SEMARAPURA – Gubernur Bali Wayan Koster mengeluarkan surat edaran yang mengizinkan adanya pembuatan dan pawai ogoh-ogoh. Namun, sejumlah banjar atau desa adat justru berbalik arah. Seperti ditunjukkan bendesa desa adat se-Klungkung daratan yang malah menolak adanya pembuatan dan pawai ogoh-ogoh.
Bendesa se-Klungkung daratan, yakni Kecamatan Klungkung, Banjarangkan dan Dawan sepakat tidak membuat dan menggelar pawai ogoh-ogoh berkaitan dengan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1944. Salah satu pertimbangannya adanya prediksi puncak omicron terjadi pada Februari 2022.
Bendesa Madya Majelis Desa Adat Kabupaten Klungkung, I Dewa Made Tirta mengungkapkan telah menggelar pertemuan bersama para bendesa untuk membahas pembuatan dan pawai ogoh-ogoh jelang Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1944.
Hanya saja pertemuan itu baru dilakukan dengan bendesa di tiga dari empat kecamatan yang ada di Kabupaten Klungkung, yakni Kecamatan Klungkung, Dawan dan Banjarangkan. Adapun berdasarkan hasil pertemuan yang digelar di aula SMA Negeri 2 Semarapura, Sabtu (15/1). Itu, Bendesa se Klungkung daratan sepakat untuk tidak membuat dan menggelar pawai ogoh-ogoh.
“Tidak ada larangan, yang ada adalah pengaturan,” ujarnya.
Diungkapkannya ada sejumlah pertimbangan hingga Bendesa se Klungkung daratan sepakat tidak membuat dan menggelar pawai ogoh-ogoh. Di antaranya lantaran melihat perekonomian masyarakat yang masih terdampak pandemi Covid-19, mengingat bahwa pembuatan dan pawai ogoh-ogoh tidak memiliki ketersambungan dengan ritual saat Hari Pengerupukan atau sehari jelang hari raya Nyepi, dan adanya prediksi puncak omicron terjadi pada Februari 2022.
“Jadi untuk menghindari itu, lebih bagus kita utamakan ritual Yadnya dari pada pengarakan ogoh-ogoh. Jadi pawai ogoh-ogoh tidak diadakan,” terangnya.
Sementara pertemuan dengan Bendesa se Kecamatan Nusa Penida akan digelar dalam waktu dekat ini.
“Masih menunggu hasil koordinasi di Nusa Penida. Kalau sudah ada keputusan di sana, akan dibuat surat edaran kepada semua Bendesa se Kabupaten Klungkung,” katanya.
Lebih lanjut disinggung mengenai adanya ketidaksetujuan warga dengan keputusan tersebut, menurutnya merupakan hal wajar pro kontra di masyarakat. Namun ia mengingatkan bahwa keselamatan bersama jauh lebih penting.
“Ada yang keberatan? Sudah pasti namanya orang banyak. Tapi kita dahulukan mana yang baik untuk keselamatan kita bersama,” tandasnya.
