alexametrics
27.6 C
Denpasar
Saturday, May 21, 2022

Mahasabha secara Tatap Muka Ditakuti Bisa Cabut Pengayoman Sampradaya

Jro Bauddha Suena atau Wayan Suena menyebutkan, kisruh Mahasabha Luar Biasa PHDI di Pura Samuan Tiga sebetulnya terkait dengan mahasabha yang akan digelar Oktober 2021 secara online. Mahasabha tatap muka ditakuti karena bisa mencabut pasal pengayoman sampradaya yang diatur dalam AD/ART.

I WAYAN WIDYANTARA, Denpasar

   

DI tengah mendidihnya umat Hindu di Bali dengan melakukan demonstrasi berkali-kali atas keberadaan sampradaya (aliran/ sekte), Jro Suena menjelaskan, tidak sekalipun pengurus PHDI Pusat  mengeluarkan pernyataan sikap resmi atas terjadinya semua kemelut ini ataupun datang langsung menemui tokoh-tokoh pergerakan tersebut.

 

Selama ini, PHDI merupakan majelis tertinggi agama Hindu Dharma yang telah memberikan pengayoman kepada sampradaya, termasuk terhadap Hare Krishna (ISKCON) dan Sai Baba, dan sebagainya.

- Advertisement -

 

Pengayoman yang diberikan PHDI kepada sampradaya ini memang diatur dalam BAB X Hubungan Antar Lembaga Pasal 41 AD/ART PHDI.  

 

Pasal 41 itu terdiri atas tiga ayat. Yakni Ayat (1) Parisada Hindu Dharma Indonesia berkewajiban mengayomi setiap sampradaya yang berbentuk organisasi, forum, lembaga, badan, dan yayasan bernafaskan Hindu yang mendaftar ke Parisada Hindu Dharma Indonesia;

Ayat (2) Dalam rangka pengayoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Parisada Hindu Dharma Indonesia mengadakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;

 

Ayat (3) Dalam rangka pengayoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Parisada Hindu Dharma Indonesia berhak: a. Memberikan teguran lisan dan/atau tertulis; b. Meminta laporan kegiatan; dan c. Melakukan mediasi.

Baca Juga:  Dampak Transmisi Lokal, Ratusan Warga Klungkung Jalani Rapid Test

 

Maka, muncul surat usulan perubahan AD/ART PHDI yang diajukan oleh 28 PHDI Provinsi untuk tegas mencabut Pasal 41 yang memuat pengayoman Sampradaya tidak dijawab sama sekali oleh PH PHDI Pusat. Tetapi justru perubahan AD/ART disiasati pada saat Pesamuan Agung.

 

“Hal tersebut dianggap maknanya oleh para Ketua PHDI Provinsi bahwa PHDI Pusat tetap mengayomi para pengikut Sampradaya, terkecuali hasil Pesamuhan Sabha Pandita PHDI Pusat pada tanggal 29 Juli 2021 yang mencabut pengayoman Sampradaya dijadikaan bhisama pelarangan sampradaya baik teologi, ideologi, dan organisasinya oleh sabha pandita PHDI sebagai organ tertinggi  dalam tubuh PHDI Pusat,” kata dia.

 

Melihat gelagat PHDI Pusat yang tidak responsif atas usulan PHDI provinsi, maka 30 PHDI Provinsi meminta agar Pesamuan Agung (Rakernas) Juli 2021 dan Mahasabha (Kongres) PHDI Pusat Oktober 2020 dilaksanakan di Bali secara tatap muka. Namun, permintaan 30 PHDI provinsi itu tidak didengar sama sekali oleh PHDI Pusat dengan alasan Covid-19.

 

“Pesamuan Agung dan Mahasabha secara tatap muka ini sangat ditakuti karena kalau itu terjadi, maka yang anti-sampradaya menang dalam pencabutan Pasal 41,” kata Jro Suena.

Baca Juga:  Tes Swab Kerabat Negatif, GTPP Telusuri ABG 12 Tahun Terpapar Covid-19

 

Namun, PHDI Pusat akhirnya menggelar Pesamuan Agung PHDI Pusat hanya secara daring pada tanggal 30-31 Juli 2021. Itu pun hanya dihadiri oleh kurang lebih 16 PHDI Provinsi dari total 34 PHDI Provinsi.

 

Pesamuan Agung PHDI Pusat ini pun terjadi karena adanya sikap tegas Hasil Pesamuhan Sabha Pandita PHDI Pusat yang mencabut pengayoman Sampradaya dan memaksa Pengurus Harian PHDI Pusat mencabut pengayoman ISKCON (Hare Krishna). 

Di sisi lain, kata Jro Suena, mahasabha PHDI pusat juga rencananya akan digelar secara online pada akhir Oktober 2021. Hal ini yang menjadi pro-kontra di kalangan PHDI provinsi. Karena mahasabha online berpotensi dicurangi. Apalagi, disinyalir di lingkungan PHDI pusat banyak orang pro-sampradaya sejak 20 tahun lalu.

“Patut menjadi pertanyaan kita semua, kenapa tidak dari awal konflik terjadi, pihak pengurus harian PHDI Pusat dan Sabha Walaka PHDI Pusat memohon kepada Sabha Pandita PHDI agar diadakan Pesamuhan Sabha Pandita untuk pencabutan pengayoman Sampradaya sehingga masalah tidak berlarut-larut seperti sekarang?” tanyanya. (bersambung)

Baca Juga: Gejolak di Tubuh PHDI Disebut Bersumber dari Kasus Sampradaya (Tulisan 1)

Baca Juga: Sampradaya Asing Dianggap Tertawa dan Menari dari Kisruh di PHDI (Tulisan 3) 

- Advertisement -

Jro Bauddha Suena atau Wayan Suena menyebutkan, kisruh Mahasabha Luar Biasa PHDI di Pura Samuan Tiga sebetulnya terkait dengan mahasabha yang akan digelar Oktober 2021 secara online. Mahasabha tatap muka ditakuti karena bisa mencabut pasal pengayoman sampradaya yang diatur dalam AD/ART.

