Puluhan Satpam yang Diputus Kontrak Minta Pemkab Tabanan Punya Hati

TABANAN – Puluhan Satpam yang diputus kontrak pada 2022 masih berharap Pemkab Tabanan tetap menggunakan jasa mereka. Mereka juga meminta Pemkab Tabanan punya hati.

“Ya kalau kondisi normal tak masalah kami diberhentikan kontrak. Kami paham memang kami outsourcing. Tapi minimal ada rasa hati Pemkab Tabanan melihat kondisi sekarang yang serba sulit dan susah,” kata AW, salah seorang Satpam di Pemkab Tabanan, Rabu (15/12).

Satpam yang sudah bekerja 10 tahun di Pemkab Tabanan ini mengakui, pemerintah tak menggunakan jasa mereka lagi lantaran adanya efisiensi anggaran. Apalagi di tengah pendapatan asli daerah (PAD) Tabanan yang merosot.

Namun, mereka juga tidak menuntut mesti diupah penuh. “Kalau efisiensi anggaran, gaji kami 25 persen dipotong, itu kan bisa dilakukan. Biar sama-sama jalan. Sama–sama enak,” kata dia.

Dia mengaku sebagai petugas jasa keamanan saat ini memang susah mencari pekerjaan. Apalagi kondisi pariwisata Bali terpuruk. Saat ini satpam yang bertugas di Pemkab Tabanan ada sekitar 20 orang. Mereka pun bingung bekerja ke mana bila akhirnya mulai 2022 tidak bekerja lagi.

“Kalau dulu banyak hotel-hotel dan penginapan cari petugas keamanan, sekarang kan sudah tahu kondisi sepi banyak hotel yang tidak buka. Kalau kami dihentikan, ya, tahu sendiri dampaknya. Apalagi bekerja satpam satu-satunya penghasilan kami di tengah pandemi,” papar dia.

“Kami berharap pemerintah Tabanan mempertimbang kondisi ini. Ajaklah kami bertemu dan mencari jalan keluar. Jangan diputus secara sepihak,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya Sekda Tabanan I Gede Susila menjelaskan tidak akan menggunakan jasa pengaman outsourcing lagi. Kata dia, ini sebagai langkah efisiensi anggaran.

Sebagai gantinya, pengamanan kantor akan dilakukan kembali oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta memberdayakan staf di masing-masing perangkat daerah.

“Dengan kondisi begini, efisiensi anggaran juga (jadi pertimbangan). Nanti kalau (anggaran) sudah memungkinkan lagi, mungkin akan memanfaatkan (tenaga keamanan) outsourcing lagi. Tentu sesuai arahan pimpinan,” kata Susila.

TABANAN – Puluhan Satpam yang diputus kontrak pada 2022 masih berharap Pemkab Tabanan tetap menggunakan jasa mereka. Mereka juga meminta Pemkab Tabanan punya hati.

“Ya kalau kondisi normal tak masalah kami diberhentikan kontrak. Kami paham memang kami outsourcing. Tapi minimal ada rasa hati Pemkab Tabanan melihat kondisi sekarang yang serba sulit dan susah,” kata AW, salah seorang Satpam di Pemkab Tabanan, Rabu (15/12).

Satpam yang sudah bekerja 10 tahun di Pemkab Tabanan ini mengakui, pemerintah tak menggunakan jasa mereka lagi lantaran adanya efisiensi anggaran. Apalagi di tengah pendapatan asli daerah (PAD) Tabanan yang merosot.

Namun, mereka juga tidak menuntut mesti diupah penuh. “Kalau efisiensi anggaran, gaji kami 25 persen dipotong, itu kan bisa dilakukan. Biar sama-sama jalan. Sama–sama enak,” kata dia.

Dia mengaku sebagai petugas jasa keamanan saat ini memang susah mencari pekerjaan. Apalagi kondisi pariwisata Bali terpuruk. Saat ini satpam yang bertugas di Pemkab Tabanan ada sekitar 20 orang. Mereka pun bingung bekerja ke mana bila akhirnya mulai 2022 tidak bekerja lagi.

“Kalau dulu banyak hotel-hotel dan penginapan cari petugas keamanan, sekarang kan sudah tahu kondisi sepi banyak hotel yang tidak buka. Kalau kami dihentikan, ya, tahu sendiri dampaknya. Apalagi bekerja satpam satu-satunya penghasilan kami di tengah pandemi,” papar dia.

“Kami berharap pemerintah Tabanan mempertimbang kondisi ini. Ajaklah kami bertemu dan mencari jalan keluar. Jangan diputus secara sepihak,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya Sekda Tabanan I Gede Susila menjelaskan tidak akan menggunakan jasa pengaman outsourcing lagi. Kata dia, ini sebagai langkah efisiensi anggaran.

Sebagai gantinya, pengamanan kantor akan dilakukan kembali oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta memberdayakan staf di masing-masing perangkat daerah.

“Dengan kondisi begini, efisiensi anggaran juga (jadi pertimbangan). Nanti kalau (anggaran) sudah memungkinkan lagi, mungkin akan memanfaatkan (tenaga keamanan) outsourcing lagi. Tentu sesuai arahan pimpinan,” kata Susila.