alexametrics
24.8 C
Denpasar
Tuesday, May 24, 2022

Ogah Ikuti MDA karena Bendesa Adat Liligundi Juga Ketua MDA Karangasem

AMLAPURA – Pantas saja warga adat (krama) Desa Adat Liligundi, Kecamatan Bebandem, Karangasem lebih memilih menggelar pemilihan bendesa adat tandingan, atau ogah ikuti saran atau rekomendasi dari Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Karangasem. Pasalnya, bendesa adat Liligundi yang bermasalah itu juga merangkap sebagai ketua MDA Karangasem.

 

Salah satu tokoh Desa Adat Liligundi, I Komang Wenten menjelaskan, kekisruhan pemilihan bendesa adat Liligundi, Bebandem bermula dari habisnya masa kepemimpinan Bendesa Adat Liligundi I Ketut Alit Suardana tahun 2018 lalu.

 

Kemudian, dalam pemilihan bendesa adat muncul dua perarem yang dibuat prajuru desa. Yang jadi soal, dua perarem itu tidak sesuai dengan awig-awig desa adat Liligundi.

 

Pararem pertama yakni tentang pencalonan bendesa adat yang menyaratkan bahwa calon minimal mengenyam pendidikan SMP, pararem yang kedua ketika sudah ada calon, tetapi yang menentukan itu hanya lima orang tanpa melibatkan krama desa.

Baca Juga:  Kapolri Tak Persoalkan Pawai Ogoh-Ogoh, Tapi Wajib Swab PCR!
- Advertisement -

 

“Padahal keduanya ini sebelumnya tidak ada dalam awig-awig. Makanya kami minta untuk dikembalikan kepada awig-awig. Masyarakat ingin awig-awig ditegakkan itu pada intinya. Ketika prajuru desa mencabut dua pararem itu masyarakat akan menganggap masalah ini selesai,” terang Wenten.

 

Wenten pun menegaskan, pembuatan pararem tersebut cacat prosedur. Mestinya, lanjut dia, pembentukan perarem harus dihadiri minimal 2/3 oleh krama desa. Kenyataannya, dalam pembuatan dua perarem dimaksud tidak ada ada 2/3 krama desa.

 

Dengan alasan tidak jelas, prajuru desa justru memperpanjang tanpa melakukan musyawarah dengan krama. Dan hanya melakukan persetujuan atas segelintir orang.

 

Atas kekisruhan ini, Wenten pun menyatakan bahwa krama enggan menyelesaikan masalah ini mengikuti arahan MDA Karangasem. Apalagi, bendesa adat Liligundi yang mereka anggap bermasalah menjadi ketua MDA Karangasem.

Baca Juga:  Inovatif, Klungkung Santuni ODHA Rp 500 Ribu dan ARV Seumur Hidup

 

“Kami sudah lelah. Kalau mengikuti alur MDA harus begini dan begitu, jadi akan menguras tenaga. Kesepakatan krama akan membentuk prajuru yang baru,” tegas dia.

 

Mereka sudah memutuskan pemilihan bendesa adat Liligundi akan digelar 10 hari lagi. Bahkan, meski nantinya bendesa adat Liligundi yang baru dianggap tidak sah, menurut Wenten, hal tersebut tidak menjadi masalah. Yang terpenting masyarakat mendapat pelayanan ketika ada keperluan terhadap prajuru dan merasa nyaman.

 

“Apakah prajuru saya dianggap sah atau tidak itu urusan belakangan. Tetap kamu ajukan ke pemerintah, termasuk pernyataan sikap tidak percaya,” tandasnya.

- Advertisement -

AMLAPURA – Pantas saja warga adat (krama) Desa Adat Liligundi, Kecamatan Bebandem, Karangasem lebih memilih menggelar pemilihan bendesa adat tandingan, atau ogah ikuti saran atau rekomendasi dari Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Karangasem. Pasalnya, bendesa adat Liligundi yang bermasalah itu juga merangkap sebagai ketua MDA Karangasem.

 

Salah satu tokoh Desa Adat Liligundi, I Komang Wenten menjelaskan, kekisruhan pemilihan bendesa adat Liligundi, Bebandem bermula dari habisnya masa kepemimpinan Bendesa Adat Liligundi I Ketut Alit Suardana tahun 2018 lalu.

 

Kemudian, dalam pemilihan bendesa adat muncul dua perarem yang dibuat prajuru desa. Yang jadi soal, dua perarem itu tidak sesuai dengan awig-awig desa adat Liligundi.

 

Pararem pertama yakni tentang pencalonan bendesa adat yang menyaratkan bahwa calon minimal mengenyam pendidikan SMP, pararem yang kedua ketika sudah ada calon, tetapi yang menentukan itu hanya lima orang tanpa melibatkan krama desa.

Baca Juga:  Deadlock, Warga Liligundi Siap Banding ke MDA Kabupaten

 

“Padahal keduanya ini sebelumnya tidak ada dalam awig-awig. Makanya kami minta untuk dikembalikan kepada awig-awig. Masyarakat ingin awig-awig ditegakkan itu pada intinya. Ketika prajuru desa mencabut dua pararem itu masyarakat akan menganggap masalah ini selesai,” terang Wenten.

 

Wenten pun menegaskan, pembuatan pararem tersebut cacat prosedur. Mestinya, lanjut dia, pembentukan perarem harus dihadiri minimal 2/3 oleh krama desa. Kenyataannya, dalam pembuatan dua perarem dimaksud tidak ada ada 2/3 krama desa.

 

Dengan alasan tidak jelas, prajuru desa justru memperpanjang tanpa melakukan musyawarah dengan krama. Dan hanya melakukan persetujuan atas segelintir orang.

 

Atas kekisruhan ini, Wenten pun menyatakan bahwa krama enggan menyelesaikan masalah ini mengikuti arahan MDA Karangasem. Apalagi, bendesa adat Liligundi yang mereka anggap bermasalah menjadi ketua MDA Karangasem.

Baca Juga:  6 Bulan Lapor MDA Tak Dapat Kejelasan, Warga Liligundi Datangi Dewan

 

“Kami sudah lelah. Kalau mengikuti alur MDA harus begini dan begitu, jadi akan menguras tenaga. Kesepakatan krama akan membentuk prajuru yang baru,” tegas dia.

 

Mereka sudah memutuskan pemilihan bendesa adat Liligundi akan digelar 10 hari lagi. Bahkan, meski nantinya bendesa adat Liligundi yang baru dianggap tidak sah, menurut Wenten, hal tersebut tidak menjadi masalah. Yang terpenting masyarakat mendapat pelayanan ketika ada keperluan terhadap prajuru dan merasa nyaman.

 

“Apakah prajuru saya dianggap sah atau tidak itu urusan belakangan. Tetap kamu ajukan ke pemerintah, termasuk pernyataan sikap tidak percaya,” tandasnya.


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/