I WAYAN WIDYANTARA, Denpasar

   

DI tengah mendidihnya umat Hindu di Bali dengan melakukan demonstrasi berkali-kali atas keberadaan sampradaya (aliran/ sekte), Jro Suena menjelaskan, tidak sekalipun pengurus PHDI Pusat  mengeluarkan pernyataan sikap resmi atas terjadinya semua kemelut ini ataupun datang langsung menemui tokoh-tokoh pergerakan tersebut.

 

Selama ini, PHDI merupakan majelis tertinggi agama Hindu Dharma yang telah memberikan pengayoman kepada sampradaya, termasuk terhadap Hare Krishna (ISKCON) dan Sai Baba, dan sebagainya.

 

Pengayoman yang diberikan PHDI kepada sampradaya ini memang diatur dalam BAB X Hubungan Antar Lembaga Pasal 41 AD/ART PHDI.  

 

Pasal 41 itu terdiri atas tiga ayat. Yakni Ayat (1) Parisada Hindu Dharma Indonesia berkewajiban mengayomi setiap sampradaya yang berbentuk organisasi, forum, lembaga, badan, dan yayasan bernafaskan Hindu yang mendaftar ke Parisada Hindu Dharma Indonesia;

Ayat (2) Dalam rangka pengayoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Parisada Hindu Dharma Indonesia mengadakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;

 

Ayat (3) Dalam rangka pengayoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Parisada Hindu Dharma Indonesia berhak: a. Memberikan teguran lisan dan/atau tertulis; b. Meminta laporan kegiatan; dan c. Melakukan mediasi.

Baca Juga:  Tes Swab Kerabat Negatif, GTPP Telusuri ABG 12 Tahun Terpapar Covid-19

 

Maka, muncul surat usulan perubahan AD/ART PHDI yang diajukan oleh 28 PHDI Provinsi untuk tegas mencabut Pasal 41 yang memuat pengayoman Sampradaya tidak dijawab sama sekali oleh PH PHDI Pusat. Tetapi justru perubahan AD/ART disiasati pada saat Pesamuan Agung.

 

“Hal tersebut dianggap maknanya oleh para Ketua PHDI Provinsi bahwa PHDI Pusat tetap mengayomi para pengikut Sampradaya, terkecuali hasil Pesamuhan Sabha Pandita PHDI Pusat pada tanggal 29 Juli 2021 yang mencabut pengayoman Sampradaya dijadikaan bhisama pelarangan sampradaya baik teologi, ideologi, dan organisasinya oleh sabha pandita PHDI sebagai organ tertinggi  dalam tubuh PHDI Pusat,” kata dia.

 

Melihat gelagat PHDI Pusat yang tidak responsif atas usulan PHDI provinsi, maka 30 PHDI Provinsi meminta agar Pesamuan Agung (Rakernas) Juli 2021 dan Mahasabha (Kongres) PHDI Pusat Oktober 2020 dilaksanakan di Bali secara tatap muka. Namun, permintaan 30 PHDI provinsi itu tidak didengar sama sekali oleh PHDI Pusat dengan alasan Covid-19.

 

“Pesamuan Agung dan Mahasabha secara tatap muka ini sangat ditakuti karena kalau itu terjadi, maka yang anti-sampradaya menang dalam pencabutan Pasal 41,” kata Jro Suena.

Baca Juga:  PHDI Denpasar Imbau Pandita di Bali Kurangi Bermain Sosmed

 

Namun, PHDI Pusat akhirnya menggelar Pesamuan Agung PHDI Pusat hanya secara daring pada tanggal 30-31 Juli 2021. Itu pun hanya dihadiri oleh kurang lebih 16 PHDI Provinsi dari total 34 PHDI Provinsi.

 

Pesamuan Agung PHDI Pusat ini pun terjadi karena adanya sikap tegas Hasil Pesamuhan Sabha Pandita PHDI Pusat yang mencabut pengayoman Sampradaya dan memaksa Pengurus Harian PHDI Pusat mencabut pengayoman ISKCON (Hare Krishna). 

Di sisi lain, kata Jro Suena, mahasabha PHDI pusat juga rencananya akan digelar secara online pada akhir Oktober 2021. Hal ini yang menjadi pro-kontra di kalangan PHDI provinsi. Karena mahasabha online berpotensi dicurangi. Apalagi, disinyalir di lingkungan PHDI pusat banyak orang pro-sampradaya sejak 20 tahun lalu.

“Patut menjadi pertanyaan kita semua, kenapa tidak dari awal konflik terjadi, pihak pengurus harian PHDI Pusat dan Sabha Walaka PHDI Pusat memohon kepada Sabha Pandita PHDI agar diadakan Pesamuhan Sabha Pandita untuk pencabutan pengayoman Sampradaya sehingga masalah tidak berlarut-larut seperti sekarang?” tanyanya. (bersambung)

Baca Juga: Gejolak di Tubuh PHDI Disebut Bersumber dari Kasus Sampradaya (Tulisan 1)

Baca Juga: Sampradaya Asing Dianggap Tertawa dan Menari dari Kisruh di PHDI (Tulisan 3) 


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/