alexametrics
25.4 C
Denpasar
Tuesday, May 17, 2022

Legislatif-Eksekutif Tetap Bahas Perda Turunan UU Cipta Kerja

SINGARAJA – Lembaga legislative dan eksekutif tetap membahas sejumlah peraturan daerah, yang menjadi produk hukum turunan Undang-Undang Nomor 10 tentang Cipta Kerja.

Pembahasan tetap dilanjutkan meski Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa undang-undang tersebut inkonstitusional bersyarat.

Tercatat ada tiga ranperda yang akan dibahas oleh legislative dan eksekutif. Ketiganya adalah Ranperda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, Ranperda Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dan Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemkab Buleleng.

Ketiganya merupakan produk turunan dari UU Cipta Kerja.

Kesepakatan itu diambil setelah pihak legislative dan eksekutif bertemu kemarin (20/1). Pembahasan itu dilakukan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Buleleng di Ruang Rapat Komisi III DPRD Buleleng.

Baca Juga:  Sambut Hari Raya Nyepi, Pemerintah Jamin Stok Pangan Aman

Rapat dipimpin Ketua Bapemperda DPRD Buleleng Nyoman Gede Wandira Adi. Sementara dari pihak eksekutif hadir Kabag Hukum Setda Buleleng Bayu Waringin.

Ketua Bapemperda Wandira Adi mengatakan, pihak legislative dan eksekutif sudah sepakat dengan pembahasan ketiga ranperda itu.

Menurutnya, ketiga ranperda itu akan tetap dibahas, untuk menghindari kekosongan hukum. Mengingat beberapa aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam perda, telah melebur menjadi UU Cipta Kerja.

Menurut Wandira, MK memang telah menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Namun pihaknya akan tetap membahas perda-perda tersebut.

“Ini untuk memberikan kepastian hukum dalam proses investasi. Kalau kami diamkan saja, ini akan berlarut-larut tidak ada penyelesaian. Akhirnya orang mau berinvestasi jadi terhambat karena tidak ada kepastian hukum,” kata Wandira.

Baca Juga:  CATAT!! Tanpa Vaksin, Satgas Larang Guru Mengajar Tatap Muka

Sementara itu, Kabag Hukum Setda Buleleng Bayu Waringin mengatakan, perda-perda itu tetap diajukan ke DPRD untuk dibahas.

“Karena ada perubahan nomenklatur. Sehingga kami harus menyesuaikan dengan peraturan pemerintah yang terbaru,” kata Bayu.

Untuk sekedar diketahui, pada November 2021 lalu, MK menerbitkan putusan nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Sesuai putusan itu, MK menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

MK juga memerintahkan pemerintah menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas. Pemerintah juga tidak dibenarkan menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja. 

SINGARAJA – Lembaga legislative dan eksekutif tetap membahas sejumlah peraturan daerah, yang menjadi produk hukum turunan Undang-Undang Nomor 10 tentang Cipta Kerja.

Pembahasan tetap dilanjutkan meski Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa undang-undang tersebut inkonstitusional bersyarat.

Tercatat ada tiga ranperda yang akan dibahas oleh legislative dan eksekutif. Ketiganya adalah Ranperda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, Ranperda Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dan Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemkab Buleleng.

Ketiganya merupakan produk turunan dari UU Cipta Kerja.

Kesepakatan itu diambil setelah pihak legislative dan eksekutif bertemu kemarin (20/1). Pembahasan itu dilakukan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Buleleng di Ruang Rapat Komisi III DPRD Buleleng.

Baca Juga:  UPDATE! Satgas Covid-19 Umumkan Dua Warga Jembrana Positif Corona

Rapat dipimpin Ketua Bapemperda DPRD Buleleng Nyoman Gede Wandira Adi. Sementara dari pihak eksekutif hadir Kabag Hukum Setda Buleleng Bayu Waringin.

Ketua Bapemperda Wandira Adi mengatakan, pihak legislative dan eksekutif sudah sepakat dengan pembahasan ketiga ranperda itu.

Menurutnya, ketiga ranperda itu akan tetap dibahas, untuk menghindari kekosongan hukum. Mengingat beberapa aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam perda, telah melebur menjadi UU Cipta Kerja.

Menurut Wandira, MK memang telah menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Namun pihaknya akan tetap membahas perda-perda tersebut.

“Ini untuk memberikan kepastian hukum dalam proses investasi. Kalau kami diamkan saja, ini akan berlarut-larut tidak ada penyelesaian. Akhirnya orang mau berinvestasi jadi terhambat karena tidak ada kepastian hukum,” kata Wandira.

Baca Juga:  Selain Enam ODP Covid-19, Satgas Pantau 253 Kepala Wilayah Lain

Sementara itu, Kabag Hukum Setda Buleleng Bayu Waringin mengatakan, perda-perda itu tetap diajukan ke DPRD untuk dibahas.

“Karena ada perubahan nomenklatur. Sehingga kami harus menyesuaikan dengan peraturan pemerintah yang terbaru,” kata Bayu.

Untuk sekedar diketahui, pada November 2021 lalu, MK menerbitkan putusan nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Sesuai putusan itu, MK menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

MK juga memerintahkan pemerintah menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas. Pemerintah juga tidak dibenarkan menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/