alexametrics
26.8 C
Denpasar
Wednesday, June 29, 2022

Buleleng Prioritaskan Anggaran 2021 untuk Pemulihan Ekonomi

SINGARAJA – DPRD Buleleng mendesak agar pemerintah menyusun anggaran berdasarkan skala prioritas.

Khusus untuk tahun anggaran 2021 mendatang, anggaran harus diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi.

Sementara program-program lain yang tidak berkaitan langsung dengan pemulihan ekonomi, agar ditunda sementara.

Hal itu terungkap saat Badan Anggaran DPRD Buleleng melakukan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Pembahasan melibatkan anggota komisi DPRD Buleleng. Rapat tersebut dilangsungkan di Ruang Gabungan Komisi DPRD Buleleng.

Dalam rapat itu terungkap ada beberapa poin anggaran yang menjadi sorotan. Sebab anggaran itu dianggap belum berpihak pada upaya pemulihan ekonomi daerah.

“Anggaran 2021 itu harus untuk pemulihan ekonomi masyarakat. Kalau ada program kegiatan yang tidak ada hubungan dengan pemulihan ekonomi masyarakat, tentu akan kami pertimbangkan.

Karena tema dari pusat itu kan sudah jelas. Masyarakat sehat, ekonomi bangkit,” kata Wakil Ketua DPRD Buleleng Ketut Susila Umbara.

Menurut Susila, dari hasil pencermatan, anggaran yang disusun masih memprioritaskan sektor pertanian dan pariwisata.

Dewan meminta agar pemerintah juga memberikan prioritas pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Karena sektor ini terbukti sebagai penggerak roda ekonomi pada masa pandemi.

“Kita lihat besok penjelasan  dari TAPD seperti apa. Sejauh mana urgensinya, sejauh mana dampaknya pada pemulihan ekonomi masyarakat. Ini yang penting,” imbuh legislator asal Desa Panji itu.

Apabila ada program kegiatan yang dianggap tak sesuai dengan prioritas anggaran,  maka dewan meminta agar program  itu ditunda untuk sementara waktu.

Kalau toh pemerintah ngotot ingin meloloskan program itu, dewan mengancam tak akan menandatangani nota kesepakatan pembahasan KUA-PPAS.

Apabila nota kesepakatan itu tak ditandatangani, maka Rancangan APBD Perubahan 2021 pun terancam tak dapat dibahas.

“Misalnya, Dinas Kominfo butuh tambahan anggaran untuk mendukung pembelajaran daring. Perlu tambahan bandwith di tempat umum.

Kalau tambahan itu belum dirangkum oleh TAPD, kami kan belum mau sepakat dulu. Lebih baik dibahas kembali. Jangan dipaksakan.

Hari ini kami akan rapat dengan TAPD dan akan kita pelajari seperti apa urgensi program yang disampaikan TAPD,” tandas Susila.



SINGARAJA – DPRD Buleleng mendesak agar pemerintah menyusun anggaran berdasarkan skala prioritas.

Khusus untuk tahun anggaran 2021 mendatang, anggaran harus diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi.

Sementara program-program lain yang tidak berkaitan langsung dengan pemulihan ekonomi, agar ditunda sementara.

Hal itu terungkap saat Badan Anggaran DPRD Buleleng melakukan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Pembahasan melibatkan anggota komisi DPRD Buleleng. Rapat tersebut dilangsungkan di Ruang Gabungan Komisi DPRD Buleleng.

Dalam rapat itu terungkap ada beberapa poin anggaran yang menjadi sorotan. Sebab anggaran itu dianggap belum berpihak pada upaya pemulihan ekonomi daerah.

“Anggaran 2021 itu harus untuk pemulihan ekonomi masyarakat. Kalau ada program kegiatan yang tidak ada hubungan dengan pemulihan ekonomi masyarakat, tentu akan kami pertimbangkan.

Karena tema dari pusat itu kan sudah jelas. Masyarakat sehat, ekonomi bangkit,” kata Wakil Ketua DPRD Buleleng Ketut Susila Umbara.

Menurut Susila, dari hasil pencermatan, anggaran yang disusun masih memprioritaskan sektor pertanian dan pariwisata.

Dewan meminta agar pemerintah juga memberikan prioritas pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Karena sektor ini terbukti sebagai penggerak roda ekonomi pada masa pandemi.

“Kita lihat besok penjelasan  dari TAPD seperti apa. Sejauh mana urgensinya, sejauh mana dampaknya pada pemulihan ekonomi masyarakat. Ini yang penting,” imbuh legislator asal Desa Panji itu.

Apabila ada program kegiatan yang dianggap tak sesuai dengan prioritas anggaran,  maka dewan meminta agar program  itu ditunda untuk sementara waktu.

Kalau toh pemerintah ngotot ingin meloloskan program itu, dewan mengancam tak akan menandatangani nota kesepakatan pembahasan KUA-PPAS.

Apabila nota kesepakatan itu tak ditandatangani, maka Rancangan APBD Perubahan 2021 pun terancam tak dapat dibahas.

“Misalnya, Dinas Kominfo butuh tambahan anggaran untuk mendukung pembelajaran daring. Perlu tambahan bandwith di tempat umum.

Kalau tambahan itu belum dirangkum oleh TAPD, kami kan belum mau sepakat dulu. Lebih baik dibahas kembali. Jangan dipaksakan.

Hari ini kami akan rapat dengan TAPD dan akan kita pelajari seperti apa urgensi program yang disampaikan TAPD,” tandas Susila.



Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/