SINGARAJA– DPRD Buleleng meminta agar kontraktor penerima proyek di Buleleng, benar-benar menggunakan pekerja lokal. Sebab beberapa pekerjaan fisik milik pemerintah di Buleleng, ditengarai tidak mempekerjakan tenaga lokal.
Saat ini ada beberapa proyek infrastruktur yang dikerjakan di Buleleng. Nilainya pun miliaran rupiah. Di antaranya proyek pembangunan Jembatan Wanagiri-Gitgit di kawasan Pangkung Dalem, dan proyek pembangunan jalur shortcut Singaraja-Denpasar.
Sayangnya kedua proyek itu, belum banyak menyerap tenaga kerja lokal. Perbekel Gitgit I Putu Arcana mengungkapkan, saat ini belum banyak warganya yang dilibatkan sebagai pekerja di kedua proyek tersebut.
Di proyek Jembatan Pangkung Dalem misalnya, tak ada seorang pun warga di Desa Gitgit yang dilibatkan. Sementara di proyek shortcut, baru ada dua orang yang dipekerjakan. Masing-masing sebagai petugas jaga malam dan pengatur lalu lintas.
“Mungkin saat ini belum butuh buruh kasar. Masih butuh yang tenaga terampil. Kami sebenarnya berharap warga kami bisa diserap dalam jumlah yang lebih banyak. Kalau butuh buruh untuk pekerjaan kasar, kami mohon dengan hormat agar warga kami diberi kesempatan,” kata Arcana.
Ketua Komisi II DPRD Buleleng Putu Mangku Budiasa menilai, rekanan proyek sebenarnya memiliki kewajiban moral melibatkan tenaga kerja setempat. Entah itu proyek yang dibiayai melalui APBD maupun APBN. Termasuk proyek shortcut.
“Jangan sampai masyarakat lokal hanya jadi penonton dan hanya mendapatkan dampak buruk dari proyek itu itu. Sehingga siapa pun rekanannya betul-betul melibatkan tenaga kerja lokal,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah benar-benar memerhatikan komitmen kontraktor pelaksana proyek dalam memanfaatkan tenaga kerja lokal. “Jangan tutup mata gitu lho. Kalau ada rekanan yang begitu, dijewer dong kupingnya. Jangan mereka leha-leha cari keuntungan di sini, kemudian masyarakat kita hanya sebagai penonton saja,” ujar Mangku.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Buleleng I Putu Adiptha Ekaputra mengatakan pelibatan tenaga kerja lokal merupakan komitmen semua pihak. Terutama pada proyek-proyek pemerintah. Baik itu yang dibiayai APBD maupun APBN.
Menurut Adiptha, saat ini pekerjaan di kedua proyek itu belum membutuhkan buruh kasar. “Khusus shortcut, kami akan komunikasikan dengan balai jalan. Untuk pekerjaan tanpa keahlian khusus, semestinya bisa. Tapi saat ini belum banyak butuh pekerja seperti itu. Karena masih banyak menggunakan alat berat dan truk dengan tonase besar,” kata Adiptha.
