alexametrics
26.8 C
Denpasar
Sunday, July 3, 2022

Pemkab dan Kejari JembranaTeken MoU Penanganan Hukum Perdata dan TUN

NEGARA, Radar Bali – Pemerintah Kabupaten Jembrana menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN).

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) oleh Bupati Jembrana I Nengah Tamba dan Kepala Kejaksaan Negeri Jembrana Triono Rahyudi di Kantor Kejaksaan Negeri Jembrana, Kamis (17/2).

Bupati Jembrana I Nengah Tamba menyampaikan di era keterbukaan saat ini, Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu mewujudkan kinerja yang akuntabel.

Dimulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan kegiatan, maupun dalam aspek tata kelola administrasi pertanggungjawabannya.

 

Dalam mewujudkannya, bukanlah pekerjaan yang mudah. Di lapangan dihadapkan pada hambatan-hambatan, baik secara aktif maupun pasif yang dapat mengganggu fungsi pelayanan pemerintah daerah.

“Maka dari itu, momentum ini menjadi sangat penting untuk kita semua dalam membentuk jalinan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang berkompeten, termasuk di dalamnya Kejaksaan Negeri Jembrana,” ujarnya didampingi Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna.

 

Kerjasama yang saat ini diwujudkan, tidak hanya terbatas pada bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. Kejaksaan Negeri Jembrana diharapkan dapat menjadi lembaga yang dapat memberikan advice atau saran masukan bagi para aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.

Khususnya terhadap implementasi aturan atau produk hukum yang terkadang terjadi tumpang tindih.

“Terlepas dari itu, kami juga ingin agar Kejaksaan Negeri Jembrana dapat menjadi lembaga pertimbangan dan konsultasi hukum jika para aparatur kami mengalami kebimbangan dalam melaksanakan program dan kebijakan, khususnya yang berhubungan langsung dengan implementasi anggaran daerah, yang terkadang dihadapkan pada “keragu-raguan” aturan dan mekanismenya.

Karena itu, bupati berharap jalinan komunikasi dan koordinasi yang telah dirintis selama ini, dapat terus dipupuk dan dioptimalkan dari waktu ke waktu.

” Semoga penandatanganan kesepahaman bersama ini membawa manfaat bagi kita bersama,” ujarnya.

Sementara itu, Kajari Jembrana Triono Rahyudi menyambut baik atas penandatangan nota kesepahaman tersebut karena merupakan momentum yang sangat berharga dan patut diapresiasi bersama sebagai bentuk komitmen untuk senantiasa bersinergi, saling mendukung, saling menjaga, dan saling melengkapi di tengah pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

Ditambahkan, nota kesepahaman tersebut merupakan langkah monumental sebagai bentuk kesadaran dan pemahaman bersama.

Kerjasama yang sinergis, kolaboratif, dan lintas sektoral merupakan upaya yang sangat dibutuhkan guna mewujudkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak secara lebih optimal, efektif dan efisien.

“Nota kesepahaman Kejaksaan Negeri dan Pemkab Jembrana merupakan usaha menciptakan sebuah kekuatan sinergi yang berkelanjutan,” pungkasnya. (rba)



NEGARA, Radar Bali – Pemerintah Kabupaten Jembrana menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN).

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) oleh Bupati Jembrana I Nengah Tamba dan Kepala Kejaksaan Negeri Jembrana Triono Rahyudi di Kantor Kejaksaan Negeri Jembrana, Kamis (17/2).

Bupati Jembrana I Nengah Tamba menyampaikan di era keterbukaan saat ini, Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu mewujudkan kinerja yang akuntabel.

Dimulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan kegiatan, maupun dalam aspek tata kelola administrasi pertanggungjawabannya.

 

Dalam mewujudkannya, bukanlah pekerjaan yang mudah. Di lapangan dihadapkan pada hambatan-hambatan, baik secara aktif maupun pasif yang dapat mengganggu fungsi pelayanan pemerintah daerah.

“Maka dari itu, momentum ini menjadi sangat penting untuk kita semua dalam membentuk jalinan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang berkompeten, termasuk di dalamnya Kejaksaan Negeri Jembrana,” ujarnya didampingi Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna.

 

Kerjasama yang saat ini diwujudkan, tidak hanya terbatas pada bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. Kejaksaan Negeri Jembrana diharapkan dapat menjadi lembaga yang dapat memberikan advice atau saran masukan bagi para aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.

Khususnya terhadap implementasi aturan atau produk hukum yang terkadang terjadi tumpang tindih.

“Terlepas dari itu, kami juga ingin agar Kejaksaan Negeri Jembrana dapat menjadi lembaga pertimbangan dan konsultasi hukum jika para aparatur kami mengalami kebimbangan dalam melaksanakan program dan kebijakan, khususnya yang berhubungan langsung dengan implementasi anggaran daerah, yang terkadang dihadapkan pada “keragu-raguan” aturan dan mekanismenya.

Karena itu, bupati berharap jalinan komunikasi dan koordinasi yang telah dirintis selama ini, dapat terus dipupuk dan dioptimalkan dari waktu ke waktu.

” Semoga penandatanganan kesepahaman bersama ini membawa manfaat bagi kita bersama,” ujarnya.

Sementara itu, Kajari Jembrana Triono Rahyudi menyambut baik atas penandatangan nota kesepahaman tersebut karena merupakan momentum yang sangat berharga dan patut diapresiasi bersama sebagai bentuk komitmen untuk senantiasa bersinergi, saling mendukung, saling menjaga, dan saling melengkapi di tengah pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

Ditambahkan, nota kesepahaman tersebut merupakan langkah monumental sebagai bentuk kesadaran dan pemahaman bersama.

Kerjasama yang sinergis, kolaboratif, dan lintas sektoral merupakan upaya yang sangat dibutuhkan guna mewujudkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak secara lebih optimal, efektif dan efisien.

“Nota kesepahaman Kejaksaan Negeri dan Pemkab Jembrana merupakan usaha menciptakan sebuah kekuatan sinergi yang berkelanjutan,” pungkasnya. (rba)



Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/