alexametrics
28.7 C
Denpasar
Saturday, August 20, 2022

Potensi Pajak Turun, Belanja APBD Pemkab Badung Terganggu

MANGUPURA-Turunnya potensi perolelan pendapatan dari sektor pajak di Kabupaten Badung berdampak.

Saat ini, dari target perolehan pajak sebesar Rp 5,9 triliun lebih, saat ini baru terealisasi kurang dari separo atau baru sekitar Rp 2,7 triliun.

 

Akibat belum terpenuhinya target pendapatan, hal ini juga akan mempengaruhi belanja langsung mau pun tak langsung pada  APBD tahun 2018.

Sesuai data yang berhasil dihimpun Jawa Pos Radar Bali, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Badung tahun 2018 sejumlah instansi pun mengelola anggaran miliaran hingga triliunan rupiah.

Terinci, untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Badung mengelola anggaran belanja pada APBD induk tahun 2018 sebesar Rp 1.304.501.188.371,93 dengan sejumlah item kegiatan.

Baca Juga:  CATAT! Pemkab Badung Rekrut Ribuan P3K, Prioritaskan Tenaga Kontrak dengan Masa Kerja

Begitu juga  Disdikpora Badung dalam APBD Induk mengelola anggaran Rp 880.268.008.065,00.

Kemudian Belanja Dinas Kesehatan Badung pada APBD induk 2018 dianggarkan Rp 417.127.885.079,00.

Tak hanya itu, Dinas LHK Badung juga mengelola anggaran belanja Rp 135.623.009.129,00.

Dinas Kominfo Rp 156.432.129.636,00, Dinas Pertanian dan Pangan Rp 70.700.058.221,00, dan Dinas Kebudayaan Badung Rp 196.885.565.918,00.

Anggaran ini baru pada APBD induk 2018, belum lagi pada APBD Perubahan 2018.

Selain itu,  instansi lainnya juga mengelola belanja miliaran rupiah.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Badung juga  jor-joran dalam menggelontorkan bantuan hibah kepada kelompok dan anggota masyarakat Badung mau pun luar Badung.

Pada APBD induk 2018 saja bantuan hibah dianggarkan Rp 662.432.271.060,00.

Baca Juga:  Covid di Jembrana Tak Kunjung Turun, Mayoritas Hasil Pelacakan Kontak

Namun pada APBD Perubahan 2018 bantuan hibah kembali ditambah sebesar Rp 206.600.000.000.

Jadi total hibah digelontor selama setahun mencapai Rp 869.032.271.060.

Sehingga, dengan belum tercapainya target pendapatan,hal ini berpotensi mempengaruhi belanja pada APBD tahun 2018.

Seperti pembangunan infrastruktur, belanja pegawai, dan lainnya itu terancam.

Wakil Bupati Badung Ketut Suiasa menanggapi dingin terkait belum tercapainya target pendapatan Kabupaten Badung.

“Memang sampai bulan ini belum tercapai tetapi masih ada waktu untuk mengejar itu (kekurangan pendapatan), ” tukasnya.

 

 

 



MANGUPURA-Turunnya potensi perolelan pendapatan dari sektor pajak di Kabupaten Badung berdampak.

Saat ini, dari target perolehan pajak sebesar Rp 5,9 triliun lebih, saat ini baru terealisasi kurang dari separo atau baru sekitar Rp 2,7 triliun.

 

Akibat belum terpenuhinya target pendapatan, hal ini juga akan mempengaruhi belanja langsung mau pun tak langsung pada  APBD tahun 2018.

Sesuai data yang berhasil dihimpun Jawa Pos Radar Bali, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Badung tahun 2018 sejumlah instansi pun mengelola anggaran miliaran hingga triliunan rupiah.

Terinci, untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Badung mengelola anggaran belanja pada APBD induk tahun 2018 sebesar Rp 1.304.501.188.371,93 dengan sejumlah item kegiatan.

Baca Juga:  Rencana PTM di Badung, Disdikpora Akui Masih Tunggu Level PPKM Turun

Begitu juga  Disdikpora Badung dalam APBD Induk mengelola anggaran Rp 880.268.008.065,00.

Kemudian Belanja Dinas Kesehatan Badung pada APBD induk 2018 dianggarkan Rp 417.127.885.079,00.

Tak hanya itu, Dinas LHK Badung juga mengelola anggaran belanja Rp 135.623.009.129,00.

Dinas Kominfo Rp 156.432.129.636,00, Dinas Pertanian dan Pangan Rp 70.700.058.221,00, dan Dinas Kebudayaan Badung Rp 196.885.565.918,00.

Anggaran ini baru pada APBD induk 2018, belum lagi pada APBD Perubahan 2018.

Selain itu,  instansi lainnya juga mengelola belanja miliaran rupiah.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Badung juga  jor-joran dalam menggelontorkan bantuan hibah kepada kelompok dan anggota masyarakat Badung mau pun luar Badung.

Pada APBD induk 2018 saja bantuan hibah dianggarkan Rp 662.432.271.060,00.

Baca Juga:  Murni Soal Izin, Tepis Ada Isu SARA di Krematorium Dharma Yasa Tuka

Namun pada APBD Perubahan 2018 bantuan hibah kembali ditambah sebesar Rp 206.600.000.000.

Jadi total hibah digelontor selama setahun mencapai Rp 869.032.271.060.

Sehingga, dengan belum tercapainya target pendapatan,hal ini berpotensi mempengaruhi belanja pada APBD tahun 2018.

Seperti pembangunan infrastruktur, belanja pegawai, dan lainnya itu terancam.

Wakil Bupati Badung Ketut Suiasa menanggapi dingin terkait belum tercapainya target pendapatan Kabupaten Badung.

“Memang sampai bulan ini belum tercapai tetapi masih ada waktu untuk mengejar itu (kekurangan pendapatan), ” tukasnya.

 

 

 


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/