alexametrics
25.4 C
Denpasar
Thursday, August 18, 2022

Dijatah Rp 620 Juta, Anggota DPRD Minta Jatah Bansos 2021 Ditambah

SINGARAJA – DPRD Buleleng mengusulkan tambahan alokasi dana hibah dan bansos. Utamanya yang difasilitasi oleh anggota dewan.

Sebab masih banyak pokok-pokok pikiran maupun usulan masyarakat yang belum dapat difasilitasi. Terlebih pada tahun ini, alokasi dana hibah bansos dipangkas habis.

Dalam dokumen rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Buleleng tahun anggaran 2021, terungkap dana hibah bansos mencapai Rp 165 miliar.

Dana itu terbilang besar. Sebab terjadi perubahan regulasi. Seluruh bantuan berupa uang dan barang, dicantumkan dalam belanja hibah.

Dari dana hibah sebanyak Rp 165 miliar itu, sebanyak Rp 28 miliar di antaranya difasilitasi oleh anggota DPRD Buleleng.

Baca Juga:  Jangkauan SSR Hingga Denpasar, Sayang Ini Kelemahannya…

Apabila dihitung rata, masing-masing anggota dewan akan mendapat jatah memfasilitasi bansos sebanyak Rp 620 juta.

Anggota Badan Anggaran DPRD Buleleng Gede Wisnaya Wisna mengusulkan anggaran dana hibah yang difasilitasi oleh anggota dewan dapat ditambah.

“Kalau memungkinkan, agar ditambah Rp 250 juta per anggota. Karena pada tahun 2021, ini pasti akan ditunggu-tunggu masyarakat,” kata Wisnaya Wisna.

Hal serupa juga diungkapkan anggota Banggar DPRD Buleleng lainnya, Ketut Dody Tisna Adi. Menurut Dody, pada tahun depan diperkirakan tak seluruh pokok pikiran anggota dewan dapat terjawab lewat bansos.

“Usulan dari masyarakat yang kami ajukan itu rata-rata Rp 650 juta. Sedangkan sekarang yang difasilitasi hanya Rp 620 juta. Kami harap paling tidak dana hibah ini bisa diangkat lagi sedikit,” katanya.

Baca Juga:  Ini Alasan Koster Lantang Tolak Program KB “Dua Anak Cukup”

Sementara itu, Sekkab Buleleng Gede Suyasa enggan berkomentar banyak terkait permintaan tersebut.

Suyasa hanya menyebut bahwa dana hibah yang difasiltasi anggota dewan sudah terangkum dalam aplikasi perencanaan.

“Untuk hibah kan seharusnya bisa direalisasikan tahun 2020 namun baru bisa tahun 2021 itu semua usulan sudah masuk di aplikasi. Kalau tidak masuk aplikasi itu sudah pasti tidak bisa cair,” kata Suyasa. 



SINGARAJA – DPRD Buleleng mengusulkan tambahan alokasi dana hibah dan bansos. Utamanya yang difasilitasi oleh anggota dewan.

Sebab masih banyak pokok-pokok pikiran maupun usulan masyarakat yang belum dapat difasilitasi. Terlebih pada tahun ini, alokasi dana hibah bansos dipangkas habis.

Dalam dokumen rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Buleleng tahun anggaran 2021, terungkap dana hibah bansos mencapai Rp 165 miliar.

Dana itu terbilang besar. Sebab terjadi perubahan regulasi. Seluruh bantuan berupa uang dan barang, dicantumkan dalam belanja hibah.

Dari dana hibah sebanyak Rp 165 miliar itu, sebanyak Rp 28 miliar di antaranya difasilitasi oleh anggota DPRD Buleleng.

Baca Juga:  Jangkauan SSR Hingga Denpasar, Sayang Ini Kelemahannya…

Apabila dihitung rata, masing-masing anggota dewan akan mendapat jatah memfasilitasi bansos sebanyak Rp 620 juta.

Anggota Badan Anggaran DPRD Buleleng Gede Wisnaya Wisna mengusulkan anggaran dana hibah yang difasilitasi oleh anggota dewan dapat ditambah.

“Kalau memungkinkan, agar ditambah Rp 250 juta per anggota. Karena pada tahun 2021, ini pasti akan ditunggu-tunggu masyarakat,” kata Wisnaya Wisna.

Hal serupa juga diungkapkan anggota Banggar DPRD Buleleng lainnya, Ketut Dody Tisna Adi. Menurut Dody, pada tahun depan diperkirakan tak seluruh pokok pikiran anggota dewan dapat terjawab lewat bansos.

“Usulan dari masyarakat yang kami ajukan itu rata-rata Rp 650 juta. Sedangkan sekarang yang difasilitasi hanya Rp 620 juta. Kami harap paling tidak dana hibah ini bisa diangkat lagi sedikit,” katanya.

Baca Juga:  Duh, Pemkab Buleleng Rancang Perubahan Tarif Pelayanan Kesehatan

Sementara itu, Sekkab Buleleng Gede Suyasa enggan berkomentar banyak terkait permintaan tersebut.

Suyasa hanya menyebut bahwa dana hibah yang difasiltasi anggota dewan sudah terangkum dalam aplikasi perencanaan.

“Untuk hibah kan seharusnya bisa direalisasikan tahun 2020 namun baru bisa tahun 2021 itu semua usulan sudah masuk di aplikasi. Kalau tidak masuk aplikasi itu sudah pasti tidak bisa cair,” kata Suyasa. 


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/