alexametrics
25.4 C
Denpasar
Tuesday, May 24, 2022

Sudah 10 Tahun Bekerja, Kontrak Diputus, Bingung Mau Kerja Di Mana

TABANAN– Pemerintah Kabupaten Tabanan mengambil kebijakan menghentikan menggunakan jasa tenaga keamanan satpam (Security) pada tahun 2022 mendatang. Hal tersebut sangat disesalkan oleh para petugas keamanan (Satpam) di lingkungan Pemkab Tabanan.

 

Bagaimana tidak? Di tengah sulitnya mencari pekerjaan dan kondisi ekonomi seperti sekarang, keberadaan satpam justru diputus kerjasama. “Ya kalau kondisi normal tak masalah kami diberhentikan kontrak. Kami paham memang kami outsourcing. Tapi minimal ada rasa hati Pemkab Tabanan melihat kondisi sekarang yang serba sulit dan susah,” kata salah seorang Satpam berinisial AW yang sudah bekerja 10 tahun di Pemkab Tabanan.

 

Pemkab Tabanan menghentikan menggunakan jasa tenaga keamanan dengan pertimbangan alasan efisiensi anggaran. Terlebih pendapatan asli daerah (PAD) Tabanan yang merosot.

 

“Kami sebagai pekerja Satpam tidak harus menuntut gaji full diberikan. Kalau efisiensi anggaran, toh gaji kami 25 persen dipotong. Itu kan bisa dilakukan. Biar sama-sama jalan. Sama–sama enak,” jelasnya.

Baca Juga:  Super Keren! Taksi Terbang EHANG 216 Kini Sudah Diujicoba di Bali
- Advertisement -

 

Dia mengaku sebagai petugas jasa keamanan saat ini memang susah mencari pekerjaan. Apalagi kondisi pariwisata Bali terpuruk.

 

“Kalau dulu banyak hotel-hotel dan penginapan cari petugas keamanan. Sekarang kan sudah tahu kondisi sepi banyak hotel yang tidak buka. Kalau kami dihentikan ya tahu sendiri dampaknya. Apalagi bekerja satpam satu-satu penghasilan kami di tengah pandemi,” ungkapnya.

 

Dia menyebut sejauh ini ada sekitar 20 orang lebih petugas keamanan yang bekerja di Pemkab Tabanan. Kalau dihentikan, mereka belum tahu kemana akan bekerja kembali.

 

“Kami berharap pemerintah Tabanan mempertimbangkan kondisi ini. Ajaklah kami bertemu dan mencari jalan keluar. Jangan diputus secara sepihak,” tandasnya.

 

Sebelumnya, penghentian menggunakan jasa tenaga satpam tersebut disampaikan oleh Sekda Tabanan I Gede Susila.

Baca Juga:  Masuk PPKM Level 4, Sanjaya Tuding Klaster Upacara Adat Jadi Penyebab

 

Susila, menyebut sebagai gantinya, pengamanan kantor akan dilakukan kembali oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta memberdayakan staf di masing-masing perangkat daerah di bawah naungan Pemkab Tabanan.

 

Mulai tahun anggaran 2022, pihaknya tidak lagi menggunakan tenaga Satpam yang selama ini dilaksanakan secara outsourcing. “Iya. Itu (Satpam) dari outsourcing. Tahun depan tidak lagi. Kami memanfaatkan tenaga-tenaga yang ada. Tenaga-tenaga yang kami miliki. Salah satunya Satpol PP,” kata Susila.

 

Dia juga mengatakan salah satu pertimbangan dan alasan penghentian penggunaan jasa keamanan dari perusahaan outsourcing itu. Yakni masalah efisiensi anggaran.

 

“Dengan kondisi begini, efisiensi anggaran juga (jadi pertimbangan). Nanti kalau (anggaran) sudah memungkinkan lagi, mungkin akan memanfaatkan (tenaga keamanan) outsourcing lagi. Tentu sesuai arahan pimpinan,” pungkasnya.  

