SINGARAJA– Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Buleleng menengarai puluhan desa tidak pernah menyelenggarakan musyawarah desa (Musdes).
Sehingga data fakir miskin dan masyarakat miskin tidak sesuai. Alhasil sejumlah bantuan berpotensi tidak tepat sasaran.
Kepala Dinas Sosial Buleleng I Putu Kariaman Putra menduga, sejumlah nama yang tercantum Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak memenuhi kriteria. Ia meyakini sejumlah penerima program, seharusnya sudah lepas dari garis kemiskinan. Namun nama mereka masih tercantum dalam DTKS.
“Kami temukan ada yang ikut PKH (Program Keluarga Harapan, Red) itu sampai lebih dari 6 tahun. Padahal kalau lihat programnya, diikuti secara komprehensif, itu 6 tahun sudah bisa graduasi. Kecuali masih ada komponen,” kata Kariaman.
Setelah ia lakukan penelusuran, ternyata pihak desa masih mempertahankan nama-nama tersebut dalam DTKS. Padahal secara faktual, mereka sudah siap graduasi dari program. Bahkan secara ekonomi mereka sudah terbilang mencukupi.
Kariaman pun meminta agar seluruh desa benar-benar menyelenggarakan Musyawarah Desa. Sebab data itu akan menjadi acuan utama bagi pemerintah dalam penyaluran bantuan. Ia bahkan menyebut ada 20 desa yang tidak pernah melakukan Musdes sejak tahun 2019 lalu.
“Di Kecamatan Seririt itu saja ada 3 desa yang tidak pernah musdes. Kami minta tahun ini agar benar-benar dilaksanakan musdes itu,” katanya.
Lebih lanjut Kariaman mengatakan, Kementerian Sosial kini membuka peluang yang lebih leluasa dalam hal pembaruan DTKS. Pemerintah desa maupun kelurahan dapat mengusulkan pembaruan data setiap bulan. Berbeda dengan tahun lalu yang dibatasi sebanyak 4 kali dalam setahun. Bahkan, menurut Kariaman, warga dapat mengusulkan dirinya sendiri masuk dalam DTKS.
“Tapi kalau usulan sendiri, tidak bisa langsung masuk DTKS. Kami akan verifikasi dan validasi lagi. Selain itu kami punya pendamping PKH dan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Red) yang independen. Jadi sekarang tidak bisa main-main lagi dalam hal pengusulan data,” tandasnya.
