alexametrics
25.4 C
Denpasar
Wednesday, August 10, 2022

Kritisi Hare Krisna, Adat Terancam, Koster: Jadilah Hindu Indonesia

GIANYAR – Keberadaan Sampradaya (aliran) Hare Krisna mendapat tanggapan dari Gubernur Bali, Wayan Koster. Gubernur mengutip pernyataan Bung Karno tentang cara beragama di tanah air.

“Oleh Bung Karno, kalau jadi orang Hindu, jadilah orang Hindu Indonesia. Jangan ikut kesana-kesini,” ujar Koster saat peletakan batu pertama Kantor Majelis Desa Adat (MDA) Gianyar, di Jalan Kesatrian kemarin.

Koster menyebutkan budaya membuat Bali terkenal seluruh dunia. “Tersohor mendatangkan ekonomi sehingga kesejahteraan kita. 

Jadi kita di Bali yang harus kita urus nomor satu ialah adat istiadat, seni, tradisi, budaya kearifan lokal sebagai kekayaan kita di Bali,” tegasnya dihadapan para Bendesa adat seluruh Kabupaten Gianyar.

Bali tidak punya emas, migas dan lainnya. “Jadi di Bali ini yang diseriusi kita harus survive dengan budaya. Semua ekonomi di Bali dibangun berbasis budaya,” ungkapnya.

Dihadapan bendesa, lanjut Koster, Majelis Desa Adat, baik di provinsi maupun di kabupaten sampai Bendesa harus kuat menjaga adat istiadat seni, budaya di Bali. 

Baca Juga:  Nama-Nama yang Muncul jadi Calon Pengurus PHDI Pusat

“Jalankan tatacara kita berdasarkan kearifan lokal beragama Hindu dengan cara kita di Bali,” pintanya.

Koster mendesak kepada Majelis Adat dan Bendesa di tiap kabupaten untuk menjaga adat.

“Kalau sampai ada nilai lain menggerus adat kita di Bali, kalau bapak bedesa kena bapak harus berhenti jadi bedesa adat. Jangan sampai terpapar yang lain,” pintanya.

Lanjut dia, apabila manusia kena corona masih bisa dirawat di rumah sakit. “Kalau ini kena bisa hancur adat budaya kita, jangan main main,” tegasnya.

Mantan DPR RI tiga periode itu memaparkan jika selama ini presiden juga mengapresiasi budaya. “Busana kita kan gagah. Pak Jokowi saja pakai busana adat terus-terusan,” ungkapnya.

Kepada para Bendesa, Koster mengingatkan, jika membiarkan itu di desa adat Bali ini akan hancur. 

“Sanggah bisa mebongkar. Karena tidak lagi memuja leluhurnya. Sing dadi mebanten sing dadi megalungan mekuningan megulingan. Bali bisa tinggal nama, hati-hati, jangan sok toleran longgar,” pintanya lagi.

Baca Juga:  Awas! Anjing Rabies Berkeliaran di Gianyar, Ini Buktinya…

Sementara itu, Bendesa Agung Majelis Agung Desa (MDA) Provinsi Bali, Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet, sepakat dengan arahan Gubernur Bali. 

“Gubernur sama dengan Majelis Desa Adat menyatakan untuk Bali, sedangkan keputusan PHDI pusat untuk nusantara, kita sabar saja karena PHDI pusat akan segera melakukan paruman, ini sedang bergulir,” ujarnya.

Pihaknya akan tetap menjalan keputusan MDA untuk wilayah Bali. Hal ini penting untuk mempertahankan budaya Bali, dari pengaruh yang dinilai bisa menjadi ancaman. 

“Ya untuk Bali, kita punya kewenangan untuk mengatur mempertahankan tradisi adat, supaya tidak terjadi pelecehan, penistaan,” ungkapnya.

Bandesa Agung juga menegaskan, apabila keputusan PDHI Pusat memperbolehkan sampradaya di wilayah Indonesia, Bali berbeda. 

“Di Bali tetap keputusan MDA dan keputusan Gubernur yang berlaku. Bukan keputusan PHDI pusat,” pungkasnya. 



