alexametrics
28.7 C
Denpasar
Sunday, August 14, 2022

Tunggak Pajak, 1.311 Hotel dan Restoran di Badung Tak Dapat Hibah

MANGUPURA– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung mendapat bantuan hibah untuk penguatakan ekonomi pariwisata sebesar  Rp 948 miliar Lebih.

 

Hibah tersebut dominan akan diberikan bagi usaha hotel dan restoran.

 

Hanya saja syaratnya, hotel dan restoran tersebut tidak boleh menunggak pajak.

 

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Pesedahan Agung Kabupaten Badung telah menyisir akomodasi pariwisata yang menunggak pajak dan bahkan ada ribuan yang masih menunggak pajak.

 

Kepala Bapenda dan Pesedahan Agung, I Made Sutama mengatakan telah menyiapkan data para pelaku usaha pariwisata yang belum melunasi  kewajiban pajaknya. Data ini rencananya akan diberikan kepada Dinas Pariwisata sebagai rujukan pemberian stimulus.

 

Baca Juga:  Kontak Mayat, Puluhan Pelayat Korban Rabies Langsung Divaksin Massal

“Kami sudah memiliki data siapa saja yang masih menunggak pajak. Karena berdasarkan informasi data ini akan dipakai salah satu rujukan pemberian hibah pariwisata,” beber birokrat asal Desa Pecatu ini.

 

Tak heran, ternyata masih banyak hotel dan restoran di Badung yang menunggak pajak.

 

Bahkan, hingga Oktober 2020 terdapat 1.311 Wajib Pajak (WP) yang belum memenuhi kewajiban.

 

Sesuai syarat menerima hibah tersebut mereka tidak boleh menunggak pajak dan mereka pun teracam bisa tidak mendapat bantuan hibah.

 

“Dari data kami hingga 19 Oktober ini ada 1.311 WP yang masih aktif memiliki tunggakan pajak.

 

WP yang menunggak terdiri dari 779 WP yang bergerak dibidang perohotelan dan 532 WP yang bergerak dibidang restoran,” terang Sutama.

Baca Juga:  Fokus Infrastruktur & Sampah, Realisasi Hibah Dewan Dipastikan Ngadat

 

Sementara dengan menjadikan pajak sebagai indikator pemberian hibah tentu nantinya dapat mendongkrak pendapatan Kabupaten Badung di tengah pandemi Covid-19. 

 

“Kami berharap kalau bisa mereka (pengusaha) yang mendapat bantuan dana pusat dilihat dulu apakah sudah melunasi kewajiban membayar pajak,”tegasnya.

 

Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Badung I Ketut Lihadnyana melontarkan bahwa  Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Juklak dan Juknis penggunaan stimulus atau hibah pariwisata.

 

Salah satu poinnya adalah hotel dan  restoran tidak boleh menunggak pajak ke pemerintah daerah.

 

Kedua, hotel dan restoran wajib mematuhi protokol kesehatan.



MANGUPURA– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung mendapat bantuan hibah untuk penguatakan ekonomi pariwisata sebesar  Rp 948 miliar Lebih.

 

Hibah tersebut dominan akan diberikan bagi usaha hotel dan restoran.

 

Hanya saja syaratnya, hotel dan restoran tersebut tidak boleh menunggak pajak.

 

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Pesedahan Agung Kabupaten Badung telah menyisir akomodasi pariwisata yang menunggak pajak dan bahkan ada ribuan yang masih menunggak pajak.

 

Kepala Bapenda dan Pesedahan Agung, I Made Sutama mengatakan telah menyiapkan data para pelaku usaha pariwisata yang belum melunasi  kewajiban pajaknya. Data ini rencananya akan diberikan kepada Dinas Pariwisata sebagai rujukan pemberian stimulus.

 

Baca Juga:  TERUNGKAP! Warga Badung Masih Minim Punya Akta Kelahiran & Perkawinan

“Kami sudah memiliki data siapa saja yang masih menunggak pajak. Karena berdasarkan informasi data ini akan dipakai salah satu rujukan pemberian hibah pariwisata,” beber birokrat asal Desa Pecatu ini.

 

Tak heran, ternyata masih banyak hotel dan restoran di Badung yang menunggak pajak.

 

Bahkan, hingga Oktober 2020 terdapat 1.311 Wajib Pajak (WP) yang belum memenuhi kewajiban.

 

Sesuai syarat menerima hibah tersebut mereka tidak boleh menunggak pajak dan mereka pun teracam bisa tidak mendapat bantuan hibah.

 

“Dari data kami hingga 19 Oktober ini ada 1.311 WP yang masih aktif memiliki tunggakan pajak.

 

WP yang menunggak terdiri dari 779 WP yang bergerak dibidang perohotelan dan 532 WP yang bergerak dibidang restoran,” terang Sutama.

Baca Juga:  Kabar Buruk, Angka Kematian Ibu dan Bayi di Jembrana Belum Turun

 

Sementara dengan menjadikan pajak sebagai indikator pemberian hibah tentu nantinya dapat mendongkrak pendapatan Kabupaten Badung di tengah pandemi Covid-19. 

 

“Kami berharap kalau bisa mereka (pengusaha) yang mendapat bantuan dana pusat dilihat dulu apakah sudah melunasi kewajiban membayar pajak,”tegasnya.

 

Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Badung I Ketut Lihadnyana melontarkan bahwa  Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Juklak dan Juknis penggunaan stimulus atau hibah pariwisata.

 

Salah satu poinnya adalah hotel dan  restoran tidak boleh menunggak pajak ke pemerintah daerah.

 

Kedua, hotel dan restoran wajib mematuhi protokol kesehatan.


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/