- Advertisement -

TABANAN– Pemerintah Kabupaten Tabanan mengambil kebijakan menghentikan menggunakan jasa tenaga keamanan satpam (Security) pada tahun 2022 mendatang. Hal tersebut sangat disesalkan oleh para petugas keamanan (Satpam) di lingkungan Pemkab Tabanan.

 

Bagaimana tidak? Di tengah sulitnya mencari pekerjaan dan kondisi ekonomi seperti sekarang, keberadaan satpam justru diputus kerjasama. “Ya kalau kondisi normal tak masalah kami diberhentikan kontrak. Kami paham memang kami outsourcing. Tapi minimal ada rasa hati Pemkab Tabanan melihat kondisi sekarang yang serba sulit dan susah,” kata salah seorang Satpam berinisial AW yang sudah bekerja 10 tahun di Pemkab Tabanan.

 

Pemkab Tabanan menghentikan menggunakan jasa tenaga keamanan dengan pertimbangan alasan efisiensi anggaran. Terlebih pendapatan asli daerah (PAD) Tabanan yang merosot.

 

“Kami sebagai pekerja Satpam tidak harus menuntut gaji full diberikan. Kalau efisiensi anggaran, toh gaji kami 25 persen dipotong. Itu kan bisa dilakukan. Biar sama-sama jalan. Sama–sama enak,” jelasnya.

Baca Juga:  Diperiksa KPK, Rifa Surya Masuk Daftar Tersangka dengan Eka Wiryastuti

 

Dia mengaku sebagai petugas jasa keamanan saat ini memang susah mencari pekerjaan. Apalagi kondisi pariwisata Bali terpuruk.

 

“Kalau dulu banyak hotel-hotel dan penginapan cari petugas keamanan. Sekarang kan sudah tahu kondisi sepi banyak hotel yang tidak buka. Kalau kami dihentikan ya tahu sendiri dampaknya. Apalagi bekerja satpam satu-satu penghasilan kami di tengah pandemi,” ungkapnya.

 

Dia menyebut sejauh ini ada sekitar 20 orang lebih petugas keamanan yang bekerja di Pemkab Tabanan. Kalau dihentikan, mereka belum tahu kemana akan bekerja kembali.

 

“Kami berharap pemerintah Tabanan mempertimbangkan kondisi ini. Ajaklah kami bertemu dan mencari jalan keluar. Jangan diputus secara sepihak,” tandasnya.

 

Sebelumnya, penghentian menggunakan jasa tenaga satpam tersebut disampaikan oleh Sekda Tabanan I Gede Susila.

Baca Juga:  Mantan Bupati Eka TSK, Bupati Tabanan Komang Sanjaya Mendadak Membisu

 

Susila, menyebut sebagai gantinya, pengamanan kantor akan dilakukan kembali oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta memberdayakan staf di masing-masing perangkat daerah di bawah naungan Pemkab Tabanan.

 

Mulai tahun anggaran 2022, pihaknya tidak lagi menggunakan tenaga Satpam yang selama ini dilaksanakan secara outsourcing. “Iya. Itu (Satpam) dari outsourcing. Tahun depan tidak lagi. Kami memanfaatkan tenaga-tenaga yang ada. Tenaga-tenaga yang kami miliki. Salah satunya Satpol PP,” kata Susila.

 

Dia juga mengatakan salah satu pertimbangan dan alasan penghentian penggunaan jasa keamanan dari perusahaan outsourcing itu. Yakni masalah efisiensi anggaran.

 

“Dengan kondisi begini, efisiensi anggaran juga (jadi pertimbangan). Nanti kalau (anggaran) sudah memungkinkan lagi, mungkin akan memanfaatkan (tenaga keamanan) outsourcing lagi. Tentu sesuai arahan pimpinan,” pungkasnya.  


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/