alexametrics
25.4 C
Denpasar
Tuesday, May 24, 2022

Pemerintah Buleleng Didesak Wajib Siapkan Cadangan 100 Ton Beras

SINGARAJA– Pemerintah daerah diminta menyiapkan cadangan pangan sebanyak 100 ton.

Cadangan pangan tersebut berupa beras. Serapan beras sebagai cadangan pangan pemerintah daerah, diyakini dapat membantu petani meningkatkan daya saing mereka dihadapan para tengkulak.

Sejak awal pekan ini, pemerintah daerah dan DPRD Buleleng memang membahas Rancangan Perda Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD).

Nantinya perda ini akan mengatur tata cara pemerintah menyalurkan cadangan pangan pada masyarakat.

 

Fraksi-fraksi di DPRD Buleleng pun memberi catatan cukup tajam dalam pembahasan perda ini. Seperti yang dilakukan Fraksi Hanura DPRD Buleleng.

Fraksi Hanura meminta agar cadangan pangan tak semata-mata disalurkan pada warga yang terdampak bencana alam maupun non alam.

Baca Juga:  Antisipasi Macet di Kota Singaraja, Desak Pembenahan Transportasi Umum
- Advertisement -

Namun juga disalurkan pada daerah-daerah yang mengalami kerawanan pangan.

 

Juru Bicara Fraksi Hanura DPRD Buleleng Gde Wisnaya Wisna mengungkapkan, Ranperda itu harus mencari produk hukum yang efektif melindungi masyarakat yang mengalami kerawanan pangan.

Melalui sejumlah pembahasan, dewan meminta agar pemerintah menyiapkan cadangan beras minimal sebanyak 100 ton.

“Kami sudah memperhitungkan kemampuan daerah. Cadangan pangan ini harus nyata tersedia. Karena saat masyarakat membutuhkan, maka cadangan ini harus cepat keluar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” tegas Wisnaya saat ditemui di Gedung DPRD Buleleng kemarin (16/9).

 

Wisnaya meyakini keberadaan beras itu juga akan memberikan daya ungkit ekonomi bagi petani. Sebab cadangan beras hanya disimpan dalam kurun waktu paling lama selama 4 bulan. Itu berarti dalam setahun, pemerintah akan menyerap setidaknya 400 ton beras.

Baca Juga:  Kasus Covid dari Klaster Keluarga Naik, Polres Klungkung Turun Tangan

 

“Pemerintah daerah harus mengutamakan membeli produksi beras petani daerah yang aman dan bermutu. Hal ini akan menjadi daya ungkit bagi pertanian di Buleleng,” katanya.

 

Sementara itu, Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Buleleng Ida Bagus Suadnyana mengatakan, pihaknya siap menampung seluruh saran yang disampaikan dewan.

“Seluruh saran akan kami pelajari. Tentu nantinya akan disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah,” kata Suadnyana.

- Advertisement -

SINGARAJA– Pemerintah daerah diminta menyiapkan cadangan pangan sebanyak 100 ton.

Cadangan pangan tersebut berupa beras. Serapan beras sebagai cadangan pangan pemerintah daerah, diyakini dapat membantu petani meningkatkan daya saing mereka dihadapan para tengkulak.

Sejak awal pekan ini, pemerintah daerah dan DPRD Buleleng memang membahas Rancangan Perda Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD).

Nantinya perda ini akan mengatur tata cara pemerintah menyalurkan cadangan pangan pada masyarakat.

 

Fraksi-fraksi di DPRD Buleleng pun memberi catatan cukup tajam dalam pembahasan perda ini. Seperti yang dilakukan Fraksi Hanura DPRD Buleleng.

Fraksi Hanura meminta agar cadangan pangan tak semata-mata disalurkan pada warga yang terdampak bencana alam maupun non alam.

Baca Juga:  Kisruh LPD Selat Pandan Banten, BKS LPD Sarankan Mediasi

Namun juga disalurkan pada daerah-daerah yang mengalami kerawanan pangan.

 

Juru Bicara Fraksi Hanura DPRD Buleleng Gde Wisnaya Wisna mengungkapkan, Ranperda itu harus mencari produk hukum yang efektif melindungi masyarakat yang mengalami kerawanan pangan.

Melalui sejumlah pembahasan, dewan meminta agar pemerintah menyiapkan cadangan beras minimal sebanyak 100 ton.

“Kami sudah memperhitungkan kemampuan daerah. Cadangan pangan ini harus nyata tersedia. Karena saat masyarakat membutuhkan, maka cadangan ini harus cepat keluar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” tegas Wisnaya saat ditemui di Gedung DPRD Buleleng kemarin (16/9).

 

Wisnaya meyakini keberadaan beras itu juga akan memberikan daya ungkit ekonomi bagi petani. Sebab cadangan beras hanya disimpan dalam kurun waktu paling lama selama 4 bulan. Itu berarti dalam setahun, pemerintah akan menyerap setidaknya 400 ton beras.

Baca Juga:  Jalan di Pusat Kota Jebol Sebulan, Cuma Difoto, Kapan Diperbaiki?

 

“Pemerintah daerah harus mengutamakan membeli produksi beras petani daerah yang aman dan bermutu. Hal ini akan menjadi daya ungkit bagi pertanian di Buleleng,” katanya.

 

Sementara itu, Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Buleleng Ida Bagus Suadnyana mengatakan, pihaknya siap menampung seluruh saran yang disampaikan dewan.

“Seluruh saran akan kami pelajari. Tentu nantinya akan disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah,” kata Suadnyana.


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/