan. Sebab fakta di lapangan, masih banyak masyarakat yang belum mengantongi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Apabila hal itu berlanjut, dikhawatirkan masyarakat miskin tak mendapat layanan kesehatan yang layak.

Rani mengaku beberapa kali mendapat pengaduan bahwa masyarakat belum mengantongi Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Sehingga saat berobat mengalami kesulitan pembiayaan pengobatan. Hal ini pun  harus dicarikan jalan keluar.

Agar masyarakat mendapat pelayanan kesehatan yang layak, tanpa harus terbebani dengan masalah biaya.

“Faktanya kita belum UHC (Universal Health Coverage). Jadi kalau ada peserta baru, tidak bisa langsung aktif. Kami menyarankan agar pemerintah menyiapkan dana talangan untuk membantu masyarakat miskin yang belum tercover KIS,” kata Rani.

Selain itu Rani juga menyebut kondisi keuangan pemerintah pada masa pandemi, belum memungkinkan mencapai UHC.

Sehingga harus ada solusi lain bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

Sementara itu, Dirut RSUD Buleleng dr. Putu Arya Nugraha mengapresiasi usulan yang disampaikan oleh dewan. Hanya saja usulan yang disampaikan oleh dewan, hanya bersifat solusi jangka pendek.

Selain itu, harus ada regulasi yang tepat untuk penempatan dana cadangan itu. Sehingga tak menimbulkan masalah pada tahun-tahun berikutnya.

“Bisa saja dana talangan, tapi itu kan hanya solusi jangka pendek. Menurut kami, solusi jangka panjang yang harus diambil ialah memastikan seluruh masyarakat memiliki jaminan kesehatan,” ujar Arya. 



SINGARAJA – Komisi IV DPRD Buleleng mendesak pemerintah menyiapkan dana talangan. Dana tersebut harus ditempatkan di RSUD Buleleng.

Sehingga masyarakat Buleleng yang tak memiliki jaminan kesehatan, tetap mendapat pelayanan kesehatan yang memadai.

Hal itu terungkap saat Komisi IV DPRD Buleleng melakukan rapat dengar pendapat. Rapat itu dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Buleleng Luh Hesti Ranitasari.

Rapat dihadiri Kepala Dinas Sosial Buleleng Putu Kariaman Putra, Kepala Dinas Kesehatan Buleleng dr. IGN Mahapramana, dan Dirut RSUD Buleleng dr. Putu Arya Nugraha.

Dalam rapat itu, Ranitasari berharap pemerintah dapat menyiapkan dana talangan. Sebab fakta di lapangan, masih banyak masyarakat yang belum mengantongi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Apabila hal itu berlanjut, dikhawatirkan masyarakat miskin tak mendapat layanan kesehatan yang layak.

Rani mengaku beberapa kali mendapat pengaduan bahwa masyarakat belum mengantongi Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Sehingga saat berobat mengalami kesulitan pembiayaan pengobatan. Hal ini pun  harus dicarikan jalan keluar.

Agar masyarakat mendapat pelayanan kesehatan yang layak, tanpa harus terbebani dengan masalah biaya.

“Faktanya kita belum UHC (Universal Health Coverage). Jadi kalau ada peserta baru, tidak bisa langsung aktif. Kami menyarankan agar pemerintah menyiapkan dana talangan untuk membantu masyarakat miskin yang belum tercover KIS,” kata Rani.

Selain itu Rani juga menyebut kondisi keuangan pemerintah pada masa pandemi, belum memungkinkan mencapai UHC.

Sehingga harus ada solusi lain bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

Sementara itu, Dirut RSUD Buleleng dr. Putu Arya Nugraha mengapresiasi usulan yang disampaikan oleh dewan. Hanya saja usulan yang disampaikan oleh dewan, hanya bersifat solusi jangka pendek.

Selain itu, harus ada regulasi yang tepat untuk penempatan dana cadangan itu. Sehingga tak menimbulkan masalah pada tahun-tahun berikutnya.

“Bisa saja dana talangan, tapi itu kan hanya solusi jangka pendek. Menurut kami, solusi jangka panjang yang harus diambil ialah memastikan seluruh masyarakat memiliki jaminan kesehatan,” ujar Arya. 



Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/