GIANYAR – Keberadaan Sampradaya (aliran) Hare Krisna mendapat tanggapan dari Gubernur Bali, Wayan Koster. Gubernur mengutip pernyataan Bung Karno tentang cara beragama di tanah air.

“Oleh Bung Karno, kalau jadi orang Hindu, jadilah orang Hindu Indonesia. Jangan ikut kesana-kesini,” ujar Koster saat peletakan batu pertama Kantor Majelis Desa Adat (MDA) Gianyar, di Jalan Kesatrian kemarin.

Koster menyebutkan budaya membuat Bali terkenal seluruh dunia. “Tersohor mendatangkan ekonomi sehingga kesejahteraan kita. 

Jadi kita di Bali yang harus kita urus nomor satu ialah adat istiadat, seni, tradisi, budaya kearifan lokal sebagai kekayaan kita di Bali,” tegasnya dihadapan para Bendesa adat seluruh Kabupaten Gianyar.

Bali tidak punya emas, migas dan lainnya. “Jadi di Bali ini yang diseriusi kita harus survive dengan budaya. Semua ekonomi di Bali dibangun berbasis budaya,” ungkapnya.

Dihadapan bendesa, lanjut Koster, Majelis Desa Adat, baik di provinsi maupun di kabupaten sampai Bendesa harus kuat menjaga adat istiadat seni, budaya di Bali. 

Baca Juga:  PHDI Bergejolak, Muncul Hasil Mahasabha Luar Biasa Ganti Pengurus

“Jalankan tatacara kita berdasarkan kearifan lokal beragama Hindu dengan cara kita di Bali,” pintanya.

Koster mendesak kepada Majelis Adat dan Bendesa di tiap kabupaten untuk menjaga adat.

“Kalau sampai ada nilai lain menggerus adat kita di Bali, kalau bapak bedesa kena bapak harus berhenti jadi bedesa adat. Jangan sampai terpapar yang lain,” pintanya.

Lanjut dia, apabila manusia kena corona masih bisa dirawat di rumah sakit. “Kalau ini kena bisa hancur adat budaya kita, jangan main main,” tegasnya.

Mantan DPR RI tiga periode itu memaparkan jika selama ini presiden juga mengapresiasi budaya. “Busana kita kan gagah. Pak Jokowi saja pakai busana adat terus-terusan,” ungkapnya.

Kepada para Bendesa, Koster mengingatkan, jika membiarkan itu di desa adat Bali ini akan hancur. 

“Sanggah bisa mebongkar. Karena tidak lagi memuja leluhurnya. Sing dadi mebanten sing dadi megalungan mekuningan megulingan. Bali bisa tinggal nama, hati-hati, jangan sok toleran longgar,” pintanya lagi.

Baca Juga:  Bertugas di Daerah Wisata, Anggota Polres Gianyar Dilatih Bahasa Asing

Sementara itu, Bendesa Agung Majelis Agung Desa (MDA) Provinsi Bali, Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet, sepakat dengan arahan Gubernur Bali. 

“Gubernur sama dengan Majelis Desa Adat menyatakan untuk Bali, sedangkan keputusan PHDI pusat untuk nusantara, kita sabar saja karena PHDI pusat akan segera melakukan paruman, ini sedang bergulir,” ujarnya.

Pihaknya akan tetap menjalan keputusan MDA untuk wilayah Bali. Hal ini penting untuk mempertahankan budaya Bali, dari pengaruh yang dinilai bisa menjadi ancaman. 

“Ya untuk Bali, kita punya kewenangan untuk mengatur mempertahankan tradisi adat, supaya tidak terjadi pelecehan, penistaan,” ungkapnya.

Bandesa Agung juga menegaskan, apabila keputusan PDHI Pusat memperbolehkan sampradaya di wilayah Indonesia, Bali berbeda. 

“Di Bali tetap keputusan MDA dan keputusan Gubernur yang berlaku. Bukan keputusan PHDI pusat,” pungkasnya. 


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/