BOGOR, radarbali.id– Wakil Gubernur Bali, Prof. Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) mewakili Gubernur Bali, Wayan Koster hadiri Rapat Koordinasi (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia Tahun 2023 di Sentul International Convention Centre (SICC), Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1).
Dalam acara ini Presiden Jokowi meminta para gubernur, bupati, dan walikota bersama-sama dengan Bank Indonesia (BI) untuk terus memantau harga barang dan jasa di lapangan. Sehingga dapat mendeteksi sedini mungkin gejolak harga yang ada. “Tolong semua bupati, walikota, gubernur sering-sering cek dan pantau di pasar, apakah data yang diberikan sudah valid atau belum,” tegas Presiden.
Tak hanya itu, para pemimpin daerah juga diminta bekerja secara detail dalam memantau pergerakan harga. Sekecil apapun kenaikan harga harus benar-benar dipantau. Sehingga, ke depan kepala daerah diingatkan agar berhati-hati dalam menetapkan tarif yang diatur oleh pemerintah daerah karena dapat memicu inflasi, khususnya perihal yang berkaitan dengan taris angkutan, termasuk tarif air bersih karena bisa berdampak pada kenaikan inflasi. “Untuk itu saya meminta BPS yang ada di daerah untuk memberikan data yang akurat kepada para kepala daerah,” imbuhnya. (ken/rid)
BOGOR, radarbali.id– Wakil Gubernur Bali, Prof. Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) mewakili Gubernur Bali, Wayan Koster hadiri Rapat Koordinasi (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia Tahun 2023 di Sentul International Convention Centre (SICC), Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1).
Dalam acara ini Presiden Jokowi meminta para gubernur, bupati, dan walikota bersama-sama dengan Bank Indonesia (BI) untuk terus memantau harga barang dan jasa di lapangan. Sehingga dapat mendeteksi sedini mungkin gejolak harga yang ada. “Tolong semua bupati, walikota, gubernur sering-sering cek dan pantau di pasar, apakah data yang diberikan sudah valid atau belum,” tegas Presiden.
Tak hanya itu, para pemimpin daerah juga diminta bekerja secara detail dalam memantau pergerakan harga. Sekecil apapun kenaikan harga harus benar-benar dipantau. Sehingga, ke depan kepala daerah diingatkan agar berhati-hati dalam menetapkan tarif yang diatur oleh pemerintah daerah karena dapat memicu inflasi, khususnya perihal yang berkaitan dengan taris angkutan, termasuk tarif air bersih karena bisa berdampak pada kenaikan inflasi. “Untuk itu saya meminta BPS yang ada di daerah untuk memberikan data yang akurat kepada para kepala daerah,” imbuhnya. (ken/rid)
