alexametrics
27.8 C
Denpasar
Wednesday, May 25, 2022

Raih WTP, Bupati Tamba Sebut Motivasi Wujudkan Program Pro Rakyat

NEGARA– Pemerintah Kabupaten (pemkab) Jembrana  meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Penghargaan itu diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jembrana  tahun anggaran 2020 yang diterima langsung oleh Bupati Jembrana I Nengah Tamba, didampingi Ketua DPRD Jembrana Ni Made Sri Sutharmi,  di Gedung DPRD Provinsi Bali, Senin (24/5).

Bupati Jembrana  I Nengah Tamba mengatakan, opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang didapatkan Kabupaten Jembrana, hasil kerja keras bersama dari seluruh jajaran.

Capaian tersebut sekaligus menjadi motivasi bagi pihaknya dan jajaran. Terutama dalam pengelolaan anggaran yang berkualitas. 

Selain itu, menjadi komitmen untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Ini sukses dan kerja keras kita bersama. Namun jangan juga terlena. Artinya, ada tanggung jawab sekarang dan nanti.  Sehingga tidak cukup berhenti disini, namun semakin baik dan berkualitas kedepannya,” kata Tamba.

Baca Juga:  Ditinggal Pedagang, Lapangan Sutasoma Jadi Kumuh Penuh Sampah

Terpenting dari raihan WTP  menurutnya, bagaimana implementasinya  bisa benar-benar dirasakan oleh rakyat dan untuk  rakyat.

“Setelah ini kita mengajak seluruh teman-teman di OPD untuk bekerja keras kembali. Jadi jangan berpuas diri dengan hasil diperoleh. Saatnya memastikan bagaimana seluruh kebijakan, seluruh anggaran yang kita susun di setiap OPD bermanfaat untuk rakyat,” jelasnya .

Untuk pertama kalinya penyerahan Opini dari BPK RI digelar dalam rapat paripurna ke-12 DPRD Provinsi Bali.

Sebelumnya, diserahkan opini pemeriksaan BPK RI kepada Gubernur Bali Wayan Koster serta Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama oleh Anggota IV BPK RI Ir. Isma Yatun. Hasilnya diraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Sementara untuk 9 kabupaten dan kota di Bali diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, Sri Haryoso Suliyanto.

Seluruh kabupaten / kota sukses meraih opini tertinggi, dengan hasil  Wajar Tanpa Pengecualian.

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bali Sri Haryoso Suliyanto, mengatakan pemeriksaan LKPD kabupaten dan kota sesuai standar yang digunakan dalam pemeriksaan keuangan .

Baca Juga:  Sidak Pabrik Pengalengan Ikan, (Sementara) Bebas Makarel Bercacing

Laporan keuangan yang oleh Pemerintah Kabupaten dan kota disusun secara akrual dan  disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dia mengakui situasi pandemi berdampak pada proses pemeriksaan dan fungsi yang dilakukan BPK. Namun beberapa penyesuaian dilakukan.

Diantaranya dengan tetap menerapkan prokes ketat saat pemeriksaan .Selain itu, mewajibkan tim pemeriksa test swab demi menjamin keamanan selama pemeriksaan berlangsung.

Kepada kabupaten dan kota di Bali, Suliyanto juga mengucapkan selamat. Dia menjelaskan, pemberian penghargaan tersebut juga bentuk apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan lampiran keuangan masing masing daerah.

Opini WTP, tambahnya, juga harus disertai dengan tingkat kesejahteraan rakyat.

“Pemerintah daerah perlu selektif dan efektif dalam mengimplementasikan belanja  APBD. APBD untuk kemakmuran rakyat sekaligus menghargai masyarakat yang membayar pajak,” tandasnya. (rba)


NEGARA– Pemerintah Kabupaten (pemkab) Jembrana  meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Penghargaan itu diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jembrana  tahun anggaran 2020 yang diterima langsung oleh Bupati Jembrana I Nengah Tamba, didampingi Ketua DPRD Jembrana Ni Made Sri Sutharmi,  di Gedung DPRD Provinsi Bali, Senin (24/5).

Bupati Jembrana  I Nengah Tamba mengatakan, opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang didapatkan Kabupaten Jembrana, hasil kerja keras bersama dari seluruh jajaran.

Capaian tersebut sekaligus menjadi motivasi bagi pihaknya dan jajaran. Terutama dalam pengelolaan anggaran yang berkualitas. 

Selain itu, menjadi komitmen untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Ini sukses dan kerja keras kita bersama. Namun jangan juga terlena. Artinya, ada tanggung jawab sekarang dan nanti.  Sehingga tidak cukup berhenti disini, namun semakin baik dan berkualitas kedepannya,” kata Tamba.

Baca Juga:  Picu Masalah, Bupati Suwirta Minta Sistem Rujukan Berjenjang Dievaluas

Terpenting dari raihan WTP  menurutnya, bagaimana implementasinya  bisa benar-benar dirasakan oleh rakyat dan untuk  rakyat.

“Setelah ini kita mengajak seluruh teman-teman di OPD untuk bekerja keras kembali. Jadi jangan berpuas diri dengan hasil diperoleh. Saatnya memastikan bagaimana seluruh kebijakan, seluruh anggaran yang kita susun di setiap OPD bermanfaat untuk rakyat,” jelasnya .

Untuk pertama kalinya penyerahan Opini dari BPK RI digelar dalam rapat paripurna ke-12 DPRD Provinsi Bali.

Sebelumnya, diserahkan opini pemeriksaan BPK RI kepada Gubernur Bali Wayan Koster serta Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama oleh Anggota IV BPK RI Ir. Isma Yatun. Hasilnya diraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Sementara untuk 9 kabupaten dan kota di Bali diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, Sri Haryoso Suliyanto.

Seluruh kabupaten / kota sukses meraih opini tertinggi, dengan hasil  Wajar Tanpa Pengecualian.

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bali Sri Haryoso Suliyanto, mengatakan pemeriksaan LKPD kabupaten dan kota sesuai standar yang digunakan dalam pemeriksaan keuangan .

Baca Juga:  Fakta, Begini Pil Koplo Bisa Beredar Leluasa di Gilimanuk, Ternyata...

Laporan keuangan yang oleh Pemerintah Kabupaten dan kota disusun secara akrual dan  disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dia mengakui situasi pandemi berdampak pada proses pemeriksaan dan fungsi yang dilakukan BPK. Namun beberapa penyesuaian dilakukan.

Diantaranya dengan tetap menerapkan prokes ketat saat pemeriksaan .Selain itu, mewajibkan tim pemeriksa test swab demi menjamin keamanan selama pemeriksaan berlangsung.

Kepada kabupaten dan kota di Bali, Suliyanto juga mengucapkan selamat. Dia menjelaskan, pemberian penghargaan tersebut juga bentuk apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan lampiran keuangan masing masing daerah.

Opini WTP, tambahnya, juga harus disertai dengan tingkat kesejahteraan rakyat.

“Pemerintah daerah perlu selektif dan efektif dalam mengimplementasikan belanja  APBD. APBD untuk kemakmuran rakyat sekaligus menghargai masyarakat yang membayar pajak,” tandasnya. (rba)


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/