alexametrics
27.6 C
Denpasar
Wednesday, May 25, 2022

Persoalan Lahan Belum Tuntas, Masih Ada PR Eks Tim-Tim

SINGARAJA– Persoalan lahan di Desa Sumberklampok belum sepenuhnya tuntas. Hak bagi warga yang dulunya menempati eks Hak Guna Usaha (HGU) PT. Dharmajati dan PT. Margarana, memang telah tuntas. Namun, masih ada 119 kepala keluarga eks pengungsi Timor Timur yang belum mendapat kejelasan hak kepemilikan atas lahan yang mereka tempati.

 

Seratusan kepala keluarga bermukim di sisi selatan Kantor Perbekel Sumberklampok. Pemukiman warga eks Tim-tim itu membentang hingga ke barat, dekat kawasan Tegal Bunder. Lahan yang mereka tempati merupakan kawasan hutan produksi terbatas yang dikelola Pemprov Bali.

 

Perbekel Sumberklampok I Wayan Sawitra Yasa mengungkapkan, di wilayahnya sejatinya ada dua masalah yang terkait konflik agraria.

Baca Juga:  Sssttt…Video Tak Bermoral Diduga Pelajar SMA di Tabanan Jadi Viral

 

Masalah pertama adalah lahan eks HGU yang telah ditempati dan digarap warga selama 60 tahun. Masalah itu sudah tuntas pada Rabu (22/9) lalu, setelah Presiden Joko Widodo menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) pada warga.

- Advertisement -

 

Masalah kedua adalah warga yang berstatus eks Tim-tim. Pasca jajak pendapat, warga yang dulunya bermukim di Tim-tim kembali ke Bali. Sebagian besar merupakan warga asal Buleleng. Lainnya berasal dari Karangasem. Mereka telah menghuni lahan tersebut sejak tahun 2000 silam hingga kini.

 

“Ini juga jadi PR kita bersama. Bagaimanapun mereka adalah warga kami. Kami harap bahwasanya pelepasan hak di kawasan hutan bisa dilakukan,” kata Sawitra saat dikonfirmasi Kamis (23/9).

Baca Juga:  Siap Gelar Kongres V PDIP, Djarot Apresiasi Koster dan Panitia Lokal

 

Sawitra menuturkan, awalnya ada 107 kepala keluarga yang menghuni kawasan itu. Warga kebanyakan menghuni lahan pekarangan seluas 4 are, dan lahan garapan yang luasannya mendekati satu hektare. Itu belum termasuk tambahan dari keturunan keluarga inti.

 

“Setelah 20 tahun kan ada yang menikah. Berkeluarga lagi. Lahan yang mereka tempati itu dari depan kantor perbekel ke barat ini. Kami harap tahun depan bisa ditindaklanjuti. Karena informasi dengan undang-undang terbaru, pelepasan kawasan hutan itu bisa dilakukan,” ungkapnya.

- Advertisement -

SINGARAJA– Persoalan lahan di Desa Sumberklampok belum sepenuhnya tuntas. Hak bagi warga yang dulunya menempati eks Hak Guna Usaha (HGU) PT. Dharmajati dan PT. Margarana, memang telah tuntas. Namun, masih ada 119 kepala keluarga eks pengungsi Timor Timur yang belum mendapat kejelasan hak kepemilikan atas lahan yang mereka tempati.

 

Seratusan kepala keluarga bermukim di sisi selatan Kantor Perbekel Sumberklampok. Pemukiman warga eks Tim-tim itu membentang hingga ke barat, dekat kawasan Tegal Bunder. Lahan yang mereka tempati merupakan kawasan hutan produksi terbatas yang dikelola Pemprov Bali.

 

Perbekel Sumberklampok I Wayan Sawitra Yasa mengungkapkan, di wilayahnya sejatinya ada dua masalah yang terkait konflik agraria.

Baca Juga:  Ini Daftar Kawasan di Lima Kelurahan di Kuta yang Dikepung Banjir

 

Masalah pertama adalah lahan eks HGU yang telah ditempati dan digarap warga selama 60 tahun. Masalah itu sudah tuntas pada Rabu (22/9) lalu, setelah Presiden Joko Widodo menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) pada warga.

 

Masalah kedua adalah warga yang berstatus eks Tim-tim. Pasca jajak pendapat, warga yang dulunya bermukim di Tim-tim kembali ke Bali. Sebagian besar merupakan warga asal Buleleng. Lainnya berasal dari Karangasem. Mereka telah menghuni lahan tersebut sejak tahun 2000 silam hingga kini.

 

“Ini juga jadi PR kita bersama. Bagaimanapun mereka adalah warga kami. Kami harap bahwasanya pelepasan hak di kawasan hutan bisa dilakukan,” kata Sawitra saat dikonfirmasi Kamis (23/9).

Baca Juga:  Sssttt…Video Tak Bermoral Diduga Pelajar SMA di Tabanan Jadi Viral

 

Sawitra menuturkan, awalnya ada 107 kepala keluarga yang menghuni kawasan itu. Warga kebanyakan menghuni lahan pekarangan seluas 4 are, dan lahan garapan yang luasannya mendekati satu hektare. Itu belum termasuk tambahan dari keturunan keluarga inti.

 

“Setelah 20 tahun kan ada yang menikah. Berkeluarga lagi. Lahan yang mereka tempati itu dari depan kantor perbekel ke barat ini. Kami harap tahun depan bisa ditindaklanjuti. Karena informasi dengan undang-undang terbaru, pelepasan kawasan hutan itu bisa dilakukan,” ungkapnya.


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/