alexametrics
25.4 C
Denpasar
Wednesday, August 17, 2022

Banyak Proyek Bermasalah, Takut Dibui, Kepala OPD Curhat ke Kajari

NEGARA- Sejumlah pimpinan atau kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana, menyampaikan berbagai permasalahan dalam melaksanakan program.

Curhatan para kepala OPD ini disampaikan kepada Kejari Jembrana Triono Rahyudi dalam diskusi bertema “Ngobrol Penuh Inspirasi Bersama Sahabat Jaksa” di kantor Kejari Jembrana, Selasa (15/2) kemarin.

Saat diskusi, banyak para pimpinan OPD yang hadir menyampaikan khawatirannya dengan sejumlah masalah yang bisa berdampak pada konsekwensi hukum di kemudian hari.

Salah satunya, yakni terkait program pengerjaan fisik yang di sub kontrakan pada pihak lain oleh pemenang tender.

Pasalnya, bila mengacu aturan harus pemenang tender yang mengerjakan proyek dan tidak boleh ada sub kontrak pada pihak lain.

 

Seperti yang disampaikan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Jembrana Ni Nengah Wartini.

Menurutnya, saat pelaksanaan rehabilitasi sekolah yang menggunakan anggaran dana alokasi khusus (DAK) dari pusat, sudah selesai pengerjaan fisik dan pembayaran sudah lunas kepada pihak rekanan pemenang tender.

 

Namun ternyata, setelah proyek dan pembayaran dinilai selesai, muncul masalah pembayaran yang belum dilakukan pada pekerja dan penyedia material.

Sehingga terungkap bahwa pekerjaan fisik tersebut di sub kontrak pada pihak lain oleh rekanan pemenang tender.

Baca Juga:  Satpol PP Temukan Empat Kafe Bodong di Tabanan

Padahal dinas sudah membayar lunas pada rekanan yang menang tender. “Kami baru mengetahui adanya sub kontrak saat ada masalah pembayaran yang belum dilakukan oleh pemenang tender kepada sub kontrak yang melaksanakan proyek,” ujarnya.

Masalah sub kontrak tersebut juga disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman Jembrana I Wayan Sudiarta.

Salah satu pekerjaan pada tahun 2021, ternyata ada yang disubkontrakan pekerjaannya ke salah satu rekanan kepada pihak lain.

Sejumlah kepala dinas yang hadir juga menyampaikan masalah yang terjadi pada program tahun sebelumnya dan meminta “pencerahan” dalam rencana program pada tahun anggaran 2022 ini agar tidak menjadi permasalahan hukum dikemudian hari.

Menanggapi sejumlah keluhan para pimpinan OPD, Kajari Jembrana Triono Rahyudi mengatakan, dalam diskusi dengan tema ngobrol penuh inspirasi bersama sahabat jaksa di Kejari Jembrana, merupakan terobosan untuk mewujudkan good governance dan clean goverment di lingkungan Pemkab Jembrana.

Saat diskusi, kajari menekankan adanya prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan pekerjaan untuk menghindari permasalahan hukum.

Mengenai cuhat para kepala OPD, untuk menghindari potensi risiko hukum, Kejari Jembrana akan melakukan pendampingan hukum kepada pemerintah daerah.

Baca Juga:  Tak Ikuti Jejak Kadisbud Non Aktif, Celongoh Batal Ajukan Banding

Pendampingan hukum tersebut lanjutnya bertujuan, untuk menutup celah atau peluang yang berpotensi pelanggaran.

Tidak hanya oleh pihak pemerintah, tetapi juga pihak ketiga yang terkait dengan program pemerintah daerah.

“Penjahat selangkah lebih di depan, kalau penjahit di belakang. Untuk mencegah penjahat itu berulah, semua pekerjaan harus sesuai prosedur hukum,” tegas Triono Rahyudi.

Lebih lanjut, terkait dengan sub kontrak dari pihak pemenang tender pengerjaan fisik kepada pihak lain, secara aturan tidak semua pekerjaan boleh subkontrak.  Harus dilihat lebih lebih dulu aturan-aturan yang terkait dengan pekerjaan dan nilainya.

“Pada intinya, apabila dikerjakan secara aturan, maka semestinya tidak boleh takut menjalankan” tegas Triono.

Sementara itu, Inspektur Inspektorat Jembrana Ni Wayan Koriani menambahkan, mengenai permasalahan dengan pihak ketiga yang sudah wanprestasi, misalnya tidak bekerja sesuai dengan kontrak kerja harus menjadi perhatian dari semua dinas yang memiliki program pembangunan fisik.

Dalam program selanjutnya agar diseleksi dengan detail, rekanan atau pihak ketiga yang akan bekerja memang berkomitmen dalam bekerja.

Apabila sudah melakukan tindakan wanprestasi dalam pekerjaan sebelumnya jangan lagi diterima saat mengajukan pekerjaaan. 



NEGARA- Sejumlah pimpinan atau kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana, menyampaikan berbagai permasalahan dalam melaksanakan program.

Curhatan para kepala OPD ini disampaikan kepada Kejari Jembrana Triono Rahyudi dalam diskusi bertema “Ngobrol Penuh Inspirasi Bersama Sahabat Jaksa” di kantor Kejari Jembrana, Selasa (15/2) kemarin.

Saat diskusi, banyak para pimpinan OPD yang hadir menyampaikan khawatirannya dengan sejumlah masalah yang bisa berdampak pada konsekwensi hukum di kemudian hari.

Salah satunya, yakni terkait program pengerjaan fisik yang di sub kontrakan pada pihak lain oleh pemenang tender.

Pasalnya, bila mengacu aturan harus pemenang tender yang mengerjakan proyek dan tidak boleh ada sub kontrak pada pihak lain.

 

Seperti yang disampaikan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Jembrana Ni Nengah Wartini.

Menurutnya, saat pelaksanaan rehabilitasi sekolah yang menggunakan anggaran dana alokasi khusus (DAK) dari pusat, sudah selesai pengerjaan fisik dan pembayaran sudah lunas kepada pihak rekanan pemenang tender.

 

Namun ternyata, setelah proyek dan pembayaran dinilai selesai, muncul masalah pembayaran yang belum dilakukan pada pekerja dan penyedia material.

Sehingga terungkap bahwa pekerjaan fisik tersebut di sub kontrak pada pihak lain oleh rekanan pemenang tender.

Baca Juga:  Giri Prasta Ajak Masyarakat Sukseskan Pendataan Keluarga Tahun 2021

Padahal dinas sudah membayar lunas pada rekanan yang menang tender. “Kami baru mengetahui adanya sub kontrak saat ada masalah pembayaran yang belum dilakukan oleh pemenang tender kepada sub kontrak yang melaksanakan proyek,” ujarnya.

Masalah sub kontrak tersebut juga disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman Jembrana I Wayan Sudiarta.

Salah satu pekerjaan pada tahun 2021, ternyata ada yang disubkontrakan pekerjaannya ke salah satu rekanan kepada pihak lain.

Sejumlah kepala dinas yang hadir juga menyampaikan masalah yang terjadi pada program tahun sebelumnya dan meminta “pencerahan” dalam rencana program pada tahun anggaran 2022 ini agar tidak menjadi permasalahan hukum dikemudian hari.

Menanggapi sejumlah keluhan para pimpinan OPD, Kajari Jembrana Triono Rahyudi mengatakan, dalam diskusi dengan tema ngobrol penuh inspirasi bersama sahabat jaksa di Kejari Jembrana, merupakan terobosan untuk mewujudkan good governance dan clean goverment di lingkungan Pemkab Jembrana.

Saat diskusi, kajari menekankan adanya prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan pekerjaan untuk menghindari permasalahan hukum.

Mengenai cuhat para kepala OPD, untuk menghindari potensi risiko hukum, Kejari Jembrana akan melakukan pendampingan hukum kepada pemerintah daerah.

Baca Juga:  Polsek Kota Singaraja Geberek Judi Tajen, Bobotoh Lari Kocar-Kacir

Pendampingan hukum tersebut lanjutnya bertujuan, untuk menutup celah atau peluang yang berpotensi pelanggaran.

Tidak hanya oleh pihak pemerintah, tetapi juga pihak ketiga yang terkait dengan program pemerintah daerah.

“Penjahat selangkah lebih di depan, kalau penjahit di belakang. Untuk mencegah penjahat itu berulah, semua pekerjaan harus sesuai prosedur hukum,” tegas Triono Rahyudi.

Lebih lanjut, terkait dengan sub kontrak dari pihak pemenang tender pengerjaan fisik kepada pihak lain, secara aturan tidak semua pekerjaan boleh subkontrak.  Harus dilihat lebih lebih dulu aturan-aturan yang terkait dengan pekerjaan dan nilainya.

“Pada intinya, apabila dikerjakan secara aturan, maka semestinya tidak boleh takut menjalankan” tegas Triono.

Sementara itu, Inspektur Inspektorat Jembrana Ni Wayan Koriani menambahkan, mengenai permasalahan dengan pihak ketiga yang sudah wanprestasi, misalnya tidak bekerja sesuai dengan kontrak kerja harus menjadi perhatian dari semua dinas yang memiliki program pembangunan fisik.

Dalam program selanjutnya agar diseleksi dengan detail, rekanan atau pihak ketiga yang akan bekerja memang berkomitmen dalam bekerja.

Apabila sudah melakukan tindakan wanprestasi dalam pekerjaan sebelumnya jangan lagi diterima saat mengajukan pekerjaaan. 